Pemerintah akan mengoptimalkan posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di tingkat desa

oleh -197 views

Pemerintah akan mengoptimalkan posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di tingkat desa atau kelurahan dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengatakan, PPKM mikro adalah kebijakan untuk mengendalikan kasus Covid-19 di hulu atau akar masalah sehingga dinilai bisa lebih tepat sasaran.

“Saat kita membuat kebijakan kesehatan, banyak hal harus dipertimbangkan, karena pada prinsipnya keberlangsungan sektor kesehatan tidak bisa dipisahkan dari sektor sosial kemasyarakatan,” kata Wiku saat ditanyakan tentang kemungkinan mengubah PPKM mikro menjadi kebijakan yang lebih ketat seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mengingat terjadinya lonjakan kasus saat ini, Selasa (15/6/2021).

Menurut Wiku, optimalisasi posko PPKM mikro dengan cara menjalankan secara seimbang fungsi pencegahan, penanganan, penegakan, dan pendukung bertujuan untuk menurunkan jumlah kasus di suatu daerah.

“Termasuk penerapan micro lockdown di RT berzona merah dan terkait operasional aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan telah ditetapkan beberapa pengetatan,” ujarnya.

Wiku mengatakan, berdasarkan kebijakan PPKM mikro, pemerintah akan melakukan pembatasan aktivitas masyarakat terbatas pada daerah dengan kasus tinggi.

“Ini disesuaikan dengan lingkup terkecil wilayah administratifnya yaitu RT. Jika kasus meluas maka basis pembatasan akan menyesuaikan dengan area yang terdampak,” katanya.

Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro untuk periode 15-28 Juni 2021.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto dalam jumpa pers daring dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/6/2021), mengatakan terdapat sejumlah ketentuan yang disesuaikan dalam PPKM Mikro kali ini.

“Beberapa kegiatan yang terkait PPKM Mikro yang akan diperpanjang tanggal 15-28 Juni ini, untuk daerah zona merah, work from home 75%. Jadi (work from office/WFO) kantornya 25% dan dan (jam kerja karyawan) harus digilir, ” kata Menko Airlangga.

Zona merah menggambarkan suatu wilayah yang memiliki risiko tinggi penularan Covid-19, sedangkan zona kuning dan hijau masing-masing memiliki risiko sedang dan risiko rendah.

 

No More Posts Available.

No more pages to load.