Bantah Ada Penggusuran Mushola, Hanya Bangunan Liar Yang Digusur di Pejagalan

oleh -118 views

 

Jakarta–Adalah oknum DPRD DKI Jakarta dari partai G. diduga menjadi beking oknum RW dan ormas G. yang mendirikan bangunan tanpa izin yang terletak di bantaran kali inspeksi dan jalur hijau jalan Bidara raya pejagalan. Hal ini disampaikan oleh salah satu tokoh Pejagalan yang tidak mau disebutkan namanya kepada para awak media di Jakarta, Jum’at (16/4).

Bupati Pesawaran

Yang bersangkutan pun menambahkan harusnya oknum anggota DPRD tersebut menjadi contoh dalam penegakkan peraturan

“Adanya perpaduan tiga oknum tersebut menimbulkan keresahan warga dan tidak mengindahkan keberatan yang mereka sampaikan, malah mengintimidasi warga,”tegasnya.

“Diduga ada tuduhan bahwa aksi yang terjadi pada Senin (12/04) beberapa hari lalu atas pembongkaran Mushola Lamahala, di Jalan. Bidara Raya, RT 09 – RW 05, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atas perintah Ikhsan Firdausy, Lurah Pejagalan itu tidak benar. Dan diduga penuh dramatisir sehingga memojokkan lurah. Padahal lurah Pejagalan sudah melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan undang-undang, “paparnya.

“Saya nyatakan ini adalah fitnah keji yang diduga dilakukan oknum sampai mengatakan membuat luka dan kepedihan Warga Muslim Pejagalan, yang menginginkan Tempat ibadah ada di Wilayah tersebut. Ini kan tidak sesuai fakta, padahal kita mendukung Pergub yang berkaitan dengan ditertibkannya bangunan liar. “Tandasnya.

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung (Pasal 7 ayat [1] UUBG). Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan (Pasal 7 ayat [2] UUBG).

728×90 Leaderbord

Dalam aturan Undang-Undang, untuk membangun suatu gedung/rumah baru bisa dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung. Disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan (Pasal 35 ayat [4] UUBG). Memiliki IMB merupakan kewajiban dari pemilik bangunan gedung (Pasal 40 ayat [2] huruf b. UUBG).

“Bila mengacu pada undang-undangan tersebut maka penertiban/ penggusuran bangunan liar tanpa pandang apapun jenis bangunannya adalah sesuai koridor hukum.”Tutupnya.

Laporan: Jl