KPAI : Kepolisian harus menjunjung Tinggi Azas Restoratif Justice pada (Sistem Peradilan Pidana pada Anak) SPPA.

oleh -32 Dilihat

Dnewsradio.com || Jakpus – Bertempat di kantor KPAI, Jalan Teuku Umar 10-12 Menteng Jakarta Pusat, Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty menyampaikan bahwa pihaknya pada hari Jumat 26 July 2019, telah menerima laporan pengaduan dari Pendamping Hukum anak-anak yang terlibat kasus kerusuhan tanggal 21-22 Mei 2019 di sekitaran kantor Bawaslu.

Laporan pengaduan yang disampaikan oleh Riki Martin, SH selaku Direktur PAHAM (Pusat Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia) Indonesia, sekaligus juga menyampaikan bukti-bukti tertulis tentang proses pendampingan hukum yang dilakukan Lembaga tersebut kepada KPAI.

” Selain berkas hukum acara terkait beberapa klien yang dibantunya tersebut, juga dilengkapi dengan bukti-bukti kekerasan yang diterima anak-anak selama masa penangkapan dan pemeriksaan ” Jelas hikmah, Senin (29/7/19).

Dalam kesempatan pada pertemuan itu disampaikan beberapa hal yang sangat crusial untuk di tindak lanjuti KPAI sebagai institusi resmi Perlindungan Anak di Indonesia, termasuk juga keprihatinan KPAI.

” Atas kurang terlihatnya keberpihakan pihak aparat dalam mengatasi kasus anak sesuai Sistem Peradilan Pidana pada Anak (SPPA) yang sangat mengutamakan tentang azas restorative justice ” ungkapnya.

KPAI dalam waktu dekat akan menyampaikan data-data terkait pendalaman kasus ini kepada publik. Tujuannya, selain untuk meluruskan kesimpang siuran data yang ada,

” Sekaligus juga sebagai standing position KPAI dalam menyikapi kasus kerusuhan Mei yang melibatkan cukup banyak anak, yang seharusnya berada di ranah perlindungan ” tandasnya.

(Red/SPN).

No More Posts Available.

No more pages to load.