LAPORAN KINERJA TAHUN 2020 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA “Perlindungan Anak di Era Pandemi COVID-19”

oleh -142 views

Sepanjang tahun 2020, kinerja KPAI dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak berfokus pada pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak anak di era pandemi Covid-19. Kehidupan seluruh masyarakat berubah dengan situasi pandemi covid, diantaranya adalah bekerja, beribadah, bertetangga, bertemu, bertransaksi, serta praktik pembelajaran. Pendemi melahirakan praktik dan istilah working from home, working from office, zoom meeting, webinar, dan berbagai inovasi untuk menjalani hidup di tengah pandemi. Protokol kesehatan menjadi kebiasaan baru yang mengubah tatanan kebiasaaan hidup sehat masyarakat.

Anak juga menjadi bagian tak terpisahkan menjadi kelompok terdampak dalam situasi pandemi. Banyak keluarga merasakan dampak ekonomi dan psikologis akibat kondisi pandemi dan kondisi ini berdampak pada kehidupan anak. Bagi anak, pandemi mengubah banyak hal mulai dari belajar dari rumah, terbatasnya akses untuk beraktivitas di luar, layanan kesehatan yang dominan untuk penanganan covid, hingga dampak yang dirasakan anak akibat kondisi orang tua. Hingga penghujung 2020, sebagian besar anak masih bersekolah dari rumah, bermain dan menjalankan aktivitas di rumah. Anak pun beradaptasi dengan aktivitas baru termasuk menjadi sangat dekat dengan teknologi digital. Sementara itu, keadaan masyarakat yang terdampak Covid-19 dalam berbagai aspek kehidupan berdampak pula pada kesejahteraan anak.

Kinerja KPAI pada tahun 2020 fokus pada pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak anak di era pandemi. Pelaksanaan tugas KPAI dalam melakukan pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak anak juga beradaptasi dengan situasi pandemi covid 19. Penerimaan pengaduan pada masa awal pandemi dioptimalkan melalui penerimaan pengaduan online baik email maupun media sosial KPAI. Selanjutnya penerimaan pengaduan dilakukan dengan modifikasi online dan offline dengan tetap memperhatikan peraturan terkait penanganan pandemi covid 19 dan protokol kesehatan. Layanan mediasi KPAI juga mengalami adaptasi dan pelambatan karena situasi pandemi dan penyesuaian dengan kebijakan pandemi. Dalam hal pengawasan dan advoksi, kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan kondisi pandemi yaitu pengawasan langsung maupun menggunakan media daring, serta bersinergi dengan mitra lokal.

Trend kasus pelanggaran hak anak di era pandemi covid 19 berubah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kondisi covid berdampak pada kasus-kasus yang dialami anak. Selama tahun 2020, KPAI menerima sebanyak 6.519 (enam ribu lima ratus sembilan belas) pengaduan kasus pelanggaran hak anak. Kasus perlindungan anak yang tertinggi adalah kasus kluster Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebanyak 1622 kasus, kedua klaster Pendidikan sebanyak 1567 kasus, ketiga kasus klaster Anak Berhadapan Hukum sebanyak 1098 kasus, dan keempat klaster Pornografi dan Cybercrime sebanyak 651 kasus. Menyusul selanjutnya kasus Klaster Trafficking dan Eksploitasi (149), Bidang Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat (128), Klaster Hak Sipil dan Partisipasi (84), dan kasus klaster Kesehatan dan Napza (70). Sedangkan kasus perlindungan anak lainnya yaitu sebanyak 1011 yang bermakna adanya data yang sudah tidak dapat ditampung dalam kluster dan dibutuhkan pembaharuan. Hal ini juga bermakna berkembangnya kasus-kasus perlindungan anak di Indonesia.

 

 

Data tersebut memberikan gambaran bahwa kondisi pandemi berdampak pada anak. Kasus pada klaster keluarga dan pengasuhan alternatif memberikan gambaran dampak kondisi orang tua yang berkonflik yang berefek domino kepada anak dengan kasus yang dominan adalah anak korban pengasuhan bermasalah/konflik orang tua/keluarga sebanyak 519 kasus dan larangan akses bertemu orang tua sebanyak 413 kasus. Kasus pendidikan, situasi belajar dari rumah menyebabkan pengaduan terkait kebijakan sekolah meningkat drastis menjadi 1463. Padahal sejak 2016, kasus klaster pornografi dan siber sudah menjadi kasus ketiga tertinggi. Situasi pembelajaran di era pandemi masih terus memiliki tantangan dan kebutuhan adaptasi agar pemenuhan hak pendidikan anak tetap berkualitas bagaimanapun keadaan dan situasinya. Kasus pada klaster anak berhadapan dengan hukum, anak sebagai korban meningkat drastis dibanding tahun 2019, yaitu kekerasan fisik dari 157 menjadi 249 dan kekerasan psikis dari 32 menjadi 119 atau hampir 3,7 kali lipat. Sementara kekerasan seksual naik dua kali lipat dari 190 menjadi 419 kasus. Adapun kasus kekerasan berbasis siber masih tidak terlalu jauh perbedaannya dari tahun 2019.

