Notaris/PPAT Soehardjo Hadie Widyokusumo, SH Tidak Punya Itikat Baik, Mangkir Dalam Mediasi

oleh -163 views

 

Jakarta – Sidang gugatan terhadap Notaris/PPAT nomor 813/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL dengan agenda mediasi tahap kedua yang digelar di ruang mediasi PN Jaksel.

Perkara gugatan nomor 813/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel yang menyarankan untuk mediasi sesuai perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, kenyataannya tergugat Notaris/PPAT tersebut tidak mempunyai etikat baik karena tidak hadir dua kali dalam proses mediasi.

Amstrong menegaskan, berdasarkan putusan PK yang sudah berkekuatan hukum itu disebutkan, bahwa permohonan dari kakaknya tidak bisa dibenarkan oleh ketua majelis Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa, Permohonan PK Suryani Sutanto itu tidak melakukan gugatan untuk atas kepemilikan tanah dan bangunan kepada termohon, nopum keputusan PK itu tidak bersifat menentukan dan harus di tolak permohonan PK Suryani Sutanto.

Secara eksensial hukum nopum yang berupa akte hibah nomor 18 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Soehardjo Hadie Widyokusumo, SH tidak mempunyai kekuatan, hal itu menjelaskan bahwa akte hibah yang dibuat nyata – nyata  telah bertentangan dengan pasal 1335 KUH Perdata dan pasal 1337 KUH Perdata. yang berbunyi dipasal 1335 tersebut, yaitu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat merupakan suatu sebab yang palsu atau telah bertentangan tidak mempunyai kekuatan, itu sudah dibuktikan akte hibah itu ditolak oleh Hakim PK Mahkamah Agung ditolak.

Begitu juga didalam pasal 1338 yang berbunyi suatu sebab yang terlarang jika suatu sebab itu adalah dilarang oleh UU atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum, dalam hal ini nyata-nyata akte hibah yang dibuat oleh notaris tersebut telah bertentangan dengan nyurus prodensi tetap Mahkamah Agung tentang surat kuasa mutlak, ucap kuasa hukum Amstrong Sembiring, SH., MH di depan ruang mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (07/01/2021).

Amstrong beranggapan, karena tindakan atau perbuatan Notaris tersebut telah merugikan klien saya maka saya minta pertanggungjawaban dari Notaris/PPAT tersebut.

728×90 Leaderbord

Diketahui, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI di tingkat Peninjauan Kembali No. 214PK/Pdt/2017 tertanggal 15 Juni 2017 yang di dalam putusannya Majelis Hakim MA telah menolak PK yang diajukan oleh pihak Soerjani Sutanto (Pemohon PK) merupakan pihak lawan dari PENGGUGAT. Bahkan bukti penolakan tersebut terbilang cukup ekstrem karena menegaskan termohonan PK tersebut Harus Ditolak.

Bahwa Ketua Majelis Hakim Agung Republik Indonesia, Syamsul MA’arif juga membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di tingkat kasasi dengan No.1525 K/Pdt/2015 tertanggal 27 Oktober 2015. Artinya dalam hal ini, Putusan MA selain menolak PK Soerjani Sutanto juga membatalkan putusan-putusan sebelumnya, baik di tingkat pertama, banding dan kasasi, tegas Kuasa Hukum Penggugat Amstrong Sembiring dalam keterangan Perssnya.

Bahwa sebagaimana juga diketahui di dalam putusan Mahkamah Agung di tingkat PK (Nomor 214/ 2017) secara eksplisit telah disebutkan bahwa permohonan PK dari saudari Soerjani Sutanto sudah tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: a. mengenai alasan adanya bukti baru, bahwa setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali berupa Akta Hibah nomor 18/2011 tanggal 9 Mei 2011 Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali berpendapat bahwa bukti tersebut tidak besifat menentukan karena dalam perkara pemohon peninjauan kembali tidak menlaukan gugatan balik terhada termohon peninjauan kembali dan menuntut agar tanah dan bangunan (objek sengketa) dinyatakan sebagai milik sah pemohon peninjauan kembali, karena itu bukti tersebut beralasan untuk dikesampingkan, Sehingga PK tersebut “Harus Ditolak” (Bukti P-1), tandasnya.

Dalam mediasi yang ke dua kali ini kembali tergugat Notaris/PPAT Soehardjo Hadie Widyokusumo, SH tidak mempunyai etikat baik dan tidak hadir kembali dalam proses mediasi, pada akhirnya Mediator Haruno Patriadi, SH.,MH memutuskan untuk melanjuti perkara tersebut ke persidangan dan telah ditanda tangani oleh penggugat.

Selanjutnya, Panitera pengganti menentukan kelanjutan proses persidangan pada tanggal 27 Januari 2021 dengan agenda pembacaan gugatan.