KPAI SERAHKAN NAMA RATUSAN CALON SISWA YANG BELUM DAPAT SEKOLAH KE DINAS PENDIDIKAN DKI JAKARTA

0 93

 

Pada Senin, 13 Juli 2020, Retno Listyarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang membidangi Pendidikan beserta staf, melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk membahas ratusan anak yang belum mendapatkan sekolah hingga awal mulainya tahun ajaran baru 2020/2021. Rapat berlangsung di kantor Dinas Pendidikan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan dengan dihadiri Kepala Dinas, Wakil kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan sejumlah pejabat eselon 3 yang terkait.

Agenda pertemuan adalah membahas ratusan siswa yang hingga berakhirnya PPDB 2020 belum mendapatkan sekolah. Karena hak atas pendidikan wajib dipenuhi pemerintah, maka KPAI menindaklanjuti sejumlah pengaduan orangtua siswa yang anaknya belum dapat sekolah dan berpotensi putus sekolah. Rapat koordinasi ini juga sekaligus menindaklanjuti hasil pertemuan KPAI-Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada 25 Juni 2020 lalu terkait PPDB tahun 2020.

Ada 106 nama calon siswa yang akan melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA yang diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Masih ada 34 nama lagi yang baru mengadu ke KPAI pada 12-13 Juli 2020 yang masih proses di masukan ke dalam sistem pengaduan KPAI. Adapun 34 nama yang baru masuk pengaduan tersebut juga akan dilimpahkan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk dicarikan solusinya. “KPAI akan segera menyusulkan data 34 pengadu kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta,” ujar Retno.

Dari 106 calon siswa yang diserahkan KPAI tersebut, ada 61 siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), ini akan memudahkan Dinas Pendidikan menindaklanjuti karena data penerima KJP pasti sudah terverifikasi sebagai anak dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Namun, KPAI mendorong pemenuhan ha katas pendidikan tidak hanya anak dari keluarga tidak mampu saja, semua anak dengan status social ekonomi apapaun wajib di penuhi hak atas pendidikannya.

“KPAI juga melengkapi daftar nama calon siswa tersebut dengan nomor kontak dan sekolah swasta yang dituju, pertimbangan utama dekat dengan rumah calon siswa. KPAI berharap Dinas Pendidikan DKI Jakarta segera berkoordinasi dengan kepala-kepala sekolah swasta yang diipilih para calon siswa tersebut,” jelas Retno.

KPAI juga mengungkapkan pentingnya Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk bernegosiasi dengan pihak Yayasan sekolah swasta terkait keringanan biaya di luar SPP, seperti uang gedung yang umumnya diberlakukan oleh pihak sekolah swasta untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.

“KPAI akan terus mengawal pemenuhan hak atas pendidikan para calon siswa tersebut , semua anak harus tetap sekolah meskipun tidak di sekolah negeri, jangan sampai ada anak putus sekolah karena masalah biaya yang tidak terjangangkau, apalagi di era pandemic covid 19 seperti saat ini, dimana banyak keluarga terdampak secara ekonomi,” pungkas Retno.

Kelanjutan Pendidikan Calon Siswa Aristawidya Maheswari

Dalam rapat koordinasi, KPAI juga menanyakan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait kelanjutan pendidikan Aristawidya Maheswari yang kabar terakhir memilih putus sekolah. KPAI meminta penjelasan Dinas Pendidikan sudah melakukan upaya apa saja dan apakah masih akan membujuk Arista untuk melanjutkan pendidikannya.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dirinya sudah mengirimkan pejabat terkait untuk mendatangi tempat tinggal ananda Arista. Nahdiana menuturkan, bahwa Dinas Pendidikan menugaskan Kepala Bidang PAUD untuk bertemu dengan Arista. Saat itu disarankan agar Arista ikut di jalur tahap akhir tanggal 7-8 Juli. Di situ juga ditawarkan atau kalau mau ikut ke PKBM negeri yang paket kesetaraan, tapi yang bersangkutan menolak,

Pada hari Terakhir PPDB Jakarta hingga Pukul 15.00 WIB, Masih Ada Kursi Kosong di SMAN 115. Selain itu, Arista juga ditawarkan untuk masuk ke sekolah swasta yang dekat dengan rumahnya. “Lalu pada tanggal 7 dan 8 Juli, siswa 15 tahun tersebut kembali mendaftar online di jalur tahap akhir dengan memilih sekolah di SMA 12 jurusan IPS. Sayangnya, nilai Arista juga tak mencukupi lantaran SMA 12 jurusan IPS mengharuskan bobot nilai 7.800. Selain itu, ia juga memilih jurusan IPA di SMA yang sama, tetapi kembali tak diterima lantaran bobot nilai jurusan tersebut adalah 7.900,” Jelas Nahdiana, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Nahdiana melanjutkan,”Kemudian ananda juga memilih SMA 21 jurusan IPS itu pilihan rendahnya nilai terendahnya 7.800, kemudian beliau juga SMA 36 jurusan IPS itu, kemudian dia juga (pilih) SMA 45, SMA 102, itu nilai terendahnya 7.700. Sehingga, sampai dengan tanggal 8 itu belum lulus kalau ngikutin sekolah-sekolah yang tadi Arista sempat biding”.

Selanjutnya pada tanggal 8 Juli, Disdik juga sempat menugaskan kepala seksi beserta 1 orang kepala SMA untuk menyarankan dan memberikan portofolio. Dengan nilai 7.763, Arista masih dimungkinkan dapat diterima di SMA Negeri 115. Namun, Arista disebut tidak berminat dengan tawaran tersebut. Akan tetapi, waktu itu yang bersangkutan tetap keukeuh tidak mau ke 115. Namun, pada 8 Juli pukul 15.01 WIB, saat jalur tahap akhir ditutup, Arista baru menyampaikan bahwa dia berminat masuk ke SMA 115.

“Sayangnya sudah tak bisa lantaran sistem online tertutup otomatis dan tak ada pendaftaran manual,” ujar Nahdiana. Meski demikian, Dinas Pendidikan DKI Jakarta masih akan kembali mengutus jajarannya untuk menawarkan Arista masuk ke sekolah swasta. “Kami tetap menawarkan ada PKBM paket kesetaraan paket C itu negeri dan menurut kami tidak ada bedanya antara kesetaraan dengan SMA formal. Kemudian kami juga tawarkan kalau mau ke SMA swasta ini akan dampingi kalau bicara kesulitan kita bantu komunikasi dengan sekolah,” jelas Nahdiana kepada KPAI.

KPAI akan terus memantau perkembangan terakhir setelah Dinas Pendidikan DKI Jakarta menemui anada Arista pasca rapat koordinasi KPAI dengan Dinas Pendidikan pada Senenin (13/7).

 

Retno Listyarti
Komisoner KPAI

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Chat DJ