Ambil Hikmah Dari Kasus Jiwasraya, Tito Hananta Kusuma: Bursa Efek Indonesia Dan OJK Harus Lebih Ketat Lagi Dalam Mengawasi Transaksi

oleh -1.302 views

Jakarta 26 September 2020.kasus Jiwasraya masih terus bergulir dan yang menarik dari kasus jiwasraya adalah ketika melihat angka kerugian negara didalam dakwaan itu adalah 16,5 Triliun sedangkan dikemudian hari kita tahu bahwa ada belout dari pemerintah sebesar 20 Triliun

“Nah ini kan ada selisih antara 3 smpai 4 triliunan dan ini menimbulkan pertanyaan sebnarnya berapa jumlah kerugian jiwasrya sendiri jangan sampai pemerintah sudah injeksi dana sebesar 20 Triliun nanti akan ada lagi dan ada lagi karena ini saja ada selisih 3 smpai 4 triliun.” Ujar Tito Hananta Kusuma (26/9)

“Sedangkan kerugian didalam dakwaan dengan belout itu berbeda, kerugian didalam dakwaan sebesar 16,5 Triliun sedangkan belout dari pemerintah sebesar 20 Triliun, sedangkan dengan sisa selisih antara 3 sampai 4 triliun itu dengan uang sebesar itu bisa mebantu masyarakat dalam masa pandemi sekarang ini” Tambah Tito

Tito juga menjelaskan “Contohnya saya lihat langsung dipersidangangan bahwa jumlah saham dalam dakwaan ada 124 saham tetapi saham yang dikaitkan dengan 6 orang terdakwa itu hanya 10 saham saja, Bagaimana dengan 110 saham lainnya, kenapa tidak semua nya ditindak ini kan menimbulkan pertanyaaan dan saya kira perlu ada panitia kerja DPR, Pansus DPR untuk membuka persoalan kasus yang menimpa jiwasraya dengan sebenar benar nya.

Ada kejanggalan dari persidangan ketika kita melihat terdakwa yaitu Bapak Hari Prasetyo dituntut pidana seumur hidup ini menimbulkan kejanggalan karena kita melihat persis dipersidangan bahkan beliau ditanya dipersidangan apakah Bapak hari benar menjadi JC, dan diminta untuk mengungkapkan dipersidangan ini ironis sekali orang yang dijadikan JC malah dituntut seumur hidup oleh jaksa penuntut umum ada apakah ini? Ini menunjukan bahwa aturan tentang JC tidak ada kepastian hukumnya diIndonesia.
Memang aturan JC masih sifatnya abu abu dalam surat edaran Mahkamah Agung terbukti dalam Undang Undang ini menimbulakn tidak kepastian hukumnya”Jelas Tito

“kalau kita teliti putusan tentang JC ini beda beda ada orang yang memang dikabulkan menjadi JC tetapi ada orang yang ditolak menjadi JC, dan ini menimbulkan pertanyaan dan kusus untuk Bapak Hari Prasetiyo disatu sisi beliau mengaku sebagai JC tetapi dipersidangan beliau juga mengatakan selama menjabat
Sebagai Direktur keuangan Bersama Direkasi Jiwasraya tidak pernah ada kerugian Negara dan selama 10 tahun selalu diterima pertanggung jawabannya oleh RUPS dan Dewan Komisaris. Dan inilah yang harus diungkap oleh DPR RI dengan membentuk Panji dan Pansos.”

Harusnya secara hukum semua nasabah jiwasraya harusnya ditanggung oleh pemerintah karena mereka sudah menajdi nasabah asuransi jiwasraya dan ada amanat dari dalam Undang Undang asuransi harus ada namanya Lembaga Penjamin Polis Asuransi dan ini belum dibentuk oleh pemerintah dan DPR , jadi kakau sudah dibentuk Lembaga Penjamin Polis Asuransi maka akan ada penjamin kalau nantinya ada dari pihak perusahaan ini gagal bayar, perusahan ini tutup atau bangkrut.

728×90 Leaderbord

“Saya melihat dari kasus Jiwasraya ini berharap sistem keuangan kita harus dibenahi, Kemudian Bursa Efek Indonesia dan OJK harus lebih ketat lagi dalam mengawasi transaksi” Tutup Tito