Pemerintah memasukan kebijakan tentang insentif Kendaraan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 sebagai upaya untuk memposisikan Indonesia secara strategis dalam situasi geopolitik. Apalagi saat ini semua negara juga sudah memiliki kesadaran tentang pentingnya upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim (climate change).
“Strategi ini juga menempatkan Indonesia pada poros strategis dalam pusaran geopolitik dunia,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR pada Selasa (30/5/2023).
Dukungan terhadap KBLBB ini merupakan upaya untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, serta penggunaan energi yang ramah lingkungan sehingga dapat menurunkan emisi, serta efisiensi subsidi energi.
Dukungan terhadap pengembangan ekosistem industri KBLBB juga dilakukan di banyak negara seperti di Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok, dan beberapa negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Produsen kendaraan bermotor di banyak negara juga telah berkomitmen untuk beralih memproduksi 100% mobil listrik di tahun 2035-2040.
“Indonesia tidak boleh jadi penonton apalagi Indonesia merupakan produsen mineral yang sangat menentukan dunia,” kata Sri Mulyani.
Pemerintah memperkenalkan serangkaian insentif yang diarahkan baik dari sisi supply maupun demand untuk menstimulus investasi dan penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat secara luas. Dengan adanya insentif bagi KBLBB akan memperkuat sisi demand dan supply secara bersamaan.
“Oleh karena itu instrumen fiskal menjaga kepentingan strategis Indonesia dalam kancah persaingan yang sangat sengit,” tutur Sri Mulyani.
Sebelumnya beberapa fraksi di DPR meminta pemerintah untuk mengkaji lagi kebijakan insentif terhadap KBLBB. Pemerintah diminta untuk meningkatkan kualitas belanja dalam RAPBN 2024.
“Kami memandang pemberian subsidi untuk kendaraan listrik pribadi justru kontraproduktif karena tolol berikan kepada pengusaha masyarakat yang mampu bukan kepada rakyat kecil yang sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah,” ucap Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah.
Menurut dia, saat ini justru seharusnya pemerintah fokus mengantisipasi dampak perubahan iklim yang terjadi. Oleh karena itu pemerintah anggaran yang seharusnya digunakan untuk subsidi kendaraan listrik dapat digunakan untuk membangun infrastruktur ramah lingkungan dan mendukung transportasi massal.
Sementara itu Anggota DPR dari Fraksi Nasional Demokrat Fauzi Amro mengatakan agar pemerintah meningkatkan kualitas belanja. Oleh karena itu efektivitas belanja pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan serta memperkuat sektor pertanian.
“Selain itu pemerintah juga harus memperkuat sektor perikanan dan pangan pada umumnya dibanding melontarkan subsidi untuk kepentingan kendaraan listrik ataupun subsidi tambang,” tutur Fauzi.
