Pemerintah diminta tidak melupakan tata kelola sehat dalam berbisnis bagi pemain Over The Top 

oleh -20 views

Pemerintah diminta tidak melupakan tata kelola sehat dalam berbisnis bagi pemain Over The Top (OTT) seiring kencangnya transformasi digital akibat pandemi Covid-19. OTT adalah perusahaan yang identik sebagai pengisi pipa data milik operator. Seiring perkembangan, OTT digolongkan berbasis aplikasi, konten, atau jasa.

“Di era Kabinet Kerja, dulu sudah ada Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan atau Konten Melalui Internet (Over The Top/OTT). Ini sebaiknya dituntaskan karena di tengah pandemi,” kata Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi di Jakarta, Jumat (7/8/2020).

Menurut Heru, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah tak memiliki kendala dalam menetapkan aturan main bagi para OTT karena dari Kementerian Keuangan sudah menyelesaikan beberapa isu yang menjadi kendala selama ini. Diingatkannya, jika OTT terutama pemain asing tak diatur, maka potensi kerugian bagi pelaku usaha lainnya seperti operator telekomunikasi, bahkan negara terus membesar.

“Selama ini operator sudah mengeluhkan tentang tidak adanya equal playing field dengan OTT terutama bagi pemain yang sudah menawarkan jasa seperti yang dimiliki operator. Saya dengar ada juga OTT yang berani memasukkan komponen peering interkoneksi untuk layanannya dimana itu sudah menunjukkan harusnya ada pembagian hasil dengan operator. Tetapi kenyataan operator tak dapat apa-apa,” ungkapnya.

Ditambahkannya, jika kondisi tak transparan dan seimbang dalam berbisnis ini dibiarkan, industri telekomunikasi nasional bisa bangkrut karena tak ada keberlanjutan ke depannya.

“Saat ini, persaingan di pasar operator telekomunikasi sendiri sudah cukup ketat, dengan ​margin yang tergerus. Pemerintah harus berani berikan insentif berupa regulasi yang menguntungkan semua pihak di era transformasi digital ini. Kalau tidak, operator bertumbangan, yang rugi nanti pemerintah,” kata Heru

 

728×90 Leaderbord