Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Pengurus Besar Federasi Karate-Do Indonesia (PB Forki) diminta bersikap netral

0 29

dnewsmedcenter – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Pengurus Besar Federasi Karate-Do Indonesia (PB Forki) diminta bersikap netral dalam sengketa organisasi yang membelit PB Lemkari (Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia).

“PB Forki yang merupakan induk dari perguruan-perguruan yang menjadi anggotanya seharusnya bijak dan adil dalam menyikapi persoalan organisasi yang terjadi di Lemkari. Jangan diskriminatif dan berpihak kepada salah satu pihak. Kalau berpihak berarti PB Forki sudah melanggar AD/ART nya sendiri,” ungkap Jeannie Z Monoarfa yang tak lain adalah isteri dari pendiri Lemkari, Anton Lesiangi di Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Ia melanjutkan, “Sebagai induk, PB Forki jangan diam saja. Harus berupaya membantu penyelesaian persoalan. Selama ini kami selalu mematuhi legal formal organisasi sesuai aturan PB Forki. Kami melaporkan dan memberitahukan pembekuan kepengurusan Ketua Umum Yuddy Chrisnandi. Kami juga melaporkan pelaksanaan Munaslub di Sidoarjo. Terkait persoalan organisasi yang terjadi di Lemkari saat ini pada 16 Juni 2019 kami sudah mengirimkan surat ke PB Forki yang isinya meminta audiensi guna mencari solusi. Tetapi sampai hari ini tidak ada respon dan jawaban sama sekali.”

Lebih jauh Jeannie menduga PB Forki lebih memihak kubu Yuddy Chrisnandi bukan tanpa dasar. Fakta terbaru, para atlet binaannya ditolak saat hendak mendaftar sebagai peserta kejuaraan karate tingkat nasional Panglima Cup 2019.

“Sekarang atlet-atlet kita yang mau ikut Panglima Cup ditolak. Yang diterima atlet-atlet dari pihak Yuddy. Kita belum tahu alasan resminya. Kasihan atlet. Mereka datang dari jauh loh, ada yang dari Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Mendatangkan mereka kan perlu biaya. Belum lagi betapa kecewanya mereka karena tidak bisa bertanding,” tutur Jeannie.

Jeannie pun menyesalkan sikap Panitia Penyelenggara yang telah berlaku diskriminatif kepada atlet. “Yang bersengketa kan elite pengurus. Jangan mengorbankan atlet. Tujuan kita kan membina atlet,” tandasnya.

Meski mengaku sangat kecewa, Jeannie berharap PB Forki dapat bersikap bijak dan tegas dalam menyikapi persoalan organisasi yang membelit Lemkari. “Sebagai payung dari perguruan karate PB Forki harus bijak. Kalau mau dibanned, banned dua-duanya. Kalau mau diterima, terima dua-duanya,” tegasnya.

Dualisme kepengurusan di PB Lemkari bermula dari Kongres Lemkari di Ancol Jakarta pada 20 Februari 2016. Kongres yang memilih Ketua Umum PB Lemkari Yuddy Chrisnandi tersebut dinilai tidak sah karena selain tidak kuorum juga sarat dengan ketidaksepakatan. Persoalan semakin meruncing karena dalam perjalanannya Yuddy bersama kepengurusannya secara sepihak mengubah AD/ART tanpa sepengetahuan pendiri Lemkari berdasarkan akta notaris yang dibuat pada 1970 yaitu Anton Lesiangi. Yuddy juga melakukan pelanggaran lain yaitu memutihkan sabuk hitam yang pernah dipecat oleh Anton Lesiangi dan mendirikan Perkumpulan Karate-Do Indonesia dengan tetap menggunakan akronim Lemkari.

Namun, berdasarkan kewenangan sebagaimana tercantum dalam akta pendirian, Anton Lesiangi kemudian memutuskan membekukan kepengurusan Ketua Umum Yuddy Chrisnandi dan membentuk caretaker hingga diadakan Munaslub Lemkari di Sidoarjo Jawa Timur pada 6 Agustus 2017. Pada Munaslub tersebut terpilih secara aklamasi Ketua Umum PB Lemkari, Jeannie Z Monoarfa.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Chat DJ