Anggota Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Hariyadi Sukamdani menjelaskan libur panjang tidak memiliki pengaruh yang begitu signifikan terhadap sektor pariwisata dan daya beli masyakarat

Anggota Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Hariyadi Sukamdani menjelaskan libur panjang tidak memiliki pengaruh yang begitu signifikan terhadap sektor pariwisata dan daya beli masyakarat

Ekonomi57 Dilihat

Anggota Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Hariyadi Sukamdani menjelaskan libur panjang tidak memiliki pengaruh yang begitu signifikan terhadap sektor pariwisata dan daya beli masyakarat. Hariyadi menilai, tak semua wilayah menikmati dampak ekonomi dari libur panjang.

“Liburan panjang memang ada kunjungan untuk daerah destinasi yang cukup ramai, tetapi tak semua wilayah. Daerah yang memang favorit saja, misalnya Yogyakarta, Bandung, Bali, dan Malang itu memang ada peningkatan kunjungan. Namun, kalau secara keseluruhan ya relatif sebetulnya tidak begitu berdampak,” kata Hariyadi kepada Beritasatu.com, Sabtu (18/5/2024).

Menurut Hariyadi, libur panjang di Mei 2024 juga tidak berdampak positif terhadap daya beli masyarakat. Situasi ini disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat pada secara makro saat ini.

“Libur panjang juga tak serta-merta diikuti oleh belanja masyarakat yang meningkat. Pada situasi saat ini, secara makro daya beli masyarakat memang sedang menurun,” ungkapnya.

Hariyadi membandingkan dengan libur perayaan Idulfitri yang menandai peningkatan daya beli berkat adanya tambahan uang dari gaji ke-13 atau gaji ke-14 serta tunjangan hari raya (THR). Sementara di libur panjang saat ini, masyarakat tidak mendapatkan tambahan pendapatan.

“Saat Idulfitri, penambahan uang di pasar dan perputarannya lebih besar. Namun, kalau libur panjang Mei ini, tidak demikian,” tandasnya.

Hariyadi menilai kebijakan libur panjang ini tidak adil bagi sektor swasta, karena karyawan swasta harus menggunakan hak cuti tahunan mereka untuk berlibur bersama. Sementara ASN, mendapatkan libur bersama sebagai bagian dari hak mereka, tanpa mengurangi hak cuti tahunan.

“Hal ini tentu enggak fair ya. Menurut pandangan kami juga kurang bagus ya pelaksanaan cuti di kalangan ASN jika seperti itu,” tuturnya.

Dia meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan tersebut, dengan mengutamakan produktivitas sebagai patokan dalam mengambil keputusan.

“Sebaiknya dievaluasi secara menyeluruh. Keputusan yang terbaik dari pemerintah seharusnya mengembalikan kepada produktivitas. Jadi itu sangat penting,” pungkasnya.