Kritik Otokritik Pada Kinerja Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Yang Tidak Transparan

0 297

 

Oleh :  Amstrong Sembiring, SH, MH

Kritik-otokritik yaitu semangat untuk mencari dan menemukan kebenaran yang berdasarkan fakta dari praktek-praktek sepatutnya.  Kritik otokritik bisa diandalkan sebagai senjata ampuh untuk memecahkan segala kesulitan, memperbaiki kesalahan dan demi kemajuan. Kritik adalah penunjukkan kesalahan orang lain dengan cara membandingkan antara prinsip sepatutnya dengan praktek yang dilakukan, dan kritik yang pada mulanya kita pahami hanya sebagai inkonsistensi penarikan kesimpulan menjadi tidak cukup. Sedangkan Otokritik adalah penunjukkan kesalahan diri sendiri, dengan cara membandingkan antara prinsip sepatutnya dengan praktek yang dilakukan. Kritik otokritik harus dilakukan optimal dalam suatu pertemuan, agar bisa meningkatkan kualitas orang dikritik. Seorang yang dikritik haruslah menerima dengan lapang dada walaupun ia menyesal, kerena ia percaya hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin.

Oleh karenannya, pemimpin atau pimpinan di instansi pemerintah tidak perlu takut akan dikritik Justru dengan kritik otokritik seorang pimpinan akan dapat membersihkan kebiasaan jelek dan merawat serta memelihara yang baik dan terhindar dari kesalahan.

Anda atau siapapun harus berterima kasih kepada para pengritik anda. Pengritikmu adalah pecinta sejatimu sekaligus pelurus jalanmu saat anda pada jalan yang bengkok. Pengritikmu telah mengeluarkan energi: pikiran dan tenaga untuk memperbaikimu, terlepas dari apa niat yang sesungguhnya dalam hatinya. Anda harus menerima kritik setajam apa pun wujudnya. Anggaplah kritik itu pil pahit yang menyehatkan dan menyegarkan di kala anda harus meminum obat dari dokter. Justru berhati-hatilah terhadap pujian: terima kasihlah pada yang memuji; renungkan isi pujiannya karena sebagian pujian adalah racun yang berbingkai madu kalau anda salah menyikapi; bahkan bisa menjadi pendorong anda masuk jurang kehancuran.

Asas Keterbukaan Tidak Dikedepankan

Kritik otokritik sangat diperlukan demi perubahan yang lebih baik kedepan, kritik otokritik kepada Bapak Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ BPN terkait tentang kinerja penyelesaian pertanahan di Badan Pertanahan BPN yang tidak mengedepankan asas keterbukaan harus diakomodir segera sehingga tidak memberi peluang bagi oknum staf atau pegawai BPN yang mempunyai kewenangan untuk menyalahgunakan demi kepentingan pribadi atau orang tertentu dan kritikan ini harus dipersepsikan sebagai pil pahit yang menyegarkan dan menyehatkan.

Kerap kali kinerja yang tidak transparan (terbuka) dimanfaatkan oleh oknum kantor pertanahan BPN yang tidak bertanggungjawab karena mereka mempunyai kesempatan untuk kasak-kusuk tergantung pesanan siapa untuk siapa, konspirasi jahat menjadi subur ditempat itu.

Apalagi kenyataan tidak sedikit juga oknum di kantor pertanahan BPN yang menjalankan prosedur kerjanya tidak berpegang kepada asas-. Asas Keterbukaan.

Sering juga mendengar dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri pada saat pemaparan penyelesaian pertanahan yang tidak melibatkan pemohon dan hasil paparan itu hanya memakai sudut pandang sepihak atau ada oknum yang  menghambat permohonan pembatalan sertifikat, tidak ramah,  arogan, berbohong, tidak ada standar waktu penyelesaian, tidak ada kesungguhan, terkesan masa bodoh, permohonan yang berlarut-larut waktunya atau memakan waktu yang lama, tidak ada kepastian yang terprediksi, ketika ditanya alasannya akan atau sedang dirapatkan, alasan lain tidak ada ditempat ada rapat atau sedang keluar kota selama berhari-hari dan sebagainya.

