Pandemi Covid-19 diakui memperlambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berbagai sektor industri

0 49

Pandemi Covid-19 diakui memperlambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berbagai sektor industri, termasuk jagat perfilman pun terkena imbasnya. Alhasil, industri yang sejak pertengahan 2019 tengah berada di masa jaya ini pun meredup seketika.

Pengamat film, Yan Wijaya menyampaikan data sejak 19 Maret 2020 sampai sekarang, sedikitnya ada 24 film Indonesia yang tertunda penanyangannya. Empat film di antaranya adalah karya-karya yang disiapkan untuk menghibur masyarakat saat libur Lebaran.

“Empat film yang batal tayang antara lain Kuntilanak 3, Surga yang Tidak Dirindukan 3, Yowis Ben 3, dan Berhenti di Kamu,” terangnya di acara halalbihalal bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (25/5/2020).

Penundaan empat film otomatis berdampak pada jumlah penonton Indonesia semester pertama. Menurut data yang dihimpun dari akun Twitter @BicaraBoxOffice dan website filmindonesia.or.id, pendapatan penonton film Indonesia pada 2019 semester pertama mencapai 25,7 juta, sedangkan pada tahun ini baru mencapai 11,7 juta dari 15 judul film yang ditayangkan.

Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Noorca Massardi mengatakan, saat ini penonton film Indonesia berkurang karena bioskop tutup selama dua bulan terakhir. Ia pun mengakui, meski terus berpikir optimis tetapi situasi di tengah pandemi memang sulit untuk dilalui para sineas atau pemilik bioskop.

“Walau kita terus optimis berharap Juni atau Juli bioskop dan mal akan kembali dibuka, tetapi kondisinya tidak akan sama sebelum pandemi terjadi. Pihak bioskop harus menerapkan protokol kesehatan baru untuk memberi jarak pada bangku penonton minimal dua meter. Jika ini berlaku, maka pendapatan 1 juta penonton per minggu sulit diraih,” jelasnya.

Dengan demikian, para pelaku industri perfilman harus bekerja sama untuk membuat sebuah platform digital berbayar untuk memutar film-film baru. Harapannya industri ini bisa terus bergerak maju ke depan.

Sementara Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GBPSI) Djonny Syafruddin mengatakan, selain pandemi Covid-19 pengusaha bioskop pun masih terlilit dengan persoalan lama yang belum terselesaikan. Salah satunya, tidak adanya keseragaman tarif pajak yang membuat pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota bisa seenaknya menentukan besaran pajak yang dikenakan.

Tak jarang pajak yang dikenakan oleh Pemda terhadap bioskop terlampau tinggi lantaran disamakan dengan panti pijat, spa, karaoke, dan tempat hiburan malam. Padahal, bioskop adalah salah satu sarana edukasi masyarakat.

“Saya mendorong agar pemerintah bisa menyamaratakan pajak bioskop di Tanah Air, maksimal 10% agar industri perfilman bisa berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar. Kalau pajak ringan, yang diuntungkan bukan hanya para pemilik bioskop, tetapi juga produsen,” jelasnya.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Chat DJ