Pengacara Tito Hananta Apresiasi Putusan MA Kabulkan PK Eks Direktur PTPN III

oleh -232 views

Jakarta 14/7/2021. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan pengajuan peninjauan kembali bekas Direktur PT Perkebunan Nusantara III atau PTPN III Dolly Parlagutan Pulungan.

Perkara No. 237 PK/Pid.Sus/2021 dalam perkara terpidana Dolly Parlagutan Pulungan, amar putusan mengabulkan permohonan PK Pemohon/Terpidana, batal putusan judex facti,”Ujar Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro dalam keterangannya, Rabu (14/7/2021)

Dolly merupakan terdakwa kasus suap distribusi gula di PTPN III (Persero) tahun 2019. Hukuman Dolly menjadi 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan di tingkat pertama, Dolly divonis 5 tahun penjara.

Forum Advokat Spesialist Tipikor (FAST) yang di Pimpin Tito Hananta Kusuma SH. MM mengatakan,” mengapresiasi putusan PK Mahkamah Agung (MA) tersebut, bahwa hal ini membuktikan bahwa Mahkamah Agung sangat objektif dan profesional dalam menilai perkara korupsi.

” Perkara korupsi memang perkara yang sensitif, akan tetapi Mahkamah Agung sudah tepat sekali apabila mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Mahkamah Agung sebaiknya jangan terpengaruh dengan pendapat-pendapat dari luar yang menganggap perkara korupsi atau terpidana korupsi adalah orang yang tidak baik,” ujar Tito Hananta Kusuma SH. MM advokat yang berkantor di jl. Majapahit no 26C ( www.titohanantakusuma.com )

Lebih lanjut Tito mengatakan bahwa Mahkamah Agung harus berpegangan pada bukti-bukti yang terungkap di persidangan, sehingga bisa menghasilkan putusan yang seadil-adilnya bagi para terpidana perakara kasus korupsi.

Andi mengungkapkan, alasan dikabulkannya PK Dolly karena pemohon PK merupakan korban pemerasan dengan ancaman kekerasan dan penipuan yang dilakukan oleh saksi Arum Sabil.

Adapun putusan tersebut dijatuhkan pada Senin (12/7/2021) oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Suhadi sebagai ketua dan didampingi oleh Mohammad Askin serta Eddy Army.

Sebelumnya, Dolly telah divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap sebesar 345 ribu dolar Singapura atau sekira Rp3,55 miliar dari Direktur Utama PT Fajar Mulia Transindo Pieko Nyotosetiadi terkait distribusi gula.

Vonis tersebut berdasarkan dakwaan pertama dari Pasal 12 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut agar Dolly divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan.

No More Posts Available.

No more pages to load.