Tidak Transparan Cikal Bakal Memunculkan KarakteMudah saja untuk melihat pejabat publik (pelayan masyarakat) itu telah melakukan penyalahgunaan kewenangan atau tidak, patokannya jika ada kinerja yang diluar dari ciri atau karakter yang diuraikan dibawah, maka sudah barang tentu itu patut diduga keras sudah masuk penyalahgunaan kewenangan, pada dasarnya penyalahgunaan kewenangan mempunyai karakter atau ciri sebagai berikut :

Pertama yaitu menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan. Setiap pemberian kewenangan kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” atas diberikannya kewenangan tersebut, sehingga penerapan kewenangan tersebut harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya kewenangan tersebut. dalam hal penggunaan kewenangan oleh suatu badan atau pejabat administrasi negara tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” dari pemberian kewenangan, maka pejabat administrasi negara tersebut telah melakukan penyalahgunaan kewenangan. Contohnya ada oknum yang mengesampingkan aturan-aturan di dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ BPN nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan. Sehingga terciptanya ketidakpastian hukum., masih bebas bergentayangan.

 Padahal kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk setelah berlakunya UU No. 12/2011 berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum.

Dan kedua, yaitu menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam sisitem hukum kontinental.  Contohnya ada oknum  kepala seksi penanganan perkara dari kantor pertanahan BPN dengan arogannya mengatakan Akta Hibah itu belum diuji di dalam pertimbangan hakim agung (Putusan Mahkamah Agung nomor 214/ PK/pdt/ 2017), padahal nyata-nyata permohonan PK itu sudah ditolak dan tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: a. mengenai alasan adanya bukti baru; – bahwa setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa Akta Hibah nomor 18/2011 tanggal 9 mei 2011, Mahkamah Agung di tingkat Peninjauan Kembali berpendapat bahwa bukti tersebut tidak bersifat menentukan karena dalam perkara a quo pemohon peninjauan kembali tidak mengajukan gugatan balik terhadap termohon peninjauan kembali dan menuntut agar tanah dan bangunan (obyek sengketa) dinyatakan sebagai milik sah pemohon peninjauan kembali, karena itu bukti tersebut beralasan untuk dikesampingkan.

 Padahal Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat, karena tidak tersedia lagi dalam Hukum Positif kita untuk tidak melaksanakan Keputusan Hukum Yang Berkekuatan Hukum Tetap dan jika ada penolakan terhadap putusan merupakan pembangkangan terhadap hukum.

Serta yang ketiga yaitu menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum penyelenggaraan negara dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme meliputi, a. Asas Kepastian Hukum; b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; c. Asas Kepentingan Umum; d. Asas Keterbukaan; e. Asas Proposionalitas; f. Asas Profesionalitas; dan g. Asas Akuntabilitas. Contohnya ada oknum yang kinerjanya tidak mengedepankan adanya asas keterbukaan,  meski itu tidak dibenarkan, tapi  tetap saja mereka bebas tanpa teguran dan hukuman.

Tidak transparan Cikal Bakal Penyalahgunaan Kewenangan

Ada titik tolak ukur dimana pengertian mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu sebagai berikut :

 Pertama, adanya penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Contohnya oknum PPAT yang sengaja membuat akta yang dilarang dan parahnya BPN turut mengakomodir akta tersebut, padahal sudah jelas-jelas akta tersebut dilarang karena ada aturan dan ketentuan yang berlaku :

 

Adanya Putusan MARI No;3176 K/Pdt/1988 dan Putusan MARI No. 199 K/TUN/2000 tertanggal 17 Oktober 2002 dengan ketua majelis (almarhum) Prof. Dr Paulus E Lotulung, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

  1. Istilah hukum “Akta Pemindahan Kuasa” isinya, penerima kuasa memiliki kuasa atas tanah-tanah yang disebutkan dalam kuasa tersebut;
  2. “Akta Kuasa” atau “Akta Pemindahan Kuasa” yang isinya demikian ini adalah sama dengan “Akta Kuasa Mutlak” tentang perolehan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pihak lain. Menurut Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 Jo. No. 12 Tahun 1984, hal tersebut adalah dilarang, karena dinilai sebagai suatu penyeludupan hukum dalam “perolehan hak atas tanah”. Disamping itu juga merupakan pelanggaran/penyimpangan Pasal 1813 B.W.

