Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai UU nomor 19 tahun 1019 tentang perubahan atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK terbukti memperlambat kerja

0 7.026

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai UU nomor 19 tahun 1019 tentang perubahan atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK terbukti memperlambat kerja lembaga antikorupsi.

Hal ini setidaknya tercermin dari penanganan kasus dugaan suap penetapan PAW caleg PDIP yang menjerat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

“Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tangkap tangan yang melibatkan salah satu Komisioner KPU karena diduga menerima suap untuk pertukaran anggota DPR. Banyak pihak yang menganggap tangkap tangan kali ini membuktikan bahwa Pimpinan KPK dan UU KPK baru tidak relevan lagi untuk dipersoalkan. Faktanya justru sebaliknya, UU KPK baru (UU No 19 Tahun 2019) terbukti mempersulit kinerja KPK dalam melakukan berbagai tindakan pro justicia,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (12/1/2020).

Kurnia mengatakan, setidaknya terdapat dua peristiwa yang perlu dicermati terkait OTT terhadap Wahyu Setiawan. Dikatakan, KPK faktanya terbukti lambat dalam melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP. Hal ini, disebabkan adanya Pasal 37 B ayat (1) UU KPK baru yang menyebutkan bahwa tindakan penggeledahan mesti atas seizin Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

“Padahal dalam UU KPK lama atau UU Nomor 30 Tahun 2002 untuk melakukan penggeledahan yang sifatnya mendesak tidak dibutuhkan izin terlebih dahulu dari pihak mana pun,” kata Kunia.

Secara sederhana, kata Kurnia, tindakan penggeledahan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan bukti tidak mungkin dapat berjalan dengan tepat serta cepat jika harus menunggu izin dari Dewas KPK.

“Belum lagi persoalan waktu, yang mana proses administrasi tersebut dapat dipergunakan pelaku korupsi untuk menyembunyikan bahkan menghilangkan bukti-bukti,” kata Kurnia.

Selain itu, ICW juga menyoroti dugaan tim KPK dihalangi saat menangani perkara ini. Kurnia menegaskan, setiap upaya menghalang-halangi proses hukum dapat diancam dengan pidana penjara 12 tahun menggunakan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).

“Harusnya, setiap pihak dapat kooperatif dengan proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK,” katanya.

Dengan kondisi ini, ICW menyimpulkan narasi penguatan yang selama ini diucapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR hanya ilusi semata. Sebab, keberlakukan UU KPK justru menyulitkan penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah tersebut.

Untuk itu, kata Kurnia, ICW mendesak Presiden Jokowi tidak buang badan saat kondisi KPK yang semakin lemah akibat berlakunya UU KPK baru. Penerbitan Perppu, harus menjadi prioritas utama dari Presiden untuk menyelamatkan KPK.

Selain itu, ICW juga mendesak KPK tidak ragu menerapkan Pasal 21 UU Tipikor terhadap pihak-pihak yang menghalangi penanganan kasus ini.

“KPK harus berani menerapkan aturan obstruction of justice bagi pihak-pihak yang menghambat atau menghalang-halangi proses hukum,” tegas Kurnia.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Chat DJ