Otoritas India menyatakan membutuhkan lebih banyak waktu untuk memulihkan ketertiban di Kashmir

0 53

dnewsmedcenter – Otoritas India menyatakan membutuhkan lebih banyak waktu untuk memulihkan ketertiban di Kashmir, sebut hakim di Mahkamah Agung (MA), Selasa (13/8). Pengadilan sedang memproses petisi seorang aktivis yang berusaha mencabut kekangan komunikasi dan kebebasan bergerak yang telah menganggu kehidupan normal dan layanan penting di kawasan Himalaya itu.

Pemerintah India telah memblokir jaringan telepon, internet, dan televisi sejak 5 Agustus 2019 saat mencabut status otonomi khusus atas Jammu dan Kashmir. Pembatasan gerak dan perkumpulan, termasuk larangan berkumpul lebih dari empat orang, secara ketat diberlakukan pada Selasa di kota utama kawasan itu, Srinagar.

Pengacara untuk pemohon petisi itu, Menaka Guruswamy, mengatakan pengadilan harus bergerak memulihkan layanan rumah sakit (RS) dan membuka sekolah-sekolah. “Hanya itu yang saya minta,” kata Guruswamy kepada MA di New Delhi.

Hakim Arun Mishra mengatakan pemerintah ingin membawa Kashmir kembali normal secepatnya. “Situasinya sedemikan rupa sehingga tidak seorang pun yang tahu apa yang terjadi. Kita harus memberikan mereka waktu untuk memulihkan keadaan. Tidak seorang pun bisa mengambil kesempatan satu persen. Siapa yang akan bertanggung jawab jika sesuatu hal buruk terjadi besok,” kata Mishra.

Tahanan Politik

Petisi itu juga berusaha membebaskan para tahanan pemimpin politik di Kashmir, di antara lebih dari 300 orang yang ditahan untuk mencegah protes meluas. Pengadilan diperkirakan akan memutuskan perkara itu dalam beberapa hari ke depan.

Langkah Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi untuk memberikan cengkraman lebih ketat ke negara bagian satu-satunya Muslim telah memicu protes dari negara tetangganya, Pakistan, yang juga mengklaim Kashmir.

Para pejabat India mengatakan situasi mulai normal dan mengumumkan rencana pertemuan investor selama tiga hari di Kashmir dimulai pada 12 Oktober 2019 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sekretaris Utama Industri dan Perdagangan Jammu dan Kashmir, Navin Kumar Choudhary, mengatakan pemerintah akan berusaha meningkatkan investasi di bidang pariwisata, hortikultura, dan produksi film di negara bagian yang terkenal karena pemandangan indah Pegunungan Alpen dan tanahnya yang subur.

Pemerintah Modi mengatakan undang-undang lama yang melarang orang-orang dari luar Kashmir untuk membeli properti, menetap di sana, dan mengambil pekerjaan pemerintah telah menghambat perkembangan Kashmir.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Chat DJ