Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah memanggil Duta Besar (Dubes) Malaysia untuk Indonesia Zainal Abidin Bakar

oleh -697 views

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah memanggil Duta Besar (Dubes) Malaysia untuk Indonesia Zainal Abidin Bakar, Jumat (27/11/2020), untuk menyampaikan kecaman keras Indonesia atas terulangnya kasus penyiksaan tenaga kerja Indonesia (TKI) di negara jiran tersebut.

Kasus terakhir melibatkan MH yaitu pekerja migran perempuan Indonesia di sektor domestik yang telah mengalami berbagai penyiksaan oleh majikannya. MA mendapat penyiksaan dari majikannya mulai dari pukulan benda tumpul, sayatan benda tajam, dan disiram air panas. Dalam pemanggilan itu, Dubes Malaysia menyampaikan keprihatinan dan keterkejutan atas peristiwa yang menimpa MH.

“Pemerintah Malaysia berjanji akan serius menangani kasus tersebut,” sebut pernyataan Kemlu RI, Jumat malam, yang dikeluarkan usai pemanggilan Dubes Malaysia.

Saat ini majikan MH telah ditahan dan dikenakan pasal pelanggaran Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act 2007.

“Indonesia menuntut pelindungan penuh terhadap pekerja migran Indonesia, pengawasan ketat majikan termasuk pemenuhan hak-hak pekerja serta memastikan penegakan hukum yang tegas atas majikan MH,” tambah pernyataan Kemlu RI.

Pada Jumat, Kedutaan Besar RI (KBRI) di Kuala Lumpur telah menjenguk MH yang sedang dirawat di Rumah Sakit Kuala Lumpur. MH saat ini dalam kondisi stabil dan telah mendapat perawatan tim dokter untuk mengobati luka dan penanganan psikologis.

KBRI di Kuala Lumpur akan menugaskan pengacara retainer untuk memonitor proses penegakan hukum atas majikan MH. Dubes RI untuk Malaysia juga telah berkomunikasi langsung dengan suami MH untuk menyampaikan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini seadil mungkin dan memastikan MH mendapatkan perawatan hingga sembuh.

728×90 Leaderbord

Kasus terakhir yang melibatkan TKI di Malaysia adalah kasus almarhumah Adelina Lisau di Penang. Hingga saat ini majikan belum mendapatkan ganjaran hukum atas perbuatannya. Terkait hal itu, Kemlu mendesak pertanggungjawaban segera dari pemerintah Malaysia.