Forum Negara-negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States Forum/AIS Forum) Menyerukan penguatan kolaborasi antara negara-negara pulau dan kepulauan. Seruan ini disampaikan dalam Sidang Pejabat Tinggi atau Senior Official Meeting (SOM) Ke-7 di Suva, Fiji, Rabu (7/6/2023).
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan ajang itu merupakan pertemuan resmi ke-7 pada tingkat pejabat senior sejak terbentuknya AIS Forum pada 2018 dan pertama kali digelar di luar Indonesia.
“Saya tidak dapat memikirkan tuan rumah yang lebih baik untuk pertemuan kali ini selain Fiji, salah satu negara kepulauan dan berpengaruh di kawasan Pasifik. Fiji adalah salah satu negara pertama yang mendukung inisiatif membentuk forum kerja sama antar negara pulau dan kepulauan, sejak 2017,” kata Jodi, Kamis (8/6/2023).
AIS Forum mewadahi 51 negara pulau dan kepulauan sebagai sarana komunikasi dan kolaborasi untuk mendorong pembangunan dan mengatasi tantangan bersama di sektor kelautan.
SOM ke-7 AIS Forum di Suva digelar secara hybrid (offline dan online) dan dihadiri oleh para perwakilan dari 22 negara AIS, yakni Bahrain, Cabo Verde, Comoros, Cuba, Cyprus, Fiji, Indonesia, Inggris Raya, Kiribati, Madagascar, Malta, Marshall Island, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Sao Tome & Principe, Seychelles, Singapura, Solomon Island, Sri Lanka, Tuvalu dan serta lima organisasi internasional yaitu Melanesia Spearhead Group (MSG), Pacific Island Forum (PIF), Pacific Islands Development Forum (PIDF), South Pacific Regional Environment Programme (SPREP), dan UNDP Pasifik.
Pertemuan itu membahas tindak lanjut kerja sama dalam AIS Forum dan rangkaian persiapan menuju penyelenggaraan pertemuan pertama antarkepala negara/pemerintahan negara pulau dan kepulauan dari seluruh dunia yang akan digelar pada 11 Oktober 2023 di Bali, Indonesia.
Pertemuan Kepala Pemerintahan AIS Forum di Indonesia pada Oktober mendatang bertujuan memperkuat komitmen untuk meningkatkan kolaborasi konkret pada empat isu strategis, yaitu adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan manajemen bencana alam, pembangunan ekonomi biru, penanganan sampah plastik di laut, dan tata kelola pemerintahan maritim yang baik.
Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Norimasa Shimomura mengungkapkan UNDP telah terlibat secara aktif sejak awal pembentukan dan terus mendorong untuk mewujudkan AIS Forum sebagai forum kerja sama pembangunan yang inklusif dan terbuka.
Shimomura juga menekankan komitmen UNDP memfasilitasi kolaborasi dan menciptakan inovasi dalam AIS Forum, demi laut dan masa depannya.
“UNDP berkomitmen dan percaya bahwa berinvestasi pada lautan dapat berguna untuk masa depan kita. Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk mendukung penuh AIS Forum, demi mempromosikan pembangunan dan peningkatan kapasitas dari negara-negara AIS melalui program-program dan proyek-proyek yang dilaksanakan,” jelasnya.
Archipelagic and Island States (AIS) Forum dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan kolaborasi dan kerja sama pembangunan yang konkret antarnegara pulau dan kepulauan dari seluruh dunia. Forum itu menjadi wadah yang semakin berpengaruh dalam pembahasan isu-isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan.
Dalam kurun waktu empat tahun sejak didirikan, AIS Forum telah sukses berjejaring dan membangun kerja sama dengan berbagai pihak.
Telah lebih dari 200 startup dan komunitas lokal, 75 organisasi nonpemerintah, sektor swasta, hingga lebih dari 100 kelompok akademisi di berbagai negara AIS yang menjadi bagian dari implementasi program-program AIS Forum hingga saat ini.
