Eva Cindy Sarundajang adalah Pemilik Sejati dan Berhak Menguasai Tanah Miliknya secara Aman dan Damai.

0 45

Oleh: KarmanMP Warouw.

Manado/Juli-2020.Akhirnya Eva Cindy Sarundajang memenangkan perkara No.05/G/2020/PTUN.Mdo. Demikian hasil wawancara secara daring dengan Kuasa Hukumnya Johannes Juman Budiman SH. yang mewakili kliennya sebagai Tergugat II Intervensi, telah berhasil mematahkan seluruh dalil dalil Gugatan Penggugat, hal ini terbukti dan terungkap dalam sidang di Pengadilan serta sidang dilokasi, ternyata Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan TUN Mdo, karena terungkap dalam persidangan dan pemeriksaan dilokasi letak tanah milik penggugat berada dilokasi yang lain ( Berbeda posisinya) Tanah Milik Klien kami berada di Jln Temboan III sedangkan Tanah milik Penggugat berada di Jln Temboan II) Menurut JJ. Budiman SH. dalam penjelasannya bahwa Majelis Hakim yang terdiri dari H. Alan Basyier SH.MH. (Hakim Ketua) dan Salman Khalik Alfaris serta Mohammad Irfan Tahir (Anggota) dalam Putusannya menyatakan Menerima Eksepsi dari Tergugat (BPN) Mdo serta Tergugat II Intervensi dan Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
serta menghukum Penggugat ( Herlina Rempas ) membayar biaya perkara, sejumlah Rp. 3.892.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)

Lebih jauh menurut JJ Budiman, SH, peralihan hak, berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 18 Mei 2018, no. 155/2018, dihadapan Notaris/PPAT, Paul Tarigan, SH, telah sah dan memenuhi unsur legalitas karena sudah melakukan serangkaian pengukuran serta publisitas pengumuman diruang publik media, selama dua bulan tanpa satupun, klaim dari pihak lain, sehingga BPN harus tunduk untuk terbitkan nomor Sertifikat Hak Milik, no 319 atas nama Eva Cindy Sarundajang, yang mengacu pada ketentuan undang undang, pasal 17 dan 18, Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Jo pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN no 5 tahun 1960. pasal 15.

JJ. Budiman, SH, menambahkan ini kemenangan kedua dari klien kami, Eva Cindy Sarundajang, karena sebelum Penggugat mengajukan PTUN, pihak penggugat pernah melaporkan perkara ini Ke POLDA SULUT dan melalui proses yang panjang, Tim Penyidik POLDA SULUT melibatkan para pihak yang terkait yaitu BPN serta APARAT KELURAHAN WINANGUN DUA di Lokasi Perkara dan juga telah melakukan Gelar Perkara di ruang DIRESKRIM UMUM POLDA SULUT, yang akhirnya TIM Penyidik yang dibentuk oleh POLDA SULUT berkesimpulan bahwa laporan dari sdr Max Ngantung, harus dihentikan penyelidikannya, karena tidak ditemukan adanya unsur unsur pidana yang dilakukan oleh klien kami, tegas Budiman.

Selengkapnya ungkap JJ. Budiman, SH. Adapun dalam proses persidangan di Pengadilan TUN Mdo Terguggat II Intervensi dalam perkara no 05/G/2020/TUN.Mdo. Kesimpulannya sebagai berikut :
Bahwa unsur kepentingan merupakan persyaratan yang esensial yang harus dipenuhi dalam pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang atau dalam asas umum hukum acara dikenal dengan adagium “point d’interest point d’action”, “no interest no action”, (tiada kepentingan, tiada gugatan), yang berarti hanya orang atau badan hukum yang memiliki kepentinganlah yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam pengajuan suatu gugatan ;
Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa : “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;
Bahwa kepentingan secara subtantif adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa.

Selanjutnya nilai yang harus dilindungi oleh hukum, ditentukan oleh faktor-faktor, yaitu sebagai berikut :
Ada hubungan dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;
Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena langsung adalah kepentingan Penggugat sendiri;
Bahwa dengan mengacu pada pengertian kepentingan tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi berpendapat adalah kepentingan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, harus ada hubungan hukum dengan Penggugat sendiri, bersifat pribadi dan langsung, dalam hubungan dengan keputusan objek sengketa a quo ;
Bahwa Tergugat II Intervensi berpendapat, Penggugat terbukti tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa a quo, yang bersifat pribadi dan langsung dengan keputusan objek sengketa a quo, sehingga dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya sertipikat hak milik objek sengketa a quo;
Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa), Maka Penggugat harus pula dinilai tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah atas keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat sehingga tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Bahwa fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat sampai dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terbukti dengan sempurna bahwa gugatan a quo telah melewati jangka waktu pengajuan 90 (sembilan puluh) hari ;
Bahwa sebagaimana dasar dan alasan-alasan gugatan halaman 2 dan 3 tentang Tenggang Waktu, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas, karena terlalu mengada-ada dan tidak masuk akal sebab tidak berdasar fakta-fakta hukum yang kuat dan meyakinkan.