728×90 Leaderbord

Sepanjang tahun 2020, KPAI melakukan berbagai pengawasan terkait situasi pandemi maupun pelanggaran hak anak. Pengawasan pemenuhan hak anak yang sehari-hari berkegiatan di rumah difokuskan pada bidang pendidikan dan ibadah. Antisipasi potensi penyebaran Covid-19 yang dilakukan Pemerintah dengan penutupan fasilitas pendidikan dan ibadah merupakan kebijakan yang cukup tepat. KPAI ikut terlibat dalam sejumlah rapat koordinasi lintas lembaga dari pusat hingga daerah. KPAI mendorong seluruh jajaran pemerintahan menggencarkan sosialisasi Edaran Kemenag RI No. 15 Tahun 2020. Dari kajian internal KPAI, diketahui 85% masyarakat mengetahui kebijakan penyelenggaraan kegiatan ibadah di tengah pandemi.

Selama pandemi, pengasuhan orang tua menjadi tulang punggung pemenuhan hak anak karena anak berada di rumah selama 24 jam. Orang tua mendampingi anak belajar sekaligus beraktivitas dan beribadah di rumah. Survei KPAI 2020 kepada 14.169 orang tua menunjukkan bahwa sebanyak 33,8% orang tua yang mendapatkan informasi tentang pengasuhan yang artinya masih banyak orang tua yang tidak mendapatkan informasi pengasuhan berkualitas. Survei ini juga menunjukkan selama pandemi, ibu lebih dominan dalam pengasuhan padahal ayah juga penting untuk bersama-sama mengasuh anak agar tumbuh kembangnya optimal. Dari survei kepada lebih dari 25.164 responden, anak mengakui aktivitasnya kurang produktif, diantaranya nonton tv, tidur, nonton youtube, main game, dan bersosial media. Di masa pandemi, kondisi krisis orang tua berdampak pada anak. Sebanyak 42,4% ibu dan 32,3% ayah menyatakan melakukan kekerasan fisik kepada anak dan sebanyak 73% ibu dan 69,6% ayah menyatakan melakukan kekerasan psikis kepada anak. Kondisi psikologis orang tua berefek domino pada kekerasan yang dilakukan orang tua kepada anak meskipun dalam survei ini anak masih memiliki emosi positif kepada orang tua.

Paska perubahan Undang-Undang Perkawinan, KPAI melakukan pengawasan implementasi PERMA dispensasi kawin dan UU Perkawinan di Pengadilan Agama dan  Pengadilan Negeri, lembaga terkait serta melakukan analisis putusan dispensasi kawin. Tingginya permohonan dispensasi kawin sebagai konsekuensi kenaikan usia kawin harus menjadi bagian pemastian pemenuhan hak anak. KPAI mendorong dibentuknya gugus tugas pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, baik perkawinan dicatatkan maupun tidak, serta sebelum permohonan maupun setelah adanya putusan.

Pemenuhan hak pendidikan di era pandemi mendapat tantangan besar khususnya yang berkaitan dengan adaptasi penyelenggaraan pendidikan. Tingginya pengaduan anak dan orang tua terhadap praktik Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) memicu potensi berkurangnya pemenuhan hak anak. Pada awal pandemi, KPAI menerima 246 pengaduan online terkait PJJ dari para siswa dan orang tua. KPAI mendorong instansi pendidikan untuk menguatkan perhatian pelaksanaan PJJ dari perspektif perlindungan anak dengan memperhatikan keragaman siswa dengan berbagai kondisinya. Selain kegiatan pembelajaran daring, pengawasan KPAI di ranah pendidikan berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebanyak 224 kasus yang bersumber dari problem sosialisasi kebijakan. Selain itu, ketidaksiapan panitia penerimaan siswa baru berpotensi menghalangi anak untuk mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas. Sementara itu, dalam rangka rencana pembukaan sekolah, KPAI melakukan pengawasan kepada 49 sekolah di 21 kabupaten/kota. Sekolah perlu menyiapkan sarana, prasarana, dan Protokol/SOP dan mengedapankan 5 SIAP, Siap Pemerintah Daerah, Siap Guru, Siap Sekolah, Siap Orang Tua, dan Siap siswa. Dukungan anggaran dari APBN dan APBD penting untuk mendukung pembelajaran tatap muka (PTM).

