Angkatan Bersenjata Sudan telah membubarkan pemerintahan sipil, menangkap para pemimpin negara, dan memberlakukan keadaan darurat

oleh -1.144 views

Angkatan Bersenjata Sudan telah membubarkan pemerintahan sipil, menangkap para pemimpin negara, dan memberlakukan keadaan darurat.

Jenderal Abdel Fattah Burhan yang memimpin penggulingan pemerintah berdalih bahwa tindakan itu dilakukan karena pertikaian politik dalam negeri yang tidak kunjung usai.

Dia sendiri sebelumnya memimpin majelis gabungan sipil dan militer yang bertugas melakukan transisi pemerintahan.

Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan istrinya beserta para anggota kabinet dikenakan tahanan rumah atau dan ditahan di lokasi rahasia.

Dalam pidato di televisi, Senin (25/10/2021), Abdel Fattah mengatakan “pemerintah yang independen dan representatif” baru akan muncul setelah pemilu pada 2023.

Dia juga membekukan sejumlah pasal dalam undang-undang dasar dan mencopot para gubernur negara bagian.

Perkembangan ini memicu masyarakat untuk turun ke jalan dan melakukan unjuk rasa di ibu kota, Khartoum.

Hubungan antara kubu sipil dan militer di Sudan mulai memanas sejak Omar al-Bashir yang lama memimpin negara itu digulingkan dua tahun lalu dan pemerintahan transisi dibentuk.

Sebelum adanya peristiwa yang terakhir ini, masyarakat internasional relatif mendukung perkembangan politik di Sudan, yang masih dilanda krisis ekonomi.

Para pengunjuk rasa beraksi hingga mendekati markas besar militer.

“Kami siap mengorbankan nyawa demi transisi yang demokratis di Sudan,” kata salah seorang demonstran, Haitham Mohamed.

Perdana Menteri Hamdok dipaksa untuk mendukung kudeta ini tetapi dia menolak dan meminta warga terus melakukan aksi damai membela revolusi, menurut Kementerian Penerangan.

Jenderal Burhan mengatakan dia terpaksa bertindak karena adanya pertikaian antar politisi, ambisi politik di antara mereka, dan hasutan untuk melakukan kekerasan.

Penggulingan pemerintah dilakukan untuk “meluruskan arah revolusi”, klaimnya.

Dia juga berdalih bahwa Sudan tetap mematuhi hukum internasional dan mendukung transisi ke pemerintahan sipil melalui pemilu yang dijadwalkan pada Juli 2023.

Namun, ribuan pengunjuk rasa tidak percaya padanya, sebagian berteriak: “Tolak pemerintahan militer!”

“Kami tidak akan meninggalkan jalanan sampai pemerintahan sipil dikembalikan dan proses transisi dilakukan,” kata Sawsan Bashir, seorang pengunjuk rasa.

Sepanjang hari ini internet dimatikan dan tentara dikerahkan ke Khartoum, di mana bandara ditutup dan penerbangan internasional dihentikan.

PBB, Uni Eropa, Liga Arab, Amerika Serikat, dan Inggris telah mengecam perkembangan di Sudan saat ini.

No More Posts Available.

No more pages to load.