Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memulai upaya intensif untuk meningkatkan efisiensi penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani di wilayah ini. Pupuk memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung sektor pertanian, dan pemerintah provinsi berkomitmen untuk memastikan distribusi pupuk berjalan lancar.
Hingga bulan September 2023, penyaluran pupuk urea dan NPK (Nitrogen, Phosphorus, Kalium) mencapai sekitar 50% dari alokasi yang telah diterima. Hal ini menimbulkan keprihatinan karena penyaluran yang lambat dapat berdampak negatif pada produksi pertanian.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengungkapkan pihaknya telah mengadakan rapat evaluasi dengan semua pemangku kepentingan di bidang pertanian untuk mengidentifikasi penyebab lambatnya penyaluran pupuk subsidi.
“Rapat ini bertujuan untuk mencari tahu apa permasalahan penyaluran pupuk menjadi lambat, apakah karena distributor terlalu pasif, dan tidak ada strategi bisnis yang tepat, atau dari petaninya yang masih terkendala pada saat menggunakan aplikasi e-Alokasi, serta kuota dari pupuk itu sendiri terlalu besar,” jelasnya.
Menurut Gubernur Deru, salah satu faktor utama yang menghambat penyaluran pupuk bersubsidi adalah kurangnya strategi bisnis yang tepat. “Di satu sisi, jika Pupuk Indonesia itu mengeluhkan ketersediaan pupuk mereka itu berlebihan atau overstock, namun pada saat berada di lapangan sering mendapatkan keluhan para petani soal pupuk langkah,” ujarnya.
Melalui rapat evaluasi ini, Gubernur Deru berharap dapat mencapai pemahaman bersama antara distributor, petani, dan dinas pertanian kabupaten/kota. Hal ini diharapkan dapat membantu mempercepat distribusi pupuk subsidi.
“Saya sebagai Gubernur hanya regulator menunggu hasil rekomendasi dari hasil rapat dengan semua komponen, ada kios, ada agen, ada produsen, bahkan ada jajaran pertanian baik provinsi ataupun kabupaten/kota,” kata Deru.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Sumsel, R. Bambang Pramono, menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari jajaran Dinas Pertanian kabupaten/kota dalam proses penyaluran pupuk. Hal ini diperlukan agar target distribusi pupuk bersubsidi dapat tercapai sepenuhnya.
“Jajaran Dinas Pertanian kabupaten/kota ini harus berperilaku aktif menjemput bola agar target terserap abis,” ujarnya.
Salah satu masalah yang diidentifikasi adalah gangguan koneksi internet saat petani mencoba mengakses aplikasi e-Alokasi untuk menebus pupuk subsidi. Namun, untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah konkret telah diambil, seperti penggunaan kartu tani, KTP, dan KK sebagai alternatif untuk melakukan penebusan pupuk.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Sumsel, realisasi alokasi pupuk urea mencapai 80 ribu ton atau sekitar 54 persen dari target sebanyak 154 ribu ton. Sementara itu, pupuk NPK mencapai 82 ribu ton atau sekitar 48 persen dari target sebanyak 170 ribu ton.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk terus melakukan upaya maksimal guna mempercepat penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga pertanian di wilayah ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani dan masyarakat setempat.
