Frans Adrianus Polnaya , SH., M.Hum. : Dengan Hadirnya UU Omnibus Law Ini Sangat Menggenjot Duni Investasi Sehingga Ekonomi Kita Bisa Terangkat

oleh -951 views

Bekasi 13 Oktober 2020. – Pengesahan Omnibus Law atau Undang Undang Cipta Kerja terus menuai kontroversi di masyarakat, Undang Undang Omnibus law secara resmi disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI, walaupun mendapat tentangan dari berbagai elemen masyarakat.

Menanggapi hal itu Frans Adrianus Polnaya, SH., M.Hum. sebagai Penasehat Pengusaha dan Pekerja menyatakan Undang Undang Omnibus Law atau Undang Undang Cipta Kerja itu sebenarnya Kalau menurut saya sebagai masyarakat, Sebagai Pengusaha ataupun sebagai Praktisi saya pribadi mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah dan DPR RI karena dengan adanya Undang Undang Omnibus Law ini sangat menguntungkan baik para pengusaha maupun bagi para pekerja cluster ketenagakerjaan ini.

“Dengan hadirnya Undang Undang ini sangat menggenjot duni investasi baik investor asing maupun para pengusaha lokal mikro maupun makro untuk mendirikan usaha dan mengembangakan usaha mereka supaya mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan.

Dan itu sangat menguntungkan bagi para pekerja termasuk bagi mereka yang mungkin terkena PHK, juga bagi para generasi kita yang baru lulus sekolah yang membutuhkan pekerjaan Begitupun bagi para masyarakat kecil.” Ujar Frans Adrianus saat ditemui oleh awak media di kantornya (13/10)

Frans Adrianus menambahkan “Dengan adanya Undang Undang Omnibus Law ini dapat memangkas birokrasi perizinan yang berbelit belit serta bisa lebih efisien biaya dan mereka pun bisa menjadi pengusaha juga sehingga secara langsung ekonomi kita terangkat naik Dan sayapun mencoba sedikit mengkaji walaupun tidak secara keseluruhuan tetapi berdasarkan apa yang saya lihat didalam likespesalis Undang Undang 13 tahun 2003 contoh kemens 101, 102 yang mengatur masalah pekerjaan alih daya Pengusaha maupun yang mengatur hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, sebenarnya poin ini yang menguntungkan kedua belah pihak bagi pengusaha maupun pekerja.”

“Yang saya cermati contoh misalnya didalam pasal mengenai status kerja kontrak 61 dan 61A itu kan konteksnya berbicara tentang kerja kontrak antara pengusaha dengan pekerja nah kalau didalam Undang Undang 13 tahun 2003 kalau pekerja kontrak yang direkrut oleh pengusaha itu ada pembatasan waktu dimana didalam Undang Undang mengatakan bahwa kontrak kerja PKWT itu maksimal adalah dua tahun dan dapat di perpanjang hingga satu tahun dan totalnya menjadi tiga tahun, tetapi ada kelemahan yang dilihat pemerintah ketika pekerja itu menjalani masa jeda memenuhi ketentuan Undang Undang 303 itu terkait PKWT,” Tambahnya Frans.

“Contoh status hubungan kerja yang tadinya terbatas dalam konteks kontrak PKWT tetapi dengan adanya Undang Undang Cipta Kerja ini mau sampai kapanpun para pekerja itu bekerja tidak ada batas tetapi didalam jaminan kelangsungan kerja itu ada, dan akan mendapatkan upah yang layak jadi tidak ada yang dirugikan karena mungkin para pekerja pekerja itu belum membaca dan memahami apa yang di maksud Undang Undang Omnibus Law itu . Sebenarnya rapat rapat teknis ke-11 Kementrian itu pun sudah dilakukan lewat Menteri Perekonomian, Mentri Maritim, dan kajian kajian selama Bapak Presiden Jokowi selama menjabat satu periode yang lalu beliau ingin sekali membuat perubahan untuk Negara kita menjadi Negara MAJU karena potensi kekayaan alam yang ada diindonesia ini sangatlah besar untuk mendatangkan Investor atau kita bisa mengelola usaha sendiri, jadi sebenarnya sudah benar sehingga Pemerintah tidak bisa terpengaruh dengan adanya demonstrasi.” Tegas Frans Adrianus

728×90 Leaderbord

“Demonstrasi boleh tetapi dengan cara terhormat dan juga tidak boleh sampai ada yang anarkis, inikan menjadi sebuah penomena didunia bahwa Indonesia yang tadinya Negara yang begitu Kebhinekaan , kesatuan tetapi bisa diboncengi oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga terjadi hal hal yang demikian.

Jadi Kalau misalkan ada kekurangan dalam Undang Undang Omnibus Law ini kan ada pembuatan PP sebagai instrumen teknis bagaimana penjabaran pelaksanaan dari pada Undang Undang itu sendiri sehingga dalam hal pembuatan PP itu dipastikan unsur tripati yang akan dilibatkan secara jelas baik dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia baik yang mewakili Pengusaha maupun yang dari unsur Asosiasi Serikat Pekerja yang mewakili pekerja dan unsur Pemerintah.”

Pesan saya untuk para pekerja, adik adik mahasiswa juga seluruh masyarakat mari kita melakukan sesuatu itu lebih kepada bertakwa kepada tuhan yang maha esa harusnya kita melihat bagaimana kita bisa berperan menciptakan kedamaian di NKRI supaya Negeri ini tetap damai” Tutup Frans Adrianus (mita)