Industri fintech P2P lending atau yang biasanya dikenal dengan perusahaan yang menyediakan pinjaman online (pinjol) merugi pada neraca keuangan awal 2024

Industri fintech P2P lending atau yang biasanya dikenal dengan perusahaan yang menyediakan pinjaman online (pinjol) merugi pada neraca keuangan awal 2024

TEKNOLOGI137 Dilihat

Industri fintech P2P lending atau yang biasanya dikenal dengan perusahaan yang menyediakan pinjaman online (pinjol) merugi pada neraca keuangan awal 2024. Salah satu penyebabnya, yakni penurunan tingkat suku bunga yang diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut data statistik OJK, fintech p2p lending pada Januari 2024 mencatat rugi setelah pajak atau rugi bersih mencapai Rp 135,61 miliar. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri 12 bulan perolehan laba bersih sepanjang 2023.

Jika ditelaah lebih lanjut, anjloknya kinerja keuangan dari fintech p2p lending ini sebenarnya sudah mulai terasa di akhir 2023 lalu. Perolehan laba pada Desember 2023 turun menjadi Rp 478,15 miliar, dari bulan sebelumnya sebesar Rp 608,21 miliar.

Pada saat itu, OJK merilis aturan main termutakhir bagi fintech p2p lending, yaitu SEOJK 19/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK LPBBTI). Aturan ini ditetapkan pada 8 November 2023.

Ada beberapa pengaturan baru dalam beleid tersebut. Seperti penyelenggara fintech p2p lending dilarang untuk mengalihdayakan pekerjaan yang menjalankan fungsi penilaian kelayakan pendanaan dan/atau teknologi informasi.

Khusus mengenai tenaga kerja fungsi penilaian kelayakan pendanaan, mereka harus masuk dalam struktur organisasi, meski mereka juga bisa tetap menambah referensi data dari pengelola informasi perkreditan.

Sementara mereka yang bekerja menjalankan fungsi teknologi informasi meliputi aktivitas pengelolaan akses user, aktivitas pengelolaan database, aktivitas backup dan restore, troubleshooting, serta pemulihan bencana.

Pada Desember 2023 atau setelah aturan itu berlaku, beban operasional fintech p2p lending meningkat 17,61% year on year (yoy) menjadi Rp 11,29 triliun. Peningkatan terjadi di sisi beban ketenagakerjaan (SDM) yang naik 14,38% (yoy). Serta beban kerja sama (cooperation expenses) sebesar 127,54% (yoy) menjadi Rp 930,86 miliar.

Hal serupa kembali berlangsung pada Januari 2024, terjadi peningkatan beban operasional, khususnya di pos beban ketenagakerjaan dan pos beban kerja sama. Ini satu faktor yang memengaruhi fintech p2p lending kembali ke jalur merugi. Kondisi ini juga yang secara eksplisit diungkapkan pihak OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman menerangkan, terjadi peningkatan biaya operasional sebesar 19,03% pada Januari 2024.

“Dari peningkatan biaya operasional tersebut diketahui bahwa proporsi peningkatan terbesar disumbang dari adanya peningkatan biaya ketenagakerjaan (SDM),” kata Agusman dalam keterangannya, baru-baru ini.

Di sisi lain, Agusman juga mengungkapkan bahwa pada Januari 2024, pendapatan operasional hanya meningkat sebesar 10,69%. Dalam hal ini, ia tak secara gamblang menjelaskan tren pendapatan operasional di awal tahun tersebut.

Tapi jika ditilik lebih lanjut, pertumbuhan pendapatan operasional itu sejatinya relatif melambat dibandingkan Desember 2023 yang tumbuh 28,14%, atau sebelum aturan manfaat ekonomi diberlakukan. Adapun SEOJK 19/2023 ikut mengatur manfaat ekonomi atau yang juga dikenal sebagai tingkat bunga pinjaman dari fintech p2p lending.

Dalam ketentuan itu, pinjaman produktif harus menerapkan tingkat bunga 0,1% per hari mulai 1 Januari 2024 dan sebesar 0,067% per hari mulai 1 Januari 2026. Sedangkan pinjaman konsumtif berlaku tingkat bunga 0,3% per hari mulai 1 Januari 2024, turun menjadi 0,2% per hari mulai 1 Januari 2025, dan menjadi 0,1% per hari mulai 1 Januari 2026.

Sebelum 1 Januari 2024, tingkat bunga tidak dibedakan antara pinjaman produktif dan konsumtif karena belum diatur ketat oleh OJK. Tingkat bunga disepakati maksimal 0,4% per hari, berdasarkan arahan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Kebijakan ini secara berdampak pada industri fintech p2p lending. Dengan outstanding pinjaman sebesar Rp 60,41 triliun pada Januari 2024, pelaku usaha menerima pendapatan operasional mencapai Rp 1,10 triliun.

Sedangkan pada Januari 2023 dengan outstanding pinjaman sebesar Rp 51,02 triliun, fintech p2p lending mengantongi pendapatan operasional sebesar Rp 998,79 miliar. Dengan kata lain, secara bisnis, outstanding pinjaman naik 18,40% (yoy), tapi pendapatan operasional yang diperoleh hanya naik 10,69% (yoy).

Di sisi lain, fintech p2p lending juga tidak bisa leluasa untuk menyalurkan pinjaman kepada borrower. Kini, melalui SEOJK 19/2023, mereka mesti lebih hati-hati dan bijaksana. Terlebih, calon borrower yang tidak punya pendapatan sudah seharusnya tidak lolos untuk menerima pinjaman dari fintech p2p lending.

“OJK terus memperhatikan perkembangan laba/rugi dari fintech p2p lending. Namun demikian, pada dasarnya industri ini masih berkembang secara dinamis,” jelas Agusman.