Dalam kaitan itu, penyelundupan hukum didefinisikan sebagai hukum nasional yang dikesampingkan karena hukum nasional nya tidak memberikan apa yang diinginkan para pihak. Jadi dapat dikatakn penyelundupan hukum itu dapat terjadi bilamana seseorang atau suatu pihak untuk mendapatkan berlakunya suatu hukum asing telah melakukan suatu cara yang tidak dibenarkan dengan maksud untuk menghindarkan pemakaian hukum nasional. Dan tujuan penyelundupan hukum adalah untuk menghindarkan suatu syarat atau akibat hukum tertentu yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan atau menciptakan suatu akibat hukum yang diinginkan dan menguntungkannya.

Dan yang kedua, adanya penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya. Contohnya oknum kantor pertanahan BPN dan PPAT, yang seharusnya PPAT itu dalam membuat akta perjanjian yang menggunakan Akta Kuasa Mutlak Notaris/PPAT harus lebih berhati-hati dalam melihat kepentingan para pihak.

 

Disini Notaris / PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya berkewajiban untuk memberikan penjelasan informasi yang lengkap dan jelas mengenai akibat-akibat hukum dari tiaptiap perjanjian yang dibuatnya, serta dalam hal memberikan pelayanan dan jasa kepada pihak-pihak sejauh mungkin menghindarkan terjadinya sengketa di kemudian hari.  Begitu juga, sebaiknya kantor pertanahan (BPN) terlebih dahulu memeriksa kebenaran akta hibah dan kronologis pembuatan akta tersebut sehingga para pihak tidak dirugikan dengan penolakan pihak BPN. serta disarankan kepada pihak BPN untuk memeriksa kembali dengan teliti aturan yang berlaku sehingga mengetahui apakah penolakan tersebut harus dilakukan.


Serta yang ketiga,
 adanya penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. Contohnya ada oknum kantor pertanahan BPN dan PPAT, tidak menggunakan prosedur yang benar dalam penerbitan sertifikat.

Akhirnya dalam tulisan ini, saya ingin mengatakan dari apa yang telah dipaparkan diatas bahwa ini merupakan potret hukum dibidang pertanahan, yang tak sedikit anggota masyarakat yang mengalami dan tidak puas dengan kinerja instansi Kantah, Kanwil atau Kantor Kementerian ATR/ BPN, yang sementara jika dipandang dari luar nampaknya dengan slogan-slogan atau motto dari pelayanan instansi itu terasa menyejukkan hati  yaitu dengan motto prima-nya yaitu ‘‘ATR/BPN Kini Lebih Baik’’. Namun, jika anda sudah berurusan dan memasukkan berkas/ dokumen permohonan tetek bengek yang remeh temeh maupun sangat serius untuk dilayani, jangan kaget kalau selanjutnya Anda seperti masuk ke sarang penyamun atau jurang neraka. Anda harus menunggu proses menjemukan di seksi-seksi dari bagian demi bagian.

Meskipun hal itu sebenarnya juga bukan lagi rahasia umum, namun kinerja aparat BPN yang dulu dikenal sebagai kantor Agraria ini, hingga kini sebagian masih menganut pola lama, lamban dan ribet. Pola dan sistem kerjanya masih mengikuti cara-cara lama yang diadopsi dari zaman penjajahan Belanda, sehingga banyak dikeluhkan masyarakat yang berurusan dengan surat-surat tanah dan sebagainya, karena terkesan lambat atau sengaja dibuat ribet, yang bisa pemancing terjadinya suap-menyuap guna mempercepat urusan atau peluang untuk petugas atau pegawai melakukan pungli (pungutan liar) dan lain-lain. Inilah yang perlu dicegah KPK agar tidak menambah beban pemberantasan korupsi.

