DPP Silaturahmi Haji dan Umrah Indonesia (DPP Sahi) meminta pemerintah melakukan komunikasi intensif

oleh -309 views

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Silaturahmi Haji dan Umrah Indonesia (DPP Sahi) meminta pemerintah melakukan komunikasi intensif kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) agar mendapat tambahan kuota haji pada musim haji berikutnya setelah berakhirnya pandemi Covid-19.

“Ini sebagai solusi dalam mengatasi daftar tunggu calon jemaah haji yang semakin panjang dan lama karena saat ini telah mencapai lebih dari 5 juta orang yang antri dengan rata-rata masa tunggu lebih dari 21 tahun,” kata Ketua Umum DPP Sahi Abdul Khaliq Ahmad melalui siaran pers yang diterima.

Abdul menyatakan DPP Sahi menghormati dan memahami keputusan pemerintah yang didasarkan pertimbangan-pertimbangan aktual, rasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional dan syar’i dalam pengambilan keputusan pembatalan pemberangkatan jemaah haji. Pembatalan tersebut diungkapkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, setelah melakukan pembahasan bersama Komisi VIII DPR RI, Kamis (3/6/2021).

Menurut Abdul, DPP SAHI menginstruksikan kepada seluruh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SAHI seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan keputusan pembatalan keberangkatan calon jemaah haji ini dengan benar dan proporsional kepada masyarakat.

“Khususnya agar calon jemaah haji memahami kebijakan ini dengan benar dan tidak terprovokasi dengan opini yang menyesatkan, berita hoax, dan ujaran kebencian dari kelompok manapun,” tandasnya.

Keputusan pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021. Menag Yaqut mengatakan meskipun pandemi Covid-19 di Indonesia sudah mulai terlihat bagus penanganannya, pandemi di belahan dunia lain masih belum bisa terkendali dengan baik.

Atas pertimbangan tersebut dan komunikasi dari hati ke hati dengan beberapa pihak seperti DPR Komisi VIII, para alim ulama, pimpinan-pimpinan ormas Islam serta penyelenggara haji dan umrah, khususnya biro perjalanan haji, menag pun mencapai kesepakatan untuk tidak memberangkatkan haji tahun ini.

“Kami pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah/2021,” kata Menag Yaqut, Kamis lalu.

No More Posts Available.

No more pages to load.