Adapun alasan-alasan Tergugat II Intervensi tentang Tenggang Waktu yaitu :
Bahwa objek gugatan yaitu Sertipikat Hak Milik No. 319/Kelurahan Winangun Dua, terbit tanggal 24 Agustus 1998, Gambar Situasi No. 135/2018, Tanggal 14 Mei 2018, luas 524 M2 atas nama EVA CINDY SARUNDAJANG (Tergugat II Intervensi), yang dahulu bersertipikat Hak Guna Bangunan No. 208/Winangun Dua Tanggal 22 Januari 1998, fakta hukum pada tanggal 26 juni 2018, telah beralih hak kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 18 Mei 2018, No. 155/2018, di hadapan Notaris/PPAT atas nama PAUL TARIGAN, SH ;
Bahwa fakta hukum dalil gugatan Penggugat point 1 s/d 6, Penggugat sengaja menyembunyikan. Bahwa sebenarnya Penggugat sudah lama mengetahui objek gugatan yaitu Sertipikat Hak Milik No. 319/Kelurahan Winangun Dua, terbit tanggal 24 Agustus 1998, Gambar Situasi No. 135/2018, Tanggal 14 Mei 2018, luas 524 M2 atas nama EVA CINDY SARUNDAJANG (Tergugat II Intervensi) pada saat Proses Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Sdr. MAX NGANTUNG tanggal 09 April 2019, tercatat dalam Regiter Perkara Pidana Nomor : LP/302/IV/SULUT/SPKT, dan setelah proses demi proses berlangsung BAP Pelapor dan Terlapor diperiksa oleh Tim Penyidik maka pada Tanggal 10 Juni 2019, Penyidik mengundang pihak BPN Manado, pihak Lurah setempat untuk melakukan pemeriksaan ditempat lokasi perkara dan saat itu baik Pelapor dan Terlapor sama-sama menerangkan bukti-bukti pemilikan yang dipegang oleh masing-masing pihak untuk meneguhkan keabsahan bukti SHM milik masing-masing pihak, namun untuk menutupi ceritera tersebut maka diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan Perkara Nomor : 05/G/2020/PTUN.Mdo, dengan tidak pernah menyinggung bahwa yang menjadi obyek dalam perkara in casu sesungguhnya sudah diperiksa oleh Penyidik dan berakhir pada puncaknya tanggal 10 Juni 2019. Jadi sesungguhnya Penggugat sudah mengetahui yaitu Sertipikat Hak Milik No. 319/Kelurahan Winangun Dua (obyek gugatan) yaitu sejak proses pidananya berproses Tanggal 10 Juni 2019 (vide bukti surat Tergugat II Intervensi yakni : Bukti T.II.2); Sehingga Penggugat mencoba membuat satu rangkaian ceritera baru dengan mengajukan bukti P.24, sedangkan dalam dalil gugatannya tidak pernah disinggung kalau perkara in casu in litis sudah pernah dilaporkan ke Polda Sulut. Sehingga dengan diajukannya bukti P.24 ini menjadi amburadul dalil gugatan artinya sidang awal sudah berlangsung dan perubahan sudah tidak bisa dimungkinkan untuk menambah satu point dalam dalil gugatan Penggugat malahan justeru makin terbuka kedok yang sengaja ditutup-tutupi sejak awal akhirnya dia yang buka sendiri ceritera yang sebenarnya bahwa sejak tanggal 10 Juni 2019 Penggugat sudah mengetahui yaitu Sertipikat Hak Milik No. 319/Kelurahan Winangun Dua adalah milik EVA CINDY SARUNDAJANG (Tergugat II Intervensi) ;
Dengan demikian, sesuai ketentuan hukum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terbukti dengan sempurna bahwa gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu pengajuan 90 (sembilan puluh) hari yang ditentukan (daluwarsa) ;
Bahwa keseluruhan dalil-dali bantahan dalam Jawaban, bukti-bukti surat dan saksi dari Tergugat II Intervensi membuktikan kesemuanya adalah telah sesuai dengan fakta hukum di persidangan, saling menguatkan dan mendukung seluruh dalil-dalil Jawaban (dalam eksepsi dan dalam pokok perkara), sehingga patut menjadi bahan pertimbangan oleh yang mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tersebut ;
Bahwa sangat jelas dalam posita gugatan penggugat, penggugat tidak menyebutkan dan mendalilkan batas batas tanah milik penggugat sehingga bagaimana mungkin tanah penggugat dinyatakan tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat II Intervensi, sedangkan batas batas tanahnya penggugat tidak tahu, bahkan fakta hukum yang terungkap saat sidang Di lokasi yang digelar terungkap secara secara defacto dan dejure lokasi berbeda yaitu Lokasi Tanah milik Penggugat terletak di Jalan Temboan 2 sedangkan Lokasi Tanah milik Tergugat II Intervensi berada dijalan Temboan 3, Hal ini lebih dikuatkan oleh Saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Petugas Floting dan Bukti bukti hasil Floting /Foto Udara yang sdh kami ( Tergugat) ajukan sebagai bukti dalam persidangan dalam perkara a quo telah terbukti bahwa gugatan penggugat selain Penggugat tidak menyatakan dalam dalil gugatan tentang batas batasnya, dan lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa, Sehingga patutlah Tergugat II Intervensi menyatakan dalil gugatan penggugat adalah tidak jelas dan kabur bahkan penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan secara langsung akibat diterbitkannya SHM No. 319 an Eva Cindy Sarundajang yang dalam perkara sebagai pihak ( Tergugat II ) Intervensi.
Bahwa bukti-bukti surat dari Penggugat kesemuanya tidak ada relevansi dengan perkara ini, sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ditolak secara tegas oleh Tergugat II Intervensi, karena fakta hukum dipersidangan sudah direkayasa dan atau tidak benar/bohong, oleh karenanya mohon kiranya tidak perlu dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim ;

Selanjutnya tegas JJ. Budiman, SH, berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, dengan ini Tergugat II Intervensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :
Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA :
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvakelijk verklaard);
Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini, Pungkas JJ. Budiman, SH. (KMPW)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Chat DJ