Dan saya berharap kantor pertanahan BPN kedepan segera untuk mereformasi diri nya dengan penuh kesungguhan, barangkali langkah menuju tahap itu yang bisa dilakukan oleh instansi tersebut, yaitu sebagai berikut :

  1. Perlu adanya lembaga atau unit yang mampu mengontrol kesalahan dalam memutuskan kebijakan di ATR/BPN

  1. Kantor Kementerian ATR/BPN Terapkan Layanan Digital yang tidak hanya retorika dan artifisial

 

  1. Kantor Pertanahan BPN Harus Taat Asas, setiap aparatur di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus menjunjung tinggi peraturan. Mereka harus mengedepankan hukum sebagai landasan dalam menjalankan tugas.

  1. Bahwasanya Sumber daya manusia ATR/BPN lebih berkualitas dan lebih bisa mengedepankan integritas, dimana sikap positif, beretika, bisa bekerjasama, mempunyai visi, profesional, tidak mempersulit dan tepat waktu bisa digunakan sebagai panduan dalam bekerja.

  1. Hal terkait dengan Birokrasi yang bersih melayani dan anti korupsi. Dengan pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang juga di dukung dengan pengawasan yang obyektif mampu memenuhi harapan dan mengembalikan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan, keadilan dan kesejahteraan.

  1. Hal OPERASI tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim Saber Pungli Sangat Diperlukan. Hasil OTT itu adalah pembenaran terhadap adanya mentalitas buruk oknum birokrasi selama ini. Slogan yang kadung melekat untuk menakar kualitas pelayanan publik ”bila bisa dipersulit, mengapa harus dipercepat?”

 

  1. Hal OPERASI tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK Sangat Diperlukan. Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan pejabat Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional sebagai tersangka gratifikasi terkait pendaftaran tanah. Wakil ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan setelah meninjau fakta penyelidikan, KPK menemukan bukti awal yang cukup bahwa pejabat BPN telah menerima gratifikasi dan itu menjadi dasar kasusnya ditingkatkan ke tahap penyelidikan. “Komisi meningkatkan status dugaan gratifikasi oleh para pejabat Badan Pertanahan Nasional pada 4 Oktober 2019 dengan dua tersangka,” kata Laode dalam konferensi pers, Jumat (29/11/2019). Kedua tersangka adalah Gusmin Tuarita sebagai Kepala Daerah BPN Kalimantan Barat untuk periode 2012-2016 dan Kepala Daerah BPN Provinsi Jawa Timur 2016-2018. Di situs kementerian, ia saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal Regional ATR /BPN.

  1. Mengenai Jenis Layanan Pertanahan dalam One Day Service, harus ditambahkan mengenai pembatalan sertifikat. One Day Service dilaksanakan untuk beberapa jenis layanan pertanahan tertentu. Jenis layanan pertanahan dalam One Day Service di setiap Kantor Pertanahan dilaksanakan berdasarkan ketersediaan data pertanahan, sumber daya manusia serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia. Beberapa layanan pertanahan dalam One Day Service antara lain : Pengecekan Sertipikat, Penghapusan Hak Tanggungan (Roya), Pendaftaran Hak Milik Berdasarkan Surat Keputusan, Peningkatan Hak / Perubahan Hak, Peralihan Hak, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Perpanjangan Hak Tanpa Ganti Blanko, Pencatatan Sita, Pencatatan Blokir.

  1. Kantor Pertanahan BPN Jika ada oknum BPN harus bertindak tegas pecat tanpa pandang bulu dan tidak saling melindungi.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Chat DJ