Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

oleh -95 views

https://liveonlineradio.net/d-news-radio

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada beberapa sektor mulai perkantoran hingga fasilitas umum, yang mulai berlaku pada tanggal 9 hingga 22 Februari mendatang.

Dalam riset harian Pilarmas Sekuritas menjelaskan, dengan adanya pelonggaran tersebut diharapkan para pengusaha dapat menjalankan bisnisnya dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk menurunkan kurva penyebaran virus Covid-19.

“Semisal untuk sektor-sektor yang yang menyangkut kebutuhan sehari-hari seperti supermarket diperbolehkan menutup tokonya jam 9 malam, durasi bertambah satu jam,” jelas Pilarmas, Rabu (10/2/2021).

Hal yang sama juga berlaku bagi para pengusaha restoran yang diperbolehkan menerima dine in sebanyak 50% dari kapasitas toko. Adapun, operasional pesan antar masih diperbolehkan. Selanjutnya, tempat peribadatan dapat menerima jemaah dengan kapasitas maksimal 50% dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Selain itu, demi memuluskan rencana pemerintah dalam menggenjot pembangunan infrastruktur, sektor konstruksi menjadi yang satu-satunya yang dapat beroperasi 100% dalam PPKM Mikro ini,” ujar Pilarmas.

Di sisi lain, menanggapi libur panjang Imlek pada 12 februari mendatang, pemerintah bersiap menyarankan kepada masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan panjang atau vakansi

728×90 Leaderbord

Namun apabila terdesak, Juru bicara satgas penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, masyarakat diharuskan memiliki hasil tes menggunakan tes PCR, antigen, atau GeNose yang berlaku 1×24 jam.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah telah merubah beberapa aturan pokok dalam kebijakan perjalanan jauh baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Perubahan tersebut meliputi penerapan protokol dan pengaturan bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang dilakukan dengan mengetatkan protokol kesehatan, kewajiban tes, pelaksanaan tes acak, dan pembatasan saat libur panjang/keagamaan.

Lalu, bagi para pelaku perjalanan internasional (PPI), pemerintah memberlakukan pelarangan memasuki wilayah Indonesia bagi PPI WNA kecuali dengan kriteria tertentu.

PIlarmas menilai, pembatasan sosial tersebut menjadi dapat jadi faktor tekanan terhadap perekonomian Indonesia pada kuartal-I 2021. Masyarakat diharapkan bekerja sama dengan pemerintah untuk ikut membantu mengurangi jumlah penyebaran Covid-19 yang menjadi kunci pemulihan ekonomi.

“Percepatan pemulihan pandemi dapat berdampak pada pemulihan ekonomi. Namun, edukasi dan sosialisasi pentingnya protocol kesehatan juga harus dijalankan untuk mendorong tingkat kesadaran masyarakat,” pungkas Pilarmas.