Terkait pemenuhan hak dasar di bidang kesehatan, KPAI melakukan pengawasan di berbagai layanan kesehatan. Layanan covid perlu memperhatikan kondisi anak yang terpapar dengan kekhasan anak. Selain itu, pemenuhan hak dasar anak seperti posyandu, imunisasi, terapi, perlu dioptimalkan mengingat layanan tersebut mengalami pelambatan dan adaptasi selama pandemi. Dukungan konsultasi online diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar anak. Berdasarkan data nasional per 29 Desember 2020, anak yang positif Covid 19 usia (0-18) tahun sebanyak 82.710 orang (11%) dengan korban meninggal sebanyak 568 orang (2,6%). Selain itu, mengingat prevalensi perokok anak usia 10-18 yang mencapai 9,1% sedangkan target RPJMN adalah 5,4% pada 2019, maka KPAI merekomendasikan revisi PP Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau agar lebih kuat melindungi anak-anak dari zat adiktif rokok.

KPAI melakukan pengawasan terhadap keterlibatan anak dalam demonstrasi, partisipasi dalam musyrembangda, dan keterlibatan anak dalam Pilkada. Selama pandemi, masih ada pelibatan anak dalam demonstrasi pada penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan Undang-Undang Omni bus law (Ciptakerja) yang dilakukan oleh masyarakat di Jabodetabek dan beberapa kota-kota besar di Indonesia. Diperkirakan 3.565 anak terlibat didalamnya karena bujukan di sosial media, diajak teman, dan keinginan datang langsung. Pencegahan pelibatan anak dalam demonstrasi harus dimasifkan apalagi di saat pandemi. Pengawasan KPAI terhadap Forum Anak Daerah di 10 provinsi menemukan masih ada Forum Anak yang belum berpartisipasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah/Musyrengbangda. Partisipasi anak menjadi hal yang penting dalam setiap Musyrengbangda dari tingkat pusat hingga desa. KPAI juga menerima masukan dari Forum Anak aliansi Indonesia Joining Forces to End Violence Against Children (IJF to EVAC), perwakilan dari 13 provinsi sebagai bagian dari mendengarkan suara anak dan partisipasi anak. Temuan pengawasan KPAI terkait pelibatan anak dalam PILKADA, terjadi penurunan yang signifikan yaitu 11 kasus aduan. Situasi pandemi menghindarkan anak dari keterlibatannya dalam kegiatan politik.

Tantangan perlindungan anak di dunia siber saat Pandemi Covid-19 semakin tinggi selama pandemi. Pasalnya pembatasan kegiatan fisik anak dalam aktivitas sehari-hari berkonsekuensi pada peningkatan kegiatan anak di dunia digital. Sebanyak 79% anak tidak memiliki aturan penggunaan gawai. Sebanyak 34,8% anak bermain 2-5 jam perhari dan sebanyak 25,4% anak bermain lebih dari 5 jam perhari di luar belajar. Anak dan orang tua perlu mendapatkan literasi digital yang meliputi pemahaman dan penyadaran tentang pornografi, konten negatif, dan kejahatan siber agar anak tidak menjadi korban kejahatan di dunia maya. Selain menggajak seluruh lapisan masyakarat untuk menguatkan pengetahuan guna menghindari kejahatan digital, KPAI secara konkret mengajak beberapa platform media sosial, di antaranya: Facebook, Instagram, Tiktok, dan Google untuk bersama-sama memperhatikan perlindungan anak di dunia siber dengan mendorong adanya strategi keamanan anak di dunia siber dari masing-masing penyedia platform.

