Bukti Awal Dari Pihak Kementerian ATR/BPN Di PN Jaksel Ngawur Alias Gak Nyambung

oleh -113 views

Seperti Sidang sebelumnya pada tanggal Rabu 14/04 / 2021 , Kuasa Hukum Dari Penggugat Haryanti Sutanto yaitu Advokat JJ Armstrong Sembiring dalam persidangan tersebut terpaksa  Keputusan Sela tertunda karena para tergugat Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN DKI Jakarta, Kantah Jaksel.

Bahkan persidangan sebelumnya para pihak kementerian ATR/BPN yang hadir dan Kantah Jakarta Selatan, tapi pihak tergugat III tidak hadir yaitu Kanwil BPN DKI Jakarta.

Maka Dengan kata lain  hanya tergugat pertama, kedua dan keempat, tapi yang  memberikan bukti awal hanya tergugat IV yaitu Kantah Jaksel yang berisikan uraian bukti awal terkait kompentensi absolut, yaitu  “Sehubungan Dengan Gugatan yang diajukan oleh Haryanti Sutanto Melalui Kuasanya JJ Amstrong Sembiring,SH, MH , yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register No.778 / Pdt.G/ 2020/ PN .JKT Sel tanggal 17 September 2020,

Seperti yang dikutip sebelumnya berdasarkan kuasa dari dan untuk atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan sebagai pihak Tergugat IV , berdasarkan Surat kuasa Nom16 / Sku – MP .02.01/ XI / 2020 tanggal 10 November 2020 , saat itu mereka mengajukan BUKTI AWAL sebagai Berikut ;

1.Bukti T.IV – 1 : Print Out pasal 48 , Undang – Undang RI No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2.Bukti T.IV – 2 ; Print out Pasal 134  H.I .R ( Herizen Inlandsh Reglement ) Reglemen Indonesia yang diperbaharui  ( R.I.B ) .

Untuk itu Persidangan kelanjutan dari Kasus gugatan yang diajukan oleh pihak Haryanti Sutanto bersama Advokat nya JJ Armstrong Sembiring terhadap empat instansi diantaranya  Menteri ATR / BPN  ( Sofian Djalil ) , RB Agus Widjayanto ( Dirjen Penanganan Agraria ), Kemanfaatan Ruang dan Tanah , Kepala kanwil BPN DKI Jakarta , Kepala Kantor Pertanahan Jakarta- Selatan.

Kali ini persidangan perdata dengan nomor pokok perkara 778 , diruang sidang 5 pada tanggal 21 /04 /2021,bahwa dari pihak penggugat menyatakan bukti awal dari para tergugat yang cenderung kuat sama dan Serempak. untuk memperkuatkan Eksepsi Kompetensi Obsulut ,bahkan pihak penggugat menilai dalam mengadili perkara a quo yaitu dalam perkara perdata tertuang dalam pokok nomor perkara 778/ Pdt.G/2020/PN JKT Sel , pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahkan lanjut dari pihak kuasa hukum penggugat mengajukan bukti tambahan untuk menanggapi bukti awal tergugat .

Selanjutnya Mantan Dari Calon Pimpinan Ketua KPK ini memberikan beberapa point Terutama pada bukti awal print out pasal 48 Undang – Undang RI No.5 tahun 1998 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diajukan dari para tergugat , yaitu sangat mengada – Ngada dan tidak mendasar sama. sekali, Bahkan JJ Amstrong Sembiring juga menyatakan bahwa karena Menurut Hukum Bagaimana bisa Diuji dan ditempuh upaya administrasi oleh penggugat jika Surat Direktur Jenderal penanganan Masalah Agraria , Pemanfaatan Ruang Dan Tanah Nomor PN.04.01 /83 – 800 / II /2020 pada tanggal 25 Februari 2020, hal itu hanya sebatas surat tanggapan bukan surat keputusan .

Lanjut dari Kuasa Hukum Haryanti Sutanto menjelaskan surat tanggapan itu sangat beda dengan surat keputusan yang merupakan sebuah surat atau ketetapan yang dibuat oleh badan tertentu dalam bentuk tertulis dengan berdasarkan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur , surat keputusan tersebut bersifat konkret , individual dan final sehingga surat tanggapan itu bukanlah merupakan keputusan Tata Usaha Negara ( Beschikking ) .

Sedangkan berdasarkan rumusan penjelasan pasal 48 UU 5 / 1986 tersebut disebutkan disebutkan upaya administratif adalah merupakan sarana perlindungan hukum bagi warga masyarakat adalah merupakan sarana perlindungan hukum bagi warga masyarakat ( Orang perorangan / Badan Hukum Perdata ) ,yang terkena keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang dapat merugikan melalui Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, dilingkungan pemerintah itu sendiri sebelum diajukan ke badan peradilan.

