Amstrong Sembiring Mengatakan Tidak Selamanya Mafia Tanah itu Di Ranah Pidana, Perdata Pun Ada

oleh -1.747 views

Modus mafia tanah itu tidak cuma di dalam permasalahan ranah pidana tapi mafia tanah itu bisa terjadi di dalam perkara perdata, yang modusnya merubah sertifikat tanpa adanya pijakan aturan hukum, dan ini jelas nyata-nyata “kongkalikong” yang berkerja secara terstruktur dan sistematis dengan bagi-bagi peran masing-masing dan itu cara yang dilakukan oleh mafia tanah yaitu oknum BPN, oknum Notaris/PPAT dan pihak lawan termasuk oknum pengacara yang turut andil disitu, maka lengkap lah sudah praktek mafia tanah tersebut berproses dengan sesuai pesanan.

Di dalam kasus perkara yang sedang berjalan di PN Jakarta Selatan dengan nomor perkara 813 dengan susunan majelis hakim yang menangani perkara tersebut, yang diketuai oleh Siti Hamidah dan Achmad Guntur, hal nampak jelas sekali, dan saya mau jelaskan dan coba saja bayangkan bagaimana bisa sertifikat no 1152 atas nama Almarhumah Soeprapti bisa diubah kenama Soerjani Sutanto dengan peralihan hak berdasarkan akta hibah yang berasal dari Akta Kuasa Mutlak, padahal penerapan akta kuasa mutlak itu dilarang oleh hukum dan tapi model status peralihan hak yang bodong seperti itu bisa diproses, lolos dan tercatat di BPN, dan yang bisa merubah sertifikat dengan cara seperti itu hanya cuma mafia tanah yang bisa melakukannya.

Dan gilanya lagi sertifikat yang diubah di tahun 2011 tersebut dengan peraliha hak yang berdasarkan akta hibah tersebut, kemudian akta hibah tersebut di tahun 2017 ditolak di mahkamah agung di tingkat PK saat Akta Hibah tersebut dijadikan sebagai Novum oleh kuasa hukum Soerjani Sutanto.

Saya mengatakan secara logika hukum, jika akta hibah-nya tersebut sudah ditolak oleh mahkamah Agung, lalu status sertifikat yang sudah diubah oleh BPN itu dasar hukumnya apa? Khan jadi gak alas hukumnya dan saya rasa untuk bisa memahami tidak perlu sekelas Doktor Hukum dan saya pikir mahasiswa-mahasiswa saya di fakultas hukum juga sangat mengerti mengenai itu.

Maka tak heran, ketika saya mengajukan permohonan pembatalan sertifikat berdasarkan dari putusan Mahkamah Agung ditingkat PK yang memenangkan saya, mereka menghambat dengan pandangan hukum yang ngawur, misalnya kepala seksi perkara perdata dikantor pertanahan Jakarta Selatan saudara Ignatius Ardi Susanto mengatakan putusan MA ditingkat PK tidak bisa dipakai yang dipakai putusan Kasasi, dan begitu juga kepala seksi Perkara perdata di Kanwil BPN DKI Jakarta saudara Marwan juga pandangan sama bahwa putusan MA PK tidak bisa dipakai yang dipakai putusan Kasasi dan berikutnya kepala seksi perkara perdata dan Kasubdirektorat kementerian ATR/BPN saudara Marcelinus Wiendarto dan saudari Shinta Purwitasari juga sama bahwa putusan PK itu tidak bisa dipakai yang dipakai putusan Kasasi.

Saya sangat heran dengan pandangan mereka tersebut, apakah mereka belum membaca isi putusan tersebut bahwa di dalam putusan tersebut nyata-nyata ketua majelis hakim agung Dr Sayamsul Maarif yang memeriksa perkara tersebut sudah membatalkan putusan kasasi no 1525 tertanggal 27 oktober 2015, dan putusan tingkat banding no 514 di tahun 2014, serta putusan pn jakarta barat no 1320 di tahun 2013.

728×90 Leaderbord

Pihak BPN seperti kebakaran jangkut karena kesalahan fatal merubah sertifikat dengan status peralihan hak yang bodong karena bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga di bulan februari 2020 dikeluarkannya surat tanggapan dan ditandangani oleh Dirjen Penanganan Masalah Agraria, penempatan ruang dan tanah saudara RB. Agus Widjayanto, dan disini nampak sangat jelas sosok dirjen yang sangat tidak profesional, dan surat itu sangat berbahaya karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan nampak perkara disengaja untuk diambangkan. Bahwa tindakan kinerja dirjen tersebut sangat bertentangan dengan uu no 28 tahun 1999 tetang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN yaitu melanggar azas profesionalitas dan azas kepastian. Maka saya mengharap Dirjen tersebut dapat diberikan sangsi hukuman yang setimpal.