Pakar Komunikasi Publik Emrus Sihombing mengatakan, suka tidak suka bahwa realitas politik menunjukkan, Partai Demokrat saat ini sudah mempunyai dua “nakoda”

oleh -369 views

Pakar Komunikasi Publik Emrus Sihombing mengatakan, suka tidak suka bahwa realitas politik menunjukkan, Partai Demokrat saat ini sudah mempunyai dua “nakoda”.

Menurut Emrus, dengan terpilihnya Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko menjadi Ketum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB), maka terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat.

“Tampaknya dua nakoda ini punya arah politik yang berbeda. Satu ingin berlabuh ke utara dan satu lagi ke selatan,” ujar Emrus di Jakarta, Jumat (5/3/2021).

Kemudian Emrus memprediksikan empat kemungkinan yang bakan terjadi ke depannya. Pertama, kata dia, Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersepakat melakukan proses pertukaran kepentingan politik, dengan memunculkan Ketum yang baru di luar Moeldoko dan AHY dan berbagi posisi struktural.

“Tampaknya ini sulit terwujud karena masing-masing lebih cenderung mempertahankan posisi dan harga diri di hadapan para pendukung masing-masing di Demokrat. Selain itu, dua sosok ini berbeda jauh status dan posisi strukturnya ketika mereka berkarir di instasi yang sama sebelumnya,” jelas dia.

Kedua, kata Emrus, tetap berisikukuh pada posisi masing-masing sebagai Ketua Umum yang sah. Pada kemungkinan kedua ini, menurut Emrus, dapat dipastikan akan menguras tenaga, pikiran dan biaya politik yang luar biasa. “Dengan situasi ini, citra dan reputasi Demokrat berpotensi semakin tergerus di mata publik,” tandas dia.

Ketiga, lanjut Emrus, SBY turun gunung sebagai mediator untuk melakukan pertukaran kepentingan politik antara Moeldoko dan AHY. Menurut dia, kemungkinan ketiga ini bisa saja hasilnya, melahirkan kepemimpinan transisi yang disepakati kedua pihak yang ditugaskan menyelenggarakan Kongres Sangat Luar Biasa (KSLB) dalam kurun waktu sesingkat-singkatnya.

728×90 Leaderbord
Keempat, melaui proses pengadilan. Pola ini tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar karena hanya memutuskan ke-legal-an dari dua kepengurusan. Namun, walaupun salah satu dari keempat kemungkinan tersebut ditempuh, posisi Partai Demokrat tetap berpotensi menurun dalam kontestasi politik mendatang,” pungkas Emrus.