Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak memberikan izin terhadap pelaksanaan Konvensi Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri

oleh -441 views

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak memberikan izin terhadap pelaksanaan Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang rencananya akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada 25 Juni mendatang.

Hal ini secara otomatis juga menunda pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kadin Indonesia yang dijadwalkan digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 30 Juni mendatang.

Keputusan untuk tidak mengeluarkan izin pelaksanaan ALB Kadin Indonesia itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Ketua Harian Satgas Covid-19 DKI Jakarta, Marullah Matali, yang juga Sekretaris Daerah DKI Jakarta yang diterima Beritasatu.com di Jakarta, Selasa (22/6/2021). Surat yang merupakan jawaban atas permohonan izin pelaksanaan ALB Kadin Indonesia di JCC itu dikeluarkan hari ini dan ditujukan kepada Panitia Pelaksana Munas VIII Kadin Indonesia.

“Dengan ini disampaikan bahwa saat ini terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan di Provinsi DKI Jakarta dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalka Posko Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19, maka permohonan saudari belum dapat disetujui,” demikian bunyi surat dari Ketua Harian Satgas Covid-19 DKI Jakarta tersebut.

Disebutkan, apabila kondisi perkembangan Covid-19 di DKI Jakarta relatif menurun, maka panitia Munas VIII Kadin Indonesia dapat kembali mengajukan permohonan untuk pelaksanaan ALB.

Dengan batalnya pelaksanaan ALB Kadin di JCC, maka otomatis pelaksanaan Munas Kadin di Kendari pada 30 Juni mendatang juga batal. Pasalnya, salah satu agenda ALB Kadin adalah memilih 30 orang perwakilan yang akan hadir pada Munas VIII nanti.

Ketua Panitia Pelaksana Munas VIII Kadin Indonesia, Dyah Anita Prihapsari atau yang akrab disapa Nita Yudi mengatakan, 30 orang perwakilan yang akan dipilih pada ALB Kadin di Jakarta akan menjadi peserta aktif Munas dan memiliki hak suara untuk pemilihan ketua umum. ALB Kadin seyogyanya diikuti oleh 122 asosiasi nasional.

“Bila ALB tidak bisa dilaksanakan maka otomatis Munas VIII Kadin juga tak bisa berlangsung. Sebab, ALB belum bisa memilih 30 perwakilan yang akan ikut aktif dan mempunyai hak suara dalam pemilihan ketua umum Kadin yang baru,” ujar Nita Yudi yang juga Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (22/6/2021).

Desakan agar Kadin Indonesia menunda pelaksanaan Munas VIII di Kendari semakin menguat. Sejumlah pengurus Kadin daerah (Kadinda) dan pakar epidemiologi meminta pelaksanaan munas ditunda karena saat ini terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air, termasuk di Kendari.

Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Tri Yunis Miko Wahyono juga meminta agar pelaksanaan Munas VIII Kadin Indonesia ditunda. Pemerintah, ujarnya, juga perlu tegas dalam memberikan izin penyelenggaraan, yakni lokasi harus dipilih di kawasan zona hijau atau kuning.

“Saya bicara dari sisi epidemiolog, lepas dari kepentingan politik maupun ekonomi. Saya sudah cek keliling Indonesia angkanya (penambahan angka positif Covid-19) memang tinggi,” kata Tri Yunis Miko Wahyono.

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan, dalam kondisi kasus aktif Covid-19 yang sedang naik dengan penularan yang kian cepat, kesehatan harus menjadi perhatian utama. Menurutnya, langkah terbaik saat ini adalah menunda pelaksanaan Munas di Kendari.

“Munas Kadin ini memang penting, tetapi kesehatan itu lebih utama. Jadi sebaiknya ditunda saja. Sebelumnya di Bali juga kan ditunda. Apalagi saat ini ketika kondisinya sudah sangat parah. Bahkan pemerintah melakukan PPKM mikro yang lebih ketat,” kata Adhi Lukman.

No More Posts Available.

No more pages to load.