Nomor telepon penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko, diduga diretas

oleh -272 views

Nomor telepon penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko, diduga diretas. Kedua nomor telepon kedua orang tersebut secara tiba-tiba membuat akun Telegram.

“Info teman-teman itu ada notifikasi nama saya di Telegram. Nomornya nomor saya. Bang Novel juga (tiba-tiba terdaftar di Telegram),” ujar Sujanarko kepada wartawan, Kamis (20/5/2021) malam.

Sujanarko menduga peretasan tersebut terkait dengan sikapnya dan 74 pegawai KPK lainnya yang menentang Surat Keputusan (SK) nomor 652 Tahun 2021 tentang hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK. Dalam SK itu, 75 pegawai KPK, termasuk Sujanarko yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam asesmen TWK diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab mereka kepada atasan masing-masing.

Kayaknya ada yang mulai nyerang lagi deh. Motifnya enggak tahu. (Peretasan) baru pukul 20.30 WIB ada yang masuk. Nomornya sama,” ucap dia.

Novel melalui akun Twitternya juga menyampaikan adanya dugaan peretasan terhadap akun Telegram-nya.

“Pengumuman Akun Telegram saya dibajak sejak pukul 20.22 WIB hari ini shg tdk lg dibawah kendali saya. Akun Telegram Pak Sujanarko sejak pukul 20.31 WIB juga dibajak shg tdk dlm kendali ybs. Bila ada yg dihubungi gunakan akun tsb, itu bukan kami,” kata Novel melalui akun Twitter miliknya.

Sujanarko dan Novel kerap mewakili 75 pegawai KPK dibebastugaskan untuk menyampaikan keterangan kepada publik. Sebanyak 75 pegawai, termasuk Novel dan Sujanarko saat ini telah melaporkan pimpinan KPK kepada Dewas dan Ombudsman terkait polemik TWK tersebut.

Sebelum Novel dan Sujanarko, dugaan peretasan juga dialami delapan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) dan anggota Lokataru Foundation serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Para aktivis antikorupsi itu belakangan aktif mengadvokasi 75 pegawai yang dibebastugaskan dan mengkritik pelaksanaan TWK dan SK 652 Tahun 2021 yang dinilai sebagai alat untuk menyingkirkan sejumlah pegawai KPK.

No More Posts Available.

No more pages to load.