Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan akan merekomendasikan pegawai yang diberhentikan

oleh -160 views

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan akan merekomendasikan pegawai yang diberhentikan karena gagal tes asesmen wawasan kebangsaan (TWK) untuk bekerja di perusahaan BUMN sepanjang adanya permintaan. Kesiapan ini, kata Firli merupakan bagian dari tanggung jawab pimpinan KPK atas nasib keluarga pegawai yang diberhentikan.

“Terkait dengan penyaluran ke BUMN, itu saya ingin sampaikan, pimpinan KPK, kita semua tentu memiliki tanggung jawab tentang anak, istri, keluarga. Tugas kita mengurusi jikalau ada permintaan,” kata Firli di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/9/2021.

Firli mengatakan pihaknya hanya memberikan rekomendasi atas permintaan pegawai yang bersangkutan. Jika pegawai tidak meminta, pimpinan KPK tidak akan memaksa.

“Kalau ada yang enggak ingin itu hak pribadi perorangan, enggak bisa dipaksa silakan ada pilihan,” ujar Firli.

Ditekankan Firli, pimpinan KPK tidak pernah menyodorkan penawaran kepada pegawai gagal TWK untuk bergabung dengan perusahaan BUMN sebagaimana informasi yang beredar belakangan. Firli menyatakan, pimpinan KPK hanya menampung keinginan dan permintaan pegawai.

“Kami enggak ada menawarkan atau meminta tapi kami menampung keinginan kalau ada,” kata Firli.

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut, rekomendasi yang diberikan lembaga antirasuah untuk pegawai KPK yang diberhentikan, bukan berarti KPK menjadi penyalur pekerjaan.

“Itu bukan mengalihkan atau menyalurkan, sejak kapan KPK jadi penyalur tenaga kerja?” Kata Ghufron.

Ghufron mengatakan KPK hanya akan merekomendasikan pegawai yang diberhentikan untuk bekerja di BUMN. Hal ini lantaran KPK bertanggung jawab atas nasib para pegawai yang dinilai telah berdedikasi memberantas korupsi.

“Namanya ada permohonan, kami sebagai pimpinan, kami bertanggung jawab masih memikirkan karena pegawai KPK itu sudah berdedikasi,” kata Ghufron

Diberitakan, sebanyak 56 pegawai KPK yang gagal dalam tes asesmen TWK sebagai syarat alih status menjadi ASN, diberhentikan dengan hormat per 30 September mendatang. Salah seorang dari 56 pegawai itu, yakni penyidik Novel Baswedan.

Sebanyak 56 pegawai KPK yang diberhentikan itu terdiri dari 50 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam TWK. Sementara enam pegawai lainnya merupakan pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK dan diberi kesempatan mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan, namun tidak mengikutinya. Sejatinya terdapat 57 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK, namun seorang di antaranya telah memasuki usia purna tugas.

No More Posts Available.

No more pages to load.