Pengacara Tito Hananta Mengusulkan Agar Novel Baswedan Dan Kawan-Kawan Penyidik Terbaik KPK Diberikan Posisi Terbaik

oleh -294 views

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan soal polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang tak diatur dalam Undang-Undang baru KPK Nomor 19 Tahun 2019.

Nurul Ghufron membantah bahwa KPK tidak menyusupkan pasal terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) di Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Menjadi ASN, draf Perkom Nomor 1 Tahun 2021 disusun secara transparan.

Gufron mengklaim bahwa draft beleid tersebut sudah diunggah kelaman KPK Pada 16 November 2020, diupload dan disampaikan untuk nantinya diharmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“ Beberapa gagasan yang diperlukan dalam peralihan ASN yakni kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, pemerintahan yang sah, serta kompetensi dan integritas. Maka munculah saat rapat diskusi pertama di Kemenhumkam atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) ide asesmen terhadap wawasan kebangsaan,” ujar Ghufron.

Sebelumnya diinformasikan bahwa sebanyak 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK bakal diberhentikan pada 1 November 2021. Sedangkan 24 pegawai lainnya masih bisa dilakukan pembinaan dengan syarat harus mengikuti pendidikan bela negara dan kembali dilakukan tes wawasan kebangsaan.

Menanggapi polemik TWK yang mengakibatkan puluhan pegawai KPK tidak lulus dan diberhentikan, pengacara handal Tito Hananta Kusuma, SH.,MM menegaskan bahwa mereka itu memiliki hak untuk menggugat ke PTUN.

“Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ini memang sesuatu yang debatable atau menimbulkan perdebatan, sekarang TWK ini sudah bergulir. Memang secara hukum di satu sisi kepada teman-teman 47 atau lebih pegawai KPK yang tidak lulus TWK itu kan memiliki hak untuk menggugat ke PTUN. Akan tetapi sudah ada upaya hukum jalan ke Komnas HAM dan Ombudsman”, ujar Tito, saat diterima realesnya di Jakarta Pusat.

Tito menjelaskan “Sebagai seorang pengacara, ia juga ingin memberikan penilaian secara pribadi kepada para pegawai KPK yang tidak lulus tes TWK. Sebagai pengacara yang sudah menangani kasus-kasus di KPK sejak 2012 sampai saat ini. Dimana saya sudah menangani lebih dari 30 kasus di KPK, saya tahu persis dan sering berhadapan langsung dalam proses penyidikan dengan penyidik-penyidik KPK seperti Pak Novel Baswedan, Ambarita, Damanik, Yudi Purnomo Harahap, Budi Sukmo Wibowo dan kawan-kawan.” Imbuh Tito.

“Mereka ini adalah putra-putri terbaik bangsa yang saya tahu kualitasnya sebagai penyidik. Bahkan ketika saya berhadapan langsung sebagai seorang pengacara dari para tersangka dan terdakwa KPK, saya menilai mereka ini adalah penyidik-penyidik yang hebat, dari pengalaman saya menangani kasus di lembaga-lembaga hukum lain. Saya bisa melihat bahwa mereka ini adalah penyidik yang brilian, mereka tahu persis bahwa bagaimana mengungkap kejahatan. Karena saya menjadi pihak lawannya,” tambah Tito.

Oleh karenanya,Tito mengusulkan agar rekan-rekan penyidik putra terbaik bangsa tersebut diberikan posisi terbaik di lingkungan kementerian atau lembaga negara lain.

“Saya usulkan kepada kepada tokoh-tokoh bangsa, seperti Pak Prabowo, Pak Erik Thohir, Pak Sandiaga Uno, masih banyak posisi-posisi di Kementerian dan di BUMN yang bisa diberikan/ditawarkan promosi kepada rekan-rekan dari KPK. Karena mereka ini adalah putra putri terbaik bangsa yang kualitas dan integritasnya bagus. Apalagi saya sebagai pengacara tersangka KPK kan berhadapan langsung dengan mereka, penyidik yang brilian dan bersih. Sekali lagi, berikanlah promosi kepada putra-putri terbaik bangsa dari KPK dengan jabatan-jabatan yang layak agar mereka bisa mengabdi dan berkarya untuk tanah air,” paparnya.

Tito menilai, di era kepemimpinan Firli Bahuri, memang sangat mengejutkan publik. Sebab ada dua menteri aktif yang duduk di kabinet terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT).

“Yang saya lihat, era pak kepemimpinan pak Firli ini yang mengejutkan adalah ada dua menteri aktif di kabinet ini yang di OTT. Tetapi kalau boleh saya menghimbau KPK harus juga fokus ke pencegahan korupsi.

Dimana saya pernah mengusulkan ke berbagai lembaga negara secara tertulis, terutama bagaimana mencegah korupsi. Misalnya, pasal 2 dan pasal 3 UU Korupsi tentang kerugian negara itu sebenarnya bisa dicegah terjadinya korupsi apabila sebelum proyek berlangsung, dilakukan audit terlebih dahulu oleh BPK dan diberikan pendapat hukum berdasarkan audit hukum oleh KPK. Jadi korupsi kerugian negara ini bisa dicegah. KPK harus aktif dalam pencegahan korupsi,” tutup Tito.

No More Posts Available.

No more pages to load.