Pengawasan KPAI menyimpulkan bahwa kondisi pandemi tidak menyurutkan maraknya kasus trafficking dan eksploitasi pada anak. KPAI mendapat 149 laporan kasus yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi sepanjang tahun 2020. Proses rekrutmen anak-anak korban secara masif dilakukan secara online. Tingginya anak korban TPPO dan Eksploitasi berdampak pula pada dugaan beredarnya produk jual beli tayangan porno. Oleh karenanya, diperlukan penguatan lembaga hukum terkait, termasuk melibatkan PPATK (pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan) dan International Cyber Crime untuk meningkatkan efektivitas gugus TPPO. Selain itu, belum optimalnya perspektif perlindungan anak dari aparat penegak hukum atas kasus TPPO menjadi masalah tersendiri pada penegakan hukum. Rehabilitasi dan restitusi korban TPPO masih terganjal masalah fasilitas, regulasi, dan kapasitas SDM.

Pandemi juga berdampak pada kemiskinan dan bertambahnya anak yang menjadi pekerja dalam ketegori Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) yaitu anak yang dilacurkan, anak sebagai pemulung, anak yang bekerja dalam sektor pertanian, pekerja rumah tangga anak, dan anak yang bekerja di jalanan. KPAI bersama mitra melakukan pengawasan di 19 daerah dengan anak yang dilacurkan terdapat di 31,6% lokus. Sebanyak 75% daerah mengalami peningkatan untuk anak yang dilacurkan dan pemulung anak. Semua pihak harus bergandengan tangan karena dampak keterlibatan anak dalam BPTA dapat merusak dan menghambat tumbuh kembang anak, serta anak rentan menjadi korban perdagangan manusia.

Dalam hal Perlindungan Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), KPAI memfokuskan pengawasan pada anak terlantar (dari keluarga miskin), anak jalanan, anak “nyilver”, anak penyandang disabilitas, anak yang tinggal di panti sosial, dan anak korban konflik sosial. Perubahan bentuk kegiatan Anak Jalanan menjadi Anak Ondel, Anak Silver dan Anak Gerobak di Ibu Kota perlu diantisipasi. Kegiatan anak seperti itu termasuk dalam PMKS, sehingga instansi terkait dapat melakukan penanganan sebagaimana kondisi anak PMKS. KPAI melakukan advokasi melalui rapat koordinasi agar pemerintah konsisten mewujudkan program Bebas Anak Jalanan 2017. Selain itu, penguatan SDM dan sarana prasarana LKSA PSAA yang menampung anak jalanan maupun disabilitas di era pandemi penting dilakukan sebagai antisipasi dampak buruk pandemi. Anak penyandang disabilitas juga memerlukan perhatian khusus mengingat keterbatasan layanan untuk pendidikan dan terapi. Sedangkan pada anak korban konflik sosial, diperlukan pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti pemenuhan makanan bergizi, kesehatan, dan pendidikan.

Terkait anak berhadapan dengan hukum, KPAI melakukan pengawasan implementasi protokol kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Secara umum Kemenhukham telah merespon dengan mengeluarkan peraturan terkait asimilasi dan integrasi bagi Anak didik di LPKA serta peraturan terkait pencegahan dan penanganan covid. Implementasi protokol kesehatan di 3 LPKA telah berjalan dengan baik. Pendampingan hukum bagi anak hingga September 2020 baru mencapai 15,5%. Sementara ketuntasan rehabilitasi korban baru mencapai 48,3%. Hal ini menjadi PR agar setiap Anak Berhadapan dengan Hukum mendapatkan pendampingan litigasi. Terkait dengan pencegahan anak terlibat dalam terorisme, pengawsan KPAI ke Malang dan Bima merekomendasikan adanya koordinasi program dan kegiatan antara seluruh pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah agar program rehabilitasi dan integrasi dapat berjalan dengan baik. Selain itu, KPAI juga mendorong lahirnya regulasi turunan UU SPPA yang masih belum terbit, yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana sebagaimana mandat pasal 71 SPPA dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tindakan sebagaimana mandat Pasal 82 UU SPPA. Sedangkan pada aspek tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak, KPAI melakukan pemastian proses hukum berjalan dengan baik, meskipun masih banyak kendala yang dihadapi diantaranya masih banyak kasus yang belum terungkap dan putusan pengadilan yang seringkali dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Terakhir, dalam upaya mendukung sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital, aplikasi SIMEP KPAI yang baru diuji cobakan tahun 2020 untuk mengukur komitmen perlindungan anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Advokasi dan sosialisasi SIMEP difokuskan secara virtual untuk menjangkau 34 provinsi dan 540 kabupaten/kota. Pada tahun 2020, terdapat 20 Provinsi dari 34 Provinsi dan 211 Kabupaten/Kota dari 517 Kabupaten/Kota, dan 14 K/L dari 67 K/L yang melengkapi laporan SIMEP KPAI. Kedepan diharapkan SIMEP KPAI mampu membangun suatu sistem pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak yang terintegrasi secara nasional, pemetaan data pengaduan secara proporsional, pembacaan tren sebaran kasus maupun berbagai kebijakan/regulasi dalam penanganan pelanggaran kasus perlindungan dan pemenuhan hak anak.

