KRISIS ORGANISASI TNI

0 580

Menhan RI Prabowo Subianto (Foto : Ist)

Dnewsradio.com – Tatkala Jokowi mengganti Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI pada Bulan Desember 2017 dia berharap agar terjadi regenerasi di tubuh TNI dengan mengangkat personil yang ada dan yang belum terakomodir untuk menghindari Bottle Necking. Namun 2 tahun berlalu hingga Desember 2019 problem The Bottle Necking kian akut bahkan mengancam soliditas dan efektivitas TNI.

Tadi pagi saya baca tulisan saudara Slamet Ginting seorang jurnalis Republika di Republika Online dengan Judul: Dominasi 86 dan Langkah Cegah Nepotisme Militer. Berangkat dari tulisan tersebut terlihat organisasi TNI makin carut marut dan tidak efektif. Slamet Ginting menyebut nama-nama angkatan 86 yang mendominasi dan meraih Bintang 4 dan 3. Pangkogabwilhan yang semula ditujukan untuk mengakomodir lebih banyak Jenderal di TNI malah menjadi jalan buntu dan pemborosan.

Letjen Ganif Warsito (angkatan 86) yang semula menjabat Asops Panglima TNI dipromosikan jadi Pangkogabwilhan III digantikan Mayjen Tiovan Aritonang (angkatan 86) yang semula menjadi Asops Kasad dan Pangdam Merdeka. Sampai sekarang Pangkogabwilhan belum ada markas dan pekerjaan yang jelas mengenai konsep interoperabilitas. Berlawanan dengan konsep Jokowi yang menghendaki penyederhanaan organisasi dan eselon.

Dulu Jenderal LB Moerdani pernah menciutkan organisasi untuk tujuan efektivitas dan profesionalitas TNI. Beliau menghapus Pangkowilhan, melikuidasi Kodam dan menciutkan Koppasus. Untuk apa gemuk tapi tidak sehat. Biaya rutin yang boros akibat organisasi besar yang miskin fungsi lebih baik digunakan untuk biaya latihan dan operasi. Secara intelijen strategis Indonesia tidak akan mengalami perang antar negara. Lebih baik penguatan profesionalitas tiap angkatan menjalankan tugas dan fungsinya yang sudah jelas tanpa harus tumpang tindih dipaksakan dengan jargon sinergitas.

Sampai saat ini saya belum memperoleh data siapa yang menjadi Asops Kasad dan yang menjadi Pangdam merdeka yang sangat strategis menghadap Laut Cina Selatan dan Mindanau tempat ISIS beroperasi. Keliatannya Asops di kalangan Mabes TNI dan AD sangat strategis sehingga belum lepas dari perkolegaan dan perkoncoan.

Saya menduga wacana pengangkatan Wakil Panglima TNI adalah upaya melanggengkan kekuasaan satu genk sehingga seluruh matra dan pucuk tertinggi TNI hanya diisi oleh satu angkatan yang sama. TNI AD memiliki jumlah personel dan pengaruh yang besar maka KASAD Andika Perkasa dilemahkan fungsinya dengan bahasa penghalusan diangkat menjadi Wakil Panglima TNI.

Kita bisa meliat ketika Menteri BUMN Eric Tohir mengganti para Deputi Kementerian BUMN menjadi Wakil Dirut di BUMN jelas maksudnya adalah dibuang bukan promosi. Kemacetan organisasi TNI tidak boleh dibiarkan berlama-lama karena akan merugikan bangsa dan negara di tengah krisis ekonomi politik global. Isu konflik kepentingan pengadaan Alutsista di tubuh TNI juga perlu diperhatikan karena akan melemahkan pertahanan RI khususnya pertahahan Udara. Pengadaan Ground Control Intercept (GCI) dan pengadaan pesawat tempur canggih harus diaudit. TNI yang selama reformasi yang menjadi Profesional dan terpercaya jangan sampai hancur disebabkan nepotisme dan korupsi. Nah bagaimana sikap Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi?. (*)

(Surya Fermana, Pengamat Militer)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Chat DJ