Jumlah kasus positif Covid-19 akan terus melonjak jika kebijakan para menteri teknis tidak berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

0 58

Jumlah kasus positif Covid-19 akan terus melonjak jika kebijakan para menteri teknis tidak berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Penambahan 533 kasus positif pada Sabtu (9/5/2020) yang merupakan penambahan tertinggi dalam satu hari, merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang tidak satu pintu dan terkesan tidak terkoordinasi dengan baik.

Presiden sudah mengangkat Gugus Tugas dan memberikan kewenangan tertinggi dalam penanganan Covid-19. Semua kebijakan menteri yang berpotensi berdampak pada penyebaran Covid-19 harus satu pintu, yakni melalui Gugus Tugas. “Untuk apa Presiden membentuk Gugus Tugas jika organisasi ini tidak dihargai?” ungkap pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, Minggu (0/5/2020).

Agus menunjuk kebijakan Menteri Perhubungan (Menhub) yang membolehkan moda transportasi umum penumpang, baik udara, laut, dan maupun darat untuk beroperasi kembali. Meskipun ada limitasi, pelonggaran itu bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mudik.

“Lihat Bandara Soekarno-Hatta yang sudah mulai ramai. Juga warga yang positif Covid di Yogyakarta dan daerah lain yang meningkat,” papar Agus. Dengan berbagai cara, masyarakat memanfaatkan pelonggaran itu untuk mudik.

Pemeriksaan di Posko Pemeriksaan Bandara Soekarno-Hatta terhadap 579 penumpang dari luar negeri, pada Jumat (8/5/2020) menemukan hasil 11 orang yang teridentifikasi positif Covid-19. Sementara itu, PT Angkasa Pura II mengungkapkan, pada periode April-Mei 2020, terdeteksi 40 WNI dengan hasil rapid test menunjukkan reaktif terhadap Covid-19, atau terindikasi positif. Selanjutnya penumpang mendapat penanganan di RS rujukan, salah satunya di RS Darurat Wisma Atlet.

Para penumpang yang memanfaatkan transportasi udara, semestinya hanya pebisnis, pejabat pemerintah dan lembaga negara yang menjalankan tugas dinas sangat penting, maupun pasien dan pendamping untuk pergi ke rumah sakit rujukan. Tapi, faktanya, masyarakat yang ingin mudik juga memanfaatkan relaksasi dini ini.

Bagi orang Indonesia, kata Agus, berbagai persyaratan administratif bisa dengan mudah diperoleh. Buktinya, begitu transportasi umum dibuka, penumpang langsung meningkat.

Satu Pintu
Agus mengingatkan, Presiden telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 lewat Keppres No 7 Tahun 2020. Pada Keppres ini, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), serta Menteri Keuangan sebagai pengarah. Sedangkan, ketua pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan unsur sejumlah kementerian, Polri, TNI, dan Kantor Staf Kepresidenan sebagai anggota.

“Ingat, unsur Kementerian Perhubungan harus berkoordinasi dengan Gugus Tugas yang adalah pemegang komando Covid, yang bertanggung jawab langsung ke Presiden,” tegasnya. Dengan demikian, semua kebijakan harus dikoordinasi dan diumumkan oleh Gugus Tugas.

Seperti diberitakan media ini, Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan kebijakan diperbolehkannya masyarakat bepergian dengan kepentingan khusus di tengah larangan mudik, mulai diterapkan pada Kamis (7/5/2020). Kebijakan tersebut berlaku di semua moda transportasi penumpang, baik darat, kereta api, laut, dan udara.

Kebijakan tersebut didasarkan Surat Edaran (SE) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Dalam SE tersebut disebutkan kriteria pengecualian bepergian dengan transportasi bagi orang-orang yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penanganan Covid-19, yakni orang-orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan kegiatan seperti pelayanan percepatan penanganan Covid-19; pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum; pelayanan kesehatan; pelayanan kebutuhan dasar; pelayanan pendukung layanan dasar; dan pelayanan fungsi ekonomi penting.

Pengecualian juga diberikan kepada mereka yang menyelenggarakan perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia. Selain itu juga perjalanan dalam rangka repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), WNI, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal, sesuai ketentuan yang berlaku.

Di dalam SE tersebut juga mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang memenuhi kriteria pengecualian untuk bepergian, seperti menunjukkan KTP, menunjukkan surat tugas, serta menunjukkan hasil tes negatif Covid-19.

SE Gugus Tugas tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan SE yang diterbitkan Ditjen Perhubungan Darat, Laut, dan Udara Kementerian Perhubungan.

Budi Karya menjelaskan, pemerintah tetap melarang masyarakat mudik. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dengan adanya penjabaran atas Permenhub 25/2020, kata Menhub, dimungkinkan semua moda angkutan, baik darat, kereta api, laut, dan udara untuk kembali beroperasi melayani penumpang dengan catatan harus menaati protokol kesehatan.

“Tapi, kita lihat fakta. Angka positif Covid naik lagi. Kita lihat bagaimana ke depan,” ujar Agus. Dia khawatir, angka positif Covid bisa terus meningkat akibat relaksasai aturan angkutan penumpang ini.

Indonesia mencatat penambahan kasus baru tertinggi sejak Covid-19 terdeteksi pada Maret lalu. Pada hari Sabtu (9/5/2020), kasus baru bertambah 533, sehingga total mencapai 13.645 kasus Covid-19 di Tanah Air.

Berdasarkan data Gugus Tugas, jumlah pasien yang sembuh juga bertambah 113 orang, sehingga total mencapai 2.607 orang yang sembuh. Sementara, kasus kematian bertambah 16 orang, sehingga total ada 959 korban jiwa Covid-19 di Indonesia.

Penambahan kasus baru tertinggi pada Sabtu (9/5/2020) terjadi di Jawa Timur. Di provinsi itu kasus baru bertambah 135 kasus, sehingga total ada 1.419 kasus. Jumlah pasien yang dinyatakan sembuh di Jatim tambah 12 orang, sehingga total ada 227 orang yang sembuh. Sedangkan, korban jiwa bertambah 3 orang, sehingga total ada 141 kasus kematian di provinsi itu.

DKI Jakarta masih mencatat total kasus terbanyak di Indonesia. Tambah 101 kasus baru, total kasus di Jakarta mencapai 5.056 kasus. Sementara, pasien yang sembuh bertambah 7 orang sehingga total ada 752 orang yang sembuh. Kasus kematian di Ibu Kota bertambah 3 orang, sehingga total menjadi 427 kasus.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Chat DJ