Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Anton Aliabbas mengapresiasi langkah Ketua DPR RI Puan Maharani mengangkat isu krisis kemanusiaan di Myanmar dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, NTT, pekan lalu. Menurut Anton, upaya puan tersebut memperkuat diplomasi Indonesia untuk mencapai perdamaian di kawasan Asia Tenggara.
“Terkait Myanmar, sikap Puan yang menyatakan komitmen AIPA dalam mendorong pemulihan perdamaian dan demokrasi juga semakin memperkuat diplomasi jalur satu Indonesia yang didorong Presiden Jokowi,” ujar Anton Aliabbas kepada wartawan, Senin (15/5/2023).
Anton mengatakan, peran Puan melalui jalur diplomasi parlemen terkait krisis Myanmar akan mengukuhkan sikap Indonesia terhadap isu-isu perdamaian. Pasalnya, upaya Puan memperkuat langkah Presiden Jokowi yang menggunakan ‘diplomasi senyap’ untuk berbicara dengan semua pihak yang terlibat konflik Myanmar dan memacu upaya tercapainya perdamaian.
Apalagi, kata Anton, implementasi Five Point of Consensus yang menjadi platform dan mekanisme utama untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya, belum ada kemajuan signifikan.
“Komitmen Jokowi yang siap melakukan pendekatan dengan berbagai stakeholder akan semakin sulit terealisasi jika tanpa dukungan nyata dari DPR,” tandas Anton.
Seperti diketahui, krisis di Myanmar makin parah sejak kudeta militer dan penggulingan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 2021 lalu. Lebih dari 3.450 warga sipil tewas sejak peristiwa kudeta tersebut dan ribuan lainnya masih dipenjara.
Isu krisis Myanmar diangkat Puan saat ia membacakan rekomendasi dari ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang merupakan forum parlemen negara-negara Asia Tenggara. Rekomendasi berupa produk yang diberi nama AIPA Message itu disampaikan Puan di ASEAN-AIPA Leaders Interface Meeting, sebuah sesi pleno di KTT ASEAN antara para pimpinan pemerintahan dan pimpinan parlemen negara-negara ASEAN.
Selain krisis Myanmar, Puan juga menyampaikan pesan AIPA di KTT ASEAN terkait sejumlah isu yang ada di kawasan, termasuk isu perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) dan maraknya PMI yang menjadi korban kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Asia Tenggara
Anton pun memberi apresiasi untuk Puan yang mendorong isu perlindungan PMI mengingat banyak pekerja migran dari Indonesia yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan transnasional.
“Pernyataan Puan Maharani terkait isu perlindungan PMI dalam pertemuan puncak negara ASEAN tentu merupakan hal positif dan perlu mendapat apresiasi. Terlebih, pidato ini disampaikan di NTT yang dikenal sebagai salah satu kantong PMI,” kata Anton.
Isu perlindungan PMI dinilai memang sangat membutuhkan langkah konkret dari Pemerintah serta penguatan kerja sama lintas negara dalam membangun tata kelola regional terkait migrasi aman. Apalagi, menurut Anton, setidaknya tercatat 75 persen korban perdagangan orang di Asia berasal dari Asia Tenggara.
“Malaysia dan Thailand juga telah menjadi destinasi atau jalur perdagangan manusia dari negara-negara lain di Asia Tenggara,” ucapnya.