 

REKOMENDASI

Setelah melakukan analisis dari hasil monitoring dan evaluasi, advokasi, penerimaan pengaduan, data dan informasi pada tahun 2020,  KPAI memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Rekomendasi dibagi menjadi dua yaitu secara khusus menyikapi situasi pandemi dan rekomendasi umum.

  1. Rekomendasi Khusus Menghadapi Era Pandemi Covid 19

Terkait dengan situasi pandemi Covid 19, KPAI memberikan rekomendasi kepada:

  1. Presiden Republik Indonesia, agar:
  2. Memastikan pemenuhan hak dasar anak seperti makanan bergizi seimbang, hak pendidikan dan kesehatan. Pemenuhan hak dasar menjadi prioritas agar kualitas SDM Indonesia tetap unggul di masa yang akan datang dan tidak terdampak pandemi Covid 19.
  3. Meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan fisik, psikis dan seksual khususnya kekerasan dalam keluarga sebagai dampak psikologis pandemi Covid 19 yang dialami orang tua.
  4. Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kementerian Agama RI agar:
  5. Memperhatikan kondisi peserta didik dan memberikan dukungan fasilitas belajar dalam proses pembelajaran selama pandemi. Pada hakikatnya, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
  6. Peningkatan kualitas guru dalam pembelajaran daring dan manajemen pembelajaran, serta penyesuaian kurikulum selama pandemi Covid 19.
  7. Menyiapkan infrastruktur dan protokol kesehatan/SOP adaptasi kebiasaan baru (AKB) di satuan pendidikan untuk persiapan pembelajaran tatap muka dengan konsep 5 SIAP, Pemda, Sekolah, Guru, Orang Tua, dan Siswa SIAP.
  8. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Agama RI, agar:
  9. Memberikan dukungan kepada orang tua agar memiliki pengetahuan dan keterampilan pengasuhan sehingga optimal dalam mendampingi anak belajar dan beraktivitas selama pandemi.
  10. Memberikan pengetahuan tentang literasi digital kepada anak dan orang tua agar selama pandemi anak menggunakan akses internet dengan baik didampingi orang tua.
  11. Membuka layanan konsultasi berbasis online kepada peserta didik dan orang tua sebagai upaya menjaga kesehatan mental peserta didik dan orang tua.
  12. Kementerian Kesehatan RI agar memastikan layanan kesehatan dasar selama pandemi seperti pemeriksaan kesehatan anak, pemenuhan gizi, pemberian imunisasi dan pencegahan stunting agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal, termasuk anak dengan disabilitas.
  13. Kementerian Agama RI agar memastikan perlindungan anak di rumah ibadah dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

 

