Keberadaan media sosial yang diselenggarakan oleh penyedia layanan Over the Top (OTT) asing yang beroperasi

oleh -395 views

Keberadaan media sosial yang diselenggarakan oleh penyedia layanan Over the Top (OTT) asing yang beroperasi di Indonesia bak pisau bermata dua. Selain memberikan manfaat, media sosial juga memberikan efek negatif bagi masyarakat Indonesia. Salah satu efek negatif yang ditimbulkan oleh OTT global tersebut diantarannya adalah sebagai sarana penyebaran berita tidak benar atau Hoax.

Sekretaris Jenderal DPP KNPI Jackson Kumaat merasa prihatin dengan maraknya berita tidak benar dan hoax yang saat ini marak. Berita hoax dan tidak benar saat ini semakin meraja rela. Bahkan berita tidak benar dan Hoax ini sudah mengarah kepada disintegrasi negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

“Saat ini banyak penjajah asing di dunia digital di Indonesia. Contohnya Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube. OTT asing yang beroperasi di Indonesia tidak dibuatkan aturan yang jelas. Mereka sangat bebas melakukan aktivitasnya tanpa tersentuh aturan yang berlaku di Indonesia. Padahal mereka menggeruk keuntungan dari bangsa Indonesia. Mereka menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar yang sangat potensial. OTT asing itu senang dengan Indonesia karena pasarnya yang besar dan tak ada aturan yang mengaturnya,” ungkap Jackson, Kamis (4/2/2021).

Menurut Jakson, seharusnya seluruh OTT asing yang berusaha di Indonesia termasuk OTT asing yang menyediakan layanan media sosial, video streaming dan e-commerce, diharuskan tunduk dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Termasuk kewajiban mereka tidak turut menyebarkan berita bohong atau hoax yang berbau SARA dan radikalisme.

“Saat ini Pemerintah belum mengatur mengenai keberadaan layanan digital di Indonesia. Sehingga saat ini di banyak media sosial yang berasal dari OTT asing berbau SARA dan radikalisme mengancam persatuan & kesatuan bangsa DPP KNPI meminta agar Pemerintah segera mengatur secara spesifik tentang tatacara berbisnis di bidang digital di wilayah Indonesia. Tukang pulsa aja diatur, masa OTT asing tidak,” terang Jakson.

Jackson berharap jika Pemerintah mengatur dan meregulasi seluruh OTT asing yang berusaha di Indonesia, dengan membuat peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas. Saat ini Pemerintah sudah membuat UU Cipta Kerja. Jackson berharap Pemerintah dapat membuat PP yang bisa mengatur OTT asing. Dengan adanya aturan tersebut Negara Indonesia tidak lagi dijajah oleh OTT asing.

“Keberadaan OTT asing di Indonesia juga harus memberikan kontribusi positif bagi bangsa kita. Jangan sampai bangsa Indonesia dijajah dipecah belah dan dipermainkan oleh OTT asing. saya takut pemerintah tak menyadarinya. Salah satu cara untuk menyelamatkan bangsa ini dari isu tersebut adalah dengan mewajibkan OTT asing untuk tunduk dan taat pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga keuntuhan NKRI. Harga yang dibayarkan negara ini akan mahal jika Pemerintah tak segera mengatur OTT asing,” terang Jackson.

728×90 Leaderbord