Gelar Diskusi Publik : ” Kashmir Di Persimpangan Jalan ” Ini Pendapat Pakar SEAHUM Terkait Gejolak Di Asia Selatan

0 38

Jakarta – Southeast Asia Humanitarian Commiitte (SEAHUM) Mengelar Diskusi Publik dengan tema ‘Kashmir Di Persimpangan Jalan “. Bertempat di Bakso Boejangan, Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).

Adapun pembicara diantaranya hadir, Usman Hamid, Amnesty Internasional Indonesia, Agung Nurwijoyo, Pakar Asia Selatan, Fisip Universitas Indonesia, Ketut Parwata, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Anindya Ayu Putrika Kirana, Youth For Peace Union serta dipandu oleh Moderator Amin Sudarsono (SEAHUM).

” Geopolitik di Asia selatan sangat dipengaruhi pasca perang dunia kedua. Konflik kawasan Asia selatan berawal dari perseteruan India dan Pakistan berakhir pada perebutan wilayah Kashmir di wilayah Utara India, ” Ujar Pakar Asia Selatan, Agung nurwijoyo.

Di Asia Tenggara kita kenal dengan ASEAN ( Association of Southeast Asian Nations) maka di Kawasan Asia Selatan terdapat SAARC ( South Asian Association for Regional Cooperation).

” Negara yang tergabung dalam SAARC diantaranya, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, India, Afghanistan, Sri lanka serta Maladewa. Namun terdapat sebuah wilayah yang sangat Indah diutara India yakni Kashmir. Wilayah yang masuk dalam negara India tersebut adalah sebuah wilayah otonomi Khusus yang menjadi rebutan Pakistan dan India, ” Jelas Agung.

Proses Perdamaian di Asia Selatan telah berjalan mulai dari meredanya konflik Taliban di Afghanistan.

” Kita bukan saja teman Pakistan namun juga kita teman dari India, peran Indonesia sangat berarti dalam hal perdamaian dikawasan Asia Selatan tersebut, “. Jelas Agung.

Negeri Khasmir jika kita mencari di situs pencarian banyak memuculkan gambar gambar aksi demonstrasi serta kekerasan Militer India terhadap warga Khasmir.

” Sebenarnya negeri Khasmir sangat indah sekali, diapit dengan pegunungan Himalaya membuat negeri ini penuh dengan pemandangan yang bagus sekali, namun sebenarnya anak muda di kashmir tidak mempermasalahkan terkait bergabung atau berpisahnya mereka dengan India. Hanya saja, mereka menuntut keadilan seperti pendidikan, keadilan sosial serta pekerjaan mereka di Kashmir sama seperti yang didapatkan diwilayag India Lainnya serta dapat mengekspresikan pendapat mereka,” jelas Anindya Ayu Putrika Kirana, (Youth For Peace Union).

Pemerintah India bereaksi dengan keputusan Pakistan menurunkan peringkat hubungan diplomatik kedua negara. Keputusan itu dipicu India yang mencabut status khusus Kashmir yang bisa memaksakan integrasi wilayah sengketa itu.

Kita ketahui dalam pekan ini, Warga di kota utama Kashmir, India, sejak beberapa hari terakhir rela mengantre di luar kantor pemerintahan yang dijaga ketat, demi bisa terhubung dengan dunia luar melalui telepon selama dua menit.

Kondisi tersebut telah berlangsung di Kota Srinagar, menyusul kebijakan pemerintah India yang memutus layanan telepon seluler dan internet sejak sepekan terakhir dalam rangka penguncian militer di wilayah pegunungan Himalaya itu. (MI/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Chat DJ