  1. Rekomendasi Umum
  2. Kepada Presiden Republik Indonesia:
  3. Melakukan kajian ulang terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak mengingat beberapa norma perlindungan dan pemenuhan hak anak belum tercantum dalam UU Perlindungan Anak. Norma tersebut diantaranya adalah perlindungan anak berbasis siber, penguatan orang tua agar memiliki pengetahuan dan ketrampilan mengasuh, mekanisme perlindungan anak yang mengalami kekerasan, mekanisme perlindungan dan pemenuhan hak anak yang menjadi korban konflik orang tua, serta rincian upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.
  4. Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam UU Otonomi Daerah bahwa urusan perlindungan anak menjadi urusan wajib daerah.
  5. Mendorong Revisi Perpres Nomer 59 Tahun 2002 tentang RAN Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (BPTA) dengan melihat situasi pandemi menyasar pada anak-anak yang bekerja di sektor informal.
  6. Kepada DPR RI agar:
  7. Melakukan perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak mengingat adanya beberapa norma terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak yang belum diatur dalam undang-undang tersebut.
  8. Meningkatan anggaran penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak termasuk anggaran pengawasan.
  9. Kepada semua Kementerian dan Lembaga:
  10. Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsi kementeriannya.
  11. Melaksanaan upaya pencegahan secara massif hingga ke tingkat keluarga agar perlindungan anak optimal dan anak tidak menjadi korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual.
  12. Mempercepat keberadaan UPTD sebagai layanan perlindungan anak dari kekerasan dan rehabilitasi korban secara tuntas mengingat ketuntasan rehabilitasi korban baru mencapai 48,3%.
  13. Memastikan sumber daya manusia pada layanan anak memiliki kapasitas dan rekam jejak yang baik dalam perlindungan anak.
  14. Melakukan upaya optimal terhadap pencegahan perkawinan usia anak bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan baik di satuan pendidikan, masyarakat, serta keluarga.
  15. Kementerian yang memiliki dinas vertikal, untuk meningkatkan koordinasi dan pembinaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
  16. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar:
  17. Meningkatkan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak dengan menyediakan norma dan regulasi, dan program yang efektif dan efisien serta anggaran yang memadai.
  18. Memaksimalkan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak secara massif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
  19. Menguatkan lembaga layanan perlindungan anak dengan anggaran yang memadai dan sumber daya manusia yang mumpuni dan kredibel.
  20. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI hendaknya meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak berbasis desa dengan memanfaatkan dana desa.
  21. Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar meningkatkan literasi digital bagi orang tua dan anak sebagai upaya pencegahan sekaligus perlindungan anak dari kejahatan siber.
  22. Kementerian Hukum dan HAM RI agar dapat menyelesaikan pembahasan aturan teknis SPPA yang belum terbit yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana sebagaimana mandat pasal 71 Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tindakan sebagaimana mandat Pasal 82 UU SPPA.
  23. Kementerian Pemberdayaan dan Perempuan Republik Indonesia meningkatkan peran Gugus Tugas Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dalam merespon berbagai kasus TPPO anak beserta jaringan mitra pusat dan daerah.
  24. Kementerian Kesehatan RI agar:
  25. Meningkatkan sarana prasarana kesehatan untuk anak seperti NICU dan PICU agar jumlahnya memadai di seluruh wilayah Indonesia.
  26. Merevisi PP 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau agar perlindungan anak dari paparan rokok berjalan optimal.
  27. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI agar melakukan review UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan mengatur kebutuhan pendidikan pada masa kondisi darurat baik bencana alam maupun bencana non alam seperti Covid 19.
  28. Kementerian Agama RI agar meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan di satuan pendidikan berbasis agama.
  29. Kementerian BAPPENAS RI dan Kementerian Dalam Negeri RI agar meningkatkan partisipasi anak pada setiap pengambilan keputusan Musrembangda.
  30. Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar melakukan upaya pencegahan anak yang mengalami Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (PBTA) dan perdagangan manusia.
  31. Kementerian Sosial RI agar:
  32. Meningkatkan perhatian pada anak penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama anak disabilitas, korban bencana, dan anak korban konflik sosial.
  33. Meningkatkan perlindungan anak di LKSA dengan penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas pengelola LKSA termasuk untuk mendukung program bebas anak jalanan.
  34. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Agama RI, Kepolisian RI, Kementerian Dalam Negeri RI, agar mencegah pelibatan anak dalam aksi demonstrasi.
  35. KPU RI dan Bawaslu RI agar:
  36. Mencegah pelibatan anak dalam kegiatan politik.
  37. Penguatan norma perlindungan anak dalam revisi Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu menghadapi Pemilu 2024.
  38. Mahkamah Agung RI agar:
  39. Meningkatkan jumlah hakim anak di Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Agama sebagai pondasi pengadilan dalam menangani perkara dispensasi kawin dan perkara perdata yang melibatkan anak.
  40. Memperhatikan kembali putusan dalam kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang pelakunya dewasa mengingat banyak pelaku yang divonis rendah sehingga korban merasa belum mendapat keadilan hukum dalam kasus yang mereka alami.
  41. Kepolisian RI agar memperhatikan secara khusus penegakkan hukum bagi pelaku kejahatan terhadap anak, khususnya kejahatan seksual yang masih banyak belum terungkap.
  42. Aparat Penegak Hukum dan Badan Narkotika Nasional RI agar memberikan perhatian pada kasus pemanfaatan anak sebagai kurir narkoba yang semakin banyak dan harus disikapi dengan upaya sosialisasi dan pencegahan yang optimal. Penegakan hukum harus mengungkap pelaku kejahatan yang memanfaatkan anak untuk kasus narkotika sehingga rantai penyebaran narkoba bisa diputus.
  43. Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dukungan sarana prasarana dan anggaran dalam penyelenggaraan program rehabilitasi sosial anak terlantar sebagaimana mandat UU Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah agar pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada LKSA – PSAA dalam program pengasuhan anak berbasis institusi.