Perubahan Mekanisme Amdal Pada RUU Cipta Kerja Perlu Dikaji Ulang

oleh -18 views

 

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, mengkritisi usulan Pemerintah pada RUU Cipta Kerja berkaitan dengan mekanisme amdal yang membutuhkan waktu 2-3 tahun untuk rampung sehingga melalui usulan RUU Cipta Kerja beberpa ketentuan terkait Amdal ini diubah atau bahkan dihapus.

Dikatakannya, usulan ini terlalu mengada-ada karena persoalan Amdal yang bayak dijumpai saat ini adalah pada persoalan teknis dilapangan sehingga yang perlu diperbaiki hanya pada metode pelaksanaan dan pengawasaannya saja.

“RUU Cipta Kerja ini kan regulasi besar yang nantinya akan dipakai dalam menjalankan berbagai urusan negara. Jangan sampai regulasi ini menjadi blunder bagi kemaslahatan rakyat banyak dan menguntungkan segelintir orang bahkan orang asing”, kritis Johan.

Politisi PKS ini mengatakan, persoalan mekanisme Amdal ini tidak perlu sampai merubah beberapa ketentuan tentang amdal dalam UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Johan bersama team kecil di fraksinya pada pengawalan pembahasan RUU Cipta Kerja, telah menganalisis tentang draft RUU Ciker banyak menghapus kewenangan Pemda.

“Penghapusan peran Pemda justru akan menyulitkan proses pengawasan tentang perlindungan lingkungan,” tegas Johan.

Legislator asal Sumbawa ini secara tegas meminta kepada Pemerintah untuk mengkaji lebih dalam perubahan definisi Amdal dalam RUU cipta Kerja versi pemerintah yang mengubah ketentuan terkait Amdal adalah bagian dari proses perencanaan menjadi hanya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

728×90 Leaderbord

Johan berargumen, bahwa hasil kajiannya bersama Fraksi PKS untuk Amdal mesti dikembalikan definisinya ke UU existing, karena hakikatnya perlindungan lingkungan adalah bagian dari perencanaan yang harus dilakukan oleh pemrakarsa kegiatan dan atau investor sebagai bagian dari komitmen.

Johan menegaskan, sangat tidak tepat bila Amdal hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan saja, karna akan banyak terjadi persoalan-persoalan yang tidak dapat diprediksi.

“Bila pemerintah ngotot dengan terminologi Amdal ini, kami memprediksi kedepannya akan ada dorongan praktik-praktik eksploitatif yang tidak memperhatikan lagi mengenai perlindungan lingkungan”, ungkap Johan.

Politisi NTB ini menambahkan, pada persoalan Amdal di RUU Cipta Kerja juga menyoroti penghapusan ketentuan mengenai komisi penilai amdal yang akan digantikan dengan tim uji dokumen amdal yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

“Sebab Komisi Penilai Amdal (KPA) merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam proses penyusunan Amdal,” terangnya.

Johan membeberkan, Minimal ada dua sudut pandang berkaitan dengan dokumen Amdal yaitu kejelasan (Rill) dan keterwakilan atau Representatif.

“Kejelasan (Rill) maksudnya penjelasan mengenai Komisi Penilai Amdal dalam UU Existing sudah jauh lebih jelas dan terukur karena dimasukkan dalam norma UU sedangkan tim uji dokumen amdal dalam RUU Cipta Kerja masih akan diturunkan melalu Peraturan Pemerintah (executive Heavy),” ungkap Johan.

Sedangkan keterwakilan atau Representatif yang berarti adanya KPA memiliki anggota yang mewakili semua kalangan dan penunjukannyapun dapat melalui Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri tergantung jenis dan skala kegiatannya yang ini sangat berbanding terbalik dengan lembaga uji tawaran pemerintah yang hanya akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

“Pada dasarnya kami sepakat dengan upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan untuk investor. Tapi pada regulasi jangan juga dimudah-mudahkan sehingga menerabas ketentuan ketentuan terkait perlindungan lingkungan yang ada. Bagi kami proses perizinan itu bukan sekedar dimudahkan namun harus menjamin kepastian hukumnya. Selain itu, perizinan juga memiliki dimensi pengawasan baik bagi pemerintah ke investor ataupun DPR RI ke pemerintah sehingga sudah sewajarnya mekanisme perizinan harus memuat ketentuan ketentuan penting yang harus dipatuhi oleh semua pihak sebagai rambu-rambu dari kegiatan yang akan dilakukan”, Tutup Johan Rosihan mengakhiri.