Kantor OHCHR Dan UNCHR Meminta Negara-negara tetangga Myanmar Untuk Memberikan Penampungan Dan Perlindungan

oleh -1.304 views

Kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) dan badan pengungsi PBB (UNHCR) pada Kamis (1/4) telah meminta negara-negara tetangga Myanmar untuk memberikan penampungan dan perlindungan bagi semua pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan dan penganiayaan.

Dalam catatan kepada pers lewat situs un.org, Gillian Triggs, Asisten Komisaris Tinggi untuk Perlindungan di UNHCR, mengatakan bahwa siapa pun yang melintasi perbatasan Myanmar untuk mencari suaka di negara lain, sangat penting bisa mengaksesnya.

“Anak-anak, wanita dan pria yang melarikan diri untuk hidup mereka harus diberi perlindungan. Mereka tidak boleh dikembalikan ke tempat yang kehidupan atau kebebasannya terancam. Prinsip non refoulement ini merupakan landasan hukum internasional dan mengikat semua negara,” ujarnya.

Situasi di seluruh Myanmar telah memburuk dengan cepat sejak kudeta militer pada 1 Februari. Menurut OHCHR, setidaknya 510 pengunjuk rasa damai telah dibunuh oleh pasukan keamanan, dan lebih dari 2.600 orang ditahan, termasuk banyak orang yang ditahan tanpa komunikasi atau dihilangkan secara paksa.

Pada Kamis (1/4), Kantor Wilayah Asia Tenggara OHCHR menyatakan penggerebekan malam hari, penangkapan massal dan pembunuhan telah menjadi kejadian sehari-hari di seluruh negeri.

“Otoritas militer de facto semakin menggunakan persenjataan berat seperti roket berpeluncur dan granat fragmentasi, senapan mesin berat, dan penembak jitu untuk membunuh demonstran dalam jumlah besar,” tambahnya.

Pada Rabu (31/3), Christine Schraner Burgener, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, memperingatkan bahwa konsekuensi keamanan dan ekonomi dari krisis di wilayah yang lebih luas semakin memburuk. Kedatangan para pengungsi di perbatasan India dan Thailand serta di tempat lain awalnya mungkin “tidak menyenangkan dan adil”.

728×90 Leaderbord

OHCHR juga menyatakan menerima laporan bahwa beberapa orang, yang melarikan diri dari Myanmar untuk mencari keselamatan di wilayah tersebut telah dipaksa untuk kembali ke negara tersebut.

Cynthia Veliko, Perwakilan Regional Asia Tenggara dari Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB menggarisbawahi bahwa “tidak ada yang harus menghadapi risiko dikembalikan ke Myanmar ketika nyawa, keselamatan atau hak asasi manusia mereka terancam”.

“Mengingat kewajiban yang mengikat di bawah hukum pengungsi internasional dan hak asasi manusia, kami menyerukan kepada semua negara untuk memastikan bahwa semua yang mencari suaka dapat mengakses perlindungan yang menjadi hak mereka di bawah hukum internasional. Sekarang saatnya bagi kita untuk bersama dalam solidaritas dengan rakyat Myanmar,” tambahnya.