Kasus Banjarmasin Bulok Tidak Ada Fiktif, Namun Ada Dugaan Penggelembungan Beli Barang.

oleh -301 views

Tanggamus–Inspektorat Tanggamus menyatakan pengerjaan tidak ada yang fiktif, namun diakui adanya penggelembungan pembayaran dalam pembelian barang dalam realisasi Dana Desa oleh Kepala Pekon Banjarmasin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus.

Hal itu dinyatakan Sekretaris Inspektorat Tanggamus Gustam Apriansyah saat ditanyai terkait hasil pemeriksaan atas laporan masyarakat setempat beberapa waktu lalu.

Gustam mengatakan, Inspektorat telah melakukan pemeriksaan serta investigasi langsung di lapangan, sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat Pekon Banjarmasin terkait dugaan pengerjaan fiktif dan mark up dalam penggunaan Dana Desa Tahun anggaran 2017-2018.

“Dari hasil tersebut, ditemukan nilai kurang lebih Seratus Juta Rupiah selisih dari pengeluaran belanja barang, sementara terkait pengerjaan tidak ada yang fiktif,” kata Gustam saat dijumpai di ruang kerjanya, Kamis (10/6/201).

Dari hasil itu, lanjut Gustam, Inspektorat sudah melakukannya pemanggilan terhadap yang bersangkutan (Kakon), dan telah menyiapkan data real dari hasil investigasi di lapangan.

“Dan ranah kewenangan Inspektorat adalah pemeriksaan dan pembinaan, kalau pun ada atau tidak unsur pelanggaran hukum atas kerugian negara itu, yang menetapkan adalah Aparat Penegak Hukum, kewenangan kami dalam pembinaan adalah meminta kesediaan yang bersangkutan dan memberikan tenggat waktu sesuai aturan untuk mengembalikan anggaran tersebut,” ungkapnya.

Dari hasil pemeriksaan kami, lanjutnya lagi, nanti akan diserahkan ke APH dalam hal ini Polres dan Kejari Tanggamus, karena APH juga sudah menunggu hasil kinerja kami terkait masalah tersebut.

“Jadi, resminya perkara itu akan berlanjut atau tidak, itu sudah kewenangan APH, dan bukan ranah kami lagi,” tegasnya.

Selanjutnya Gustam berharap kepada masyarakat yang mengadukan permasalahan tersebut untuk bersabar, karena proses dan prosedur harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku.

“Kami mulai melakukan pemeriksaan terhadap laporan itu tanggal 5 April 2021, dan sekarang sudah selesai, tinggal dilaporkan dan tanda tangan pimpinan dalam hal ini Bupati Tanggamus, artinya pekerjaan itu memang telah benar-benar kami laksanakan, tidak ada upaya mengulur-ulur waktu. Kita juga harus teliti dalam menangani laporan, semua pihak harus dipanggil dan dimintai keterangan, investigasi di lapangan, semua harus sesuai fakta, karena resiko kami juga bila salah dalam melaksanakan tugas adalah jabatan kami. Dan penghitungan ini sudah sesuai dengan fakta di lapangan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah warga Pekon Banjarmasin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus datang ke Kantor Inspektorat untuk menanyakan hasil audit atas laporan masyarakat terkait dugaan pekerjaan fiktif dan mark up anggaran pada beberapa item pengerjaan yang dilakukan Kepala Pekon setempat, pada realisasi DD Tahun 2017-2018 yang lalu.

Pelapor berharap agar dilakukan pemeriksaan dan penindakan hukum atas dugaan tersebut. (Red)

No More Posts Available.

No more pages to load.