Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan Pemprov DKI Jakarta sudah menerbitkan surat tanda registrasi pekerja (STRP)

oleh -191 views

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan Pemprov DKI Jakarta sudah menerbitkan surat tanda registrasi pekerja (STRP) bagi para driver ojek online atau ojol. STRP ini diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Provinsi DKI Jakarta.

“Saya sampaikan bahwa untuk seluruh ojol apakah itu mereka dari perusahaan atau aplikasi grab, dari perusahaan aplikasi gojek maupun perusahaan aplikasi maksim dan sebagian dari Shopee dan seluruhnya sudah mendapatkan STRP,” ujar Syafrin di Jakarta, Rabu (14/7/2021).

Syafrin mengatakan, ojol termasuk salah satu sektor yang diizinkan beroperasi selama PPKM darurat. Namun, kata dia, sesuai dengan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2021, maka seluruh pekerja di sektor esensial dan kritikal harus memiliki STRP jika melakukan aktivitas kerja.

“Artinya siapa pun yang akan bekerja untuk masuk ke dalam 2 sektor, esensial dan kritikal wajib mengurus, melakukan dan wajib mendapatkan STRP,” tanda Syafrin.

Sebagaimana diketahui, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra, mengatakan kurang lebih 1,2 juta permohonan surat tanda registrasi pekerja (STRP) yang diajukan perusahaan di Jakarta. Permohonan ini diajukan sejak 5 Juli hingga 14 Juli 2021.

“Perusahaan mengajukan STRP kolektif dengan jumlah pekerja yang beragam dari 5 sampai dengan 20 pekerja dan satu perusahaan bisa mengajukan berulang setelah permohonan disetujui atau ditolak petugas. Total STRP pekerja yang diajukan perusahaan sebanyak 1.206.098 permohonan,” ujar Benni dalam keterangannya, Rabu (14/7/2021).

Dari jumlah tersebut, kata Benni, sebanyak 794.476 STRP pekerja telah diterbitkan, 408.685 permohonan STRP ditolak dan 2.937 permohonan STRP untuk pekerja masih dalam proses.

Permohonan ditolak karena tidak sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis perizinan sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku,” tandas dia.

Lebih lanjut Benni mengatakan, total yang mengajukan permohonan STRP selama PPKM darurat adalah 136.448 permohonan dengan perincian sebanyak 134.927 permohonan STRP perusahaan atau kolektif di sektor esensial dan kritikal dan sebanyak 1.521 permohonan STRP perorangan kategori kebutuhan mendesak.

“Dari 136.448 permohonan itu, sebanyak 119.183 permohonan disetujui, sebanyak 1.051 permohonan masih dalam proses penelitian administrasi dan teknis karena baru saja diajukan pemohon dan 16.214 permohonan ditolak karena tidak sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis perizinan sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku,” jelas Benni.

No More Posts Available.

No more pages to load.