Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sedang mempersiapkan migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital

oleh -1.195 views

 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sedang mempersiapkan migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital atau biasa disebut analog switch off (ASO).

Menurut Menkominfo Johnny G. Plate, pemerintah telah memiliki regulasi dan menyiapkan rencana seleksi penyelenggaraan multiplexing di 22 provinsi untuk implementasi ASO.

Sesuai dengan ketentuan UU Cipta Kerja (Ciptaker) Pasal 72 ayat (8), proses ASO ini harus ini diselesaikan paling lambat dua tahun sejak UU Ciptaker berlaku. Dengan ini, pemerintah menargetkan siaran digital ini dapat selesai sepenuhnya pada 2 November 2022.

“Dengan demikian, kita memiliki waktu kurang lebih 20 bulan untuk meneruskan persiapan penghentian siaran televisi analog dan beralih sepenuhnya ke siaran televisi digital di seluruh Indonesia,” jelas Menkominfo, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (4/3/2021).

Johnny menjelaskan, ketentuan mengenai migrasi penyiaran telah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar).

“PP Postelsiar ini sangat penting bagi proses migrasi televisi digital, karena secara spesifik mengatur mengenai multiplexing. Dalam pengoperasiannya, multipleksing menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas,” tambahnya.

Menkominfo menjelaskan, PP Postelsiar telah mengatur multiplexing bagi penyelenggara dalam jumlah terbatas. Bagi Lembaga Penyiaran Publik (LPP), TVRI akan menjalankan siaran televisi digital sekaligus berperan menyelenggarakan multiplexing bagi lembaga penyiaran lain.

728×90 Leaderbord

“Bagi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Kementerian Kominfo akan melaksanakan evaluasi dan seleksi untuk dapat menetapkan LPS sebagai penyelenggara multiplexing,” ujarnya.

Adapun metode evaluasi nantinya akan diterapkan pada daerah yang telah terselenggara multiplexing oleh LPS. “Sementara itu, untuk daerah-daerah yang belum terselenggara multiplexing oleh LPS, Kementerian Kominfo akan membuka seleksi terutama pada daerah-daerah yang dinilai masih memerlukan tambahan penyelenggaraan multiplexing,” jelasnya.

Hal tersebut diperlukan untuk melengkapi kebutuhan multiplexing yang sudah diselenggarakan oleh LPP TVRI.

“Selain itu, seleksi itu juga diperlukan untuk memenuhi keperluan migrasi ke siaran televisi digital karena jumlah siaran televisi analog di daerah-daerah tersebut lebih banyak dari jumlah slot multiplexing siaran digital yang dapat disediakan oleh multiplexing LPP TVRI,” imbuhnya.

Johnny menilai migrasi ke TV digital ini lebih efisien. Dengan berbagi infrastruktur antara lembaga penyiaran dalam multiplexing, satu kanal frekuensi dalam pengoperasian multipleksing dapat menyiarkan hingga sepuluh program secara bersamaan.

“Hal ini akan berimplikasi pada biaya infrastruktur yang lebih efisien, serta penghematan spektrum frekuensi untuk keperluan seperti pemanfaatan pita lebar jaringan telekomunikasi seluler,” jelas Johnny.