Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) perlu menambah industri turunan untuk komoditas tambang. Pasalnya, hilirisasi tambang yang diinisiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbukti sukses mengurangi impor dan ekspor bahan mentah (raw material) komoditas di dalam negeri.
Pemerintah, kata dia, perlu memastikan ketersediaan industri lanjutan produk antara (intermediate product) yang dihasilkan industri pertambangan.
“Pada beberapa komoditas ada beberapa industri yang belum tersedia di dalam negeri, ini merupakan tugas Kemenperin untuk segera bisa menambah atau menciptakan industri-industri lanjutan. Kalau ini tidak dilakukan, kita tetap masih harus melakukan ekspor produk intermediate ke luar negeri,” beber Rizal Kasli dalam “Investor Market Today” di IDTV, Kamis (26/9/2024).
Rizal mengatakan hal ini yang harus dibenahi secara kritis sehingga Indonesia bisa melakukan hilirisasi sampai menjadi produk antara dan produk jadi sehingga dapat diserap di dalam negeri. “Nah ini kami sangat berharap bahwa pemerintah, terutama pemerintahan baru bisa menciptakan industri-industri lanjutan,” tuturnya.
Dengan demikian, Rizal mengimbuhkan, Indonesia dapat mengurangi impor bahan baku dari luar negeri sekaligus menghemat devisa negara sehingga dananya bisa dipakai untuk pembangunan.
Program hilirisasi yang digalakkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sukses meningkatkan nilai tambah dan ekspor komoditas nikal. Tak tanggung-tanggung, nilai ekspor nikel Indonesia melejit hingga 10 kali lipat dibandingkan sebelum pemerintah menggalakkan program hilirisasi dan hanya menjual komoditas mentah atau bijih nikel.
Kementerian Investasi mencatat nilai ekspor nikel pada 2023 mencapai US$ 33,5 miliar atau setara Rp 542,06 triliun.
