Abdul Haris, mengklarifikasi pernyataaan pejabat di kementeriannya yang menyebut kuliah adalah kebutuhan tersier

Abdul Haris, mengklarifikasi pernyataaan pejabat di kementeriannya yang menyebut kuliah adalah kebutuhan tersier

Nasional30 Dilihat

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Dikti), Abdul Haris, mengklarifikasi pernyataaan pejabat di kementeriannya yang menyebut kuliah adalah kebutuhan tersier. Dia menegaskan, pendidikan tinggi merupakan sesuatu yang penting bagi anak bangsa.

“Tentu kita akan mengedepankan bahwa pendidikan tinggi sebagai sesuatu yang penting,” ujar Abdul selepas rapat kerja bersama Komisi X DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (21/5/2024).

Bahkan, menurut dia, Kemendikbudristek berkomitmen meningkatkan tingkat lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini pun meluruskan pernyataan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Tjitjik Sri Tjahjandarie yang menyebutkan kuliah bukan kebutuhan wajib sementara ini.

“Kita akan meningkatkan angka partisipasi kasar sehingga terus kita akan mengupayakan untuk mendorong bahwa kesempatan mendapatkan belajar di perguruan tinggi. Kita terus naikkan,” tegasnya.

Sebelumnya, Tjitjik Srie Tjahjandarie mengatakan perguruan tinggi negeri tidak melakukan komersialisasi uang kuliah tunggal (UKT). Hanya saja, kata dia, bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan pendidikan sehingga masyarakat masih harus membayar sejumlah biaya.

Selain itu, dia juga mengatakan biaya UKT tetap mempertimbangkan seluruh kelompok masyarakat dan tetap mengikuti panduan yang berlaku.

“Sebenarnya ini tanggungan biaya yang harus dipenuhi agar penyelenggaraan pendidikan itu memenuhi standar mutu, tetapi dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar,” kata Tjitjik, Rabu (15/5/2024).

Pernyataan Tjitjik tersebut lantas menjadi polemik di sejumlah kalangan masyarakat. Kritik juga dilontarkan Komisi X DPR karena pernyataan tersebut seolah-olah menempuh pendidikan tinggi hanya untuk orang yang mampu.

DPR juga menilai pernyataan itu tidak sesuai dengan amanat konstitusi bahwa pendidikan adalah hak warga negara. “Seolah-olah kuliah itu tidak penting. Bagaimana bisa ini disampaikan kepada masyarakat sampai dipublikasikan,” kata anggota Komisi X DPR, Nuroji.