Pimpinan Umum Perusahaan Media Bharatanews.id Ryan Poerpratama menyayangkan atas sikap diskriminatif yang ditunjukan Oknum panitia Bogor Street Festival

oleh -104 views

DNEWSRADIO.COM – BOGOR,Pimpinan Umum Perusahaan Media Bharatanews.id Ryan Poerpratama menyayangkan atas sikap diskriminatif yang ditunjukan Oknum panitia Bogor Street Festival (BSF) CGM 2019 kepada (Red: Perusahan-perusahaan Media dan Wartawan) , dalam surat balasan Kepada FPII Korwil Bogor tertanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani Arifin Himawan dengan nomor 248/CGMBGR/KPNT/DCLR-E/II/2019.

Secara Umum pengertian diskriminatif adalah segala sesuatu yang bersifat diskriminasi atau membedakan antara satu dengan lainnya, pengertian diskriminasi adalah suatu keadaan timpang atau perilaku yang tidak adil terhadap salah seorang induvidu, dikatakan tidak adil karena adanya spesialisasi atau keistimewaan tersendiri yang ditunjukan kepada salah seorang saja bukan keduanya.Dalam surat kronologis yang dibuat oleh Yogi Hutabarat menyebutkan secara terang-terangan dan mengakui serta menuding “banyak Media yang tidak jelas, karena melakukan peliputan hanya menggunakan kamera handphone”

Ryan Poerpratama yang juga sebagai Wakil Ketua FPII Korwil Kota Bogor menegaskan “Jurnalis tugasnya memberitakan serta mendokumentasikan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi. bukan hanya sekedar untuk mengambil gambar dengan kamera saja, berbeda dengan photographer yang dikhususkan untuk mengambil gambar dengan kamera, Disisi lain seorang wartawan yang menggunakan handphone dalam artian bukan dikhususkan untuk memotret saja, tetapi alat tersebut bisa juga digunakan untuk merekam suara maupun berupa video, kalaupun mereka mengambil gambar itu untuk melengkapi berita, Itu sah-sah saja, toh tidak ada regulasi manapun yang mengatur bahwa jurnalis itu tidak boleh menggunakan handphone untuk meliput! “tegasnya

Bila merujuk pada regulasi yang berlaku pada Undang-Undang No. 40 tahun 1999 Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Pers, pengertian dari Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia. Dan pada pasal 4 ayat (3) : Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Serta pasal 28 F UUD 1945, melalui amandemen kedua, yang berbunyi, ”setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengungkapkan segala jenis saluran yang tersedia.”

Lebih lanjut, faktanya panitia BSF CGM telah mengeluarkan Id Card peliputan yang dibagikan kepada sejumlah wartawan peliput acara tersebut tanpa ada persyaratan melakukan peliputan, ungkap Sally Sumeke salah satu wartawan Bidiknusantara.com yang mengikuti acara tersebut.Di tempat yang sama Ryan Poerpratana mengutuk atas kejadian tersebut.” Dengan pelarangan peliputan dengan menggunakan Handphone sama saja seperti melakukan PMH ( Red: Perbuatan Melawan Hukum) sudah jelas Undang-Undang tentang Pers menyatakan akan memberi sanksi kepada mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 Undang-Undang tentang Pers menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.”kesalnya saat dijumpai dalam acara Ulang Tahun FPII ke 2, di Padepokan Pencak Silat TMII, (05/02/2019)

Menurut salah satu Penasehat Hukum FPII Korwil Kota Bogor DR.Dudung Amadung Abdullah SH. FPII Korwil Kota Bogor Organisasi akan melakukan pelayangkan somasi guna menunggu itikad baik. Tetapi bilamana tidak ada itikad tersebut, langkah selanjutnya kita buat LP untuk memberikan pembelajaran, bukan saja untuk panitia CGM.”Ada beberapa pasal yang dilanggar oleh panitia, diantaranya pasal 4 ayat 3 UU Pers tahun 1999, jungtonya pasal 18 ancamannya 2 tahun penjara maksimal dan denda 500 juta rupiah, kemudian pasal 2 ayat 2, dan pasal 310 KUHP tentang penghinaan martabat orang didepan umum dengan ancaman 9 bulan penjara serta pasal 311 tentang diskriminatif”.Ungkapnya