Dalam keteranganya JJ Amstrong Sembiring juga menyampaikan Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan diatas jelas sekali yang hanya bisa melakukan upaya administrasi yaitu apabila penyelesaian sengketa Tata usaha Negara tersebut dilakukan oleh Instansi lain dari Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan TUN yang bersangkutan.

Bahwa selain dari itu diatas tidak bisa dilakukan upaya administrasi dan akibatnya bagi penggugat maka surat Direktur Jenderal penanganan masalah agraria pemanfaatan ruang dan tanah PN.04.01/83-800/ll/2020 tanggal Februari 2020 yang hanya sebatas surat tanggapan menjadi tidak memiliki fungsi gunaan dan juga tidak memberikan kepastian hukum legalitas hukum sebagaimana bukti di bawah ini

Bukti P1
Tanggapan surat Direktur Jenderal penanganan masalah Agraria kapan ruang dan tanah nomor .04.01/83-800/ll/2020 tanggal Februari 2020

Bahwa sehingga surat Direktur Jenderal penanganan masalah agraria pemanfaatan ruang dan tanah nomor PN 04.01/83-800/ll/2020 tanggal Februari 2020 hanya sebatas surat tanggapan itu juga tidak memberikan keputusan sebagai solusi permasalahan yang seharusnya merupakan kewenangan gugat yaitu tergugat 2 buat penggugat tidak memperoleh tindakan hukum perundang-undangan karena surat itu tidak bersifat konkrit individual dan final sehingga surat itu bukanlah keputusan tata usaha negara dengan demikian jika timbul dalam perkara tersebut maka bukan di peradilan tata usaha negara PTUN

Bukti P2
Pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah yaitu 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 peradilan tata usaha negara dan terakhir dengan undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara UU 5 1986 yang berbunyi

“keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang apa kau badan hukum perdata”.

Dikesempat yang sama pihak dari Penggugat juga hadirkan Bukti P-3 yang berisikan Yurisprudensi Perdata ; Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri.

Bahwa Oleh karena hal itu Gugatan Perkara Yang Diajukan Ke PN Jakarta Selatan sudah sangat Tepat , karena gugatan tersebut ujar JJ Amstrong Sembiring , lanjut beliau menyatakan bahwa hal itu ditimbulkan akibat Perbuatan Para  Tergugat II yang semena – mena dan sangat tidak profesional mengeluarkan dan menandatangani Surat Tanggapan tanpa berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hanya bersanddar pada pendapat Subjektif yaitu tanpa mengedepankan asas Proosionalitas , tanpa mengedepankan asas akuntabilitas maupun asas Profesionalitas yang seharusnya itu adalah kewenanganya.

Bukti P4 pasal 1365 KUHP Perdata yang berbunyi “setiap perbuatan melawan hukum yang Oleh karena itu menimbulkan kerugian melawan hukum yang Oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”

Bahwa bukti awal print out pasal 134 H.I.R (HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT)RREGLEMEN INDONESIA YANG DI PERBARUI(R.I.B)YANG DIAJUKAN PARA TERGUGAT yang berbunyi jika itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya bahwa diketahui peradilan tata usaha negara peran Tun itu bukan gugatan perilaku atau perbuatan tapi gugatan terdapat kebijakan pejabat administrasi negara dalam perkara ini penggugatan bukan penggugat kebijakan pejabat administrasi negara tapi menggugat PERBUATAN HUKUM PERDATA yaitu perilaku atau perbuatan PARA TERGUGAT

Bahwa diketahui keputusan tata usaha negara yang dapat menjadi objek sengketa tata usaha negara sangat luas Namun apabila dilihat dari pembatasan yang diberikan undang-undang peradilan tata usaha itu sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU peradilan maka kompetensi t o n gampang mengadili keputusan adalah terbatas menurut pasal 2 undang-undang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 akhir dengan UU Nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini.

1. keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata

2.Keputusan tata usaha negara yang merupakan peran yang bersifat umum

3. keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan

4 keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana

5 keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

6 keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia

7 keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum bahwa perbuatan hukum perdata yang dilakukan tergugat 2 selaku Direktur Jenderal penanganan masalah agraria pemanfaatan ruang dan tanah yaitu perilaku atau perbuatan semena-mena dan tidak profesionalnya menolak penggugat mohon padahal permohonan pembatalan sertifikat tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas serta berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dasar hukum di bawah ini

Bukti P5 Pasal 49 ayat 2 menteri nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus Pertanahan yang berbunyi “Amar putusan dilan yang telah punya kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penerbitan peralihan pembatalan hak atas tanah dan atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain pasal 49 ayat 2 huruf g menteri nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus Pertanahan yang berbunyi “Amar yang bermakna menimbulkan akibat terbitnya peralihan hak atau batalnya peralihan hak”

 

No More Posts Available.

No more pages to load.