Selanjutnya terkait sikap diskirimantif terhadap Media yang dilontarkan oleh oknum panitia Bogor Street Festival (BSF) CGM 2019, Perusahaan di bidang Media/Pers pastinya mempunyai Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, Ryan Poerpratama menambahkan “suatu penghinaan bagi kami yang notabene pengusaha di bidang media dikatakan abal-abal setelah saya melihat surat balasan tersebut, sebagai contoh para karyawan kami dianjurkan untuk memakai alat yang memiliki efisiensi dan mobilitas tinggi seperti Handphone berbasis android atau semacamnya untuk melakukan peliputan. Sama saja kami seperti dikebiri secara sepihak bila pelarangan baik terhadap media dan jurnalis yang melakukan peliputan dengan handphone , dan ujaran oknum tersebut tanpa didasari landasan aturan hukum yang valid yang berlaku di Indonesia”pungkasnya (Red)

728×90 Leaderbord

Panitia CGM Sebut Wartawan Yang Meliput Menggunakan Kamera Handpone, Wartawan Tidak Jelas

KOTA BOGOR – Menanggapi surat klarifikasi yang di kirimkan Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Korwil Kota Bogor, yang dikirimkan kepada Panitia Steet Festival CGM terkait adanya dugaan Diskriminasi terhadap wartawan yang dilakukan oleh oknum panitia CGM pada Selasa 19 Februari 2019 lalu, akhirmya pihak panitia CGM melayangkan surat permohonan maaf kepada wartawan yang bersangkutan dan FPII Korwil Kota Bogor. Kamis (28/2/19).

Selain permohonan maaf, dalam salah satu isi surat itu, Jogi Hutabarat selaku pihak panitia CGM membantah adanya adanya kriminalisasi terhadap wartawan yang dimaksud. Dalam surat itu Jogi menuturkan, pada saat Bogor Street Festival CGM sebagai panitia, dirinya bertanggungjawab apapun yang terjadi di area acara termasuk keselamatan.

“Seperti yang terjadi pada hari pelaksanaan, saya menegur teman media yang meliput event dari 2nd floor duble deck di venue media centre. Karena 2nd floor itu hanya menampung maksimal 40 orang termasuk petugas lighting, pengamanan, dokumentasi video, dan live media sosial dari panitia. Tim media sudah mencoba memperingati, dan meminta tapi tidak diindahkan,” tutur Jogi Hutabarat melalui surat yang tidak dibubuhi tandatangani itu.

Lanjut Jogi, dari laporan tersebut untuk pertama kali Ia menegur para wartawan dan berkoordinasi LO media centre. “Koq mereka dari tadi disitu terus?” (dekat tangga naik). Kan 2nd floor ini terbatas 40 orang,” ujarnya.

Dalam melakukan teguran tersebut, Jogi mengaku sama sekali tidak mengunakan intimidasi (berkata kasar) dan melakukan tindakan mengarah ke fisik bahkan tidak menyentuh orang atau peralatan yang digunakan oleh wartawan. Kemudian Ia berinisiatif mendatangi wartawan tersebut, dengan menanyakan identitas serta meminta kepada mereka secara baik-baik untuk turun.

“Namun tidak digubris, sehingga saya datang untuk kedua kalinya dan kembali menanyakan identitas mereka dari media mana sambil meminta untuk turun dan keluar dari 2nd floor media centre sambil mengantar agar bergantian dengan awak media lain. Hal ini ditanggapi dengan ketus oleh wartawan dan pada akhirnya mereka turun dengan kesal,” ujarnya.

Kendati demikian, melalui surat itu, Jogi mengakui perkataan yang dilontarkannya yang menyebutkan, Banyak media yang tidak jelas, karena melakukan peliputan hanya menggunakan kamera handphone.

“Saya akui, memang saya berkata “Soalnya banyak media yang tidak jelas, karena melakukan peliputan hanya menggunakan kamera handphone”, tandasnya.

Menanggapi perkataan yang dilontarkannya, dengan menyebutkan bahwa banyak media tidak jelas yang melakukan peliputan hanya menggunakan kamera handphone, Iwan Kusmawan, SH selaku Penasehat Hukum FPII Korwil Kota Bogor nenilai bahwa pernyataan tersebut adalah suatu perbuatan Diskriminasi dan Contempt Of Journalist (pelecehan terhadap awak media), yang notabene menggunakan kamera handphone untuk mengambil ganbar saat meliput.

“Di jaman teknologi yang serba cangih ini, hampir semua melakukan berbagai aktifitas menggunakan handphone. Begitu pun dengan wartawan online, mereka lebih memilih menggunakan camera handphonenya agar lebih cepat dalam mengirim data berita. Kami anggap ini merupakan Diskriminasi (membeda-bedakan) dan pelecehan terhadap profesi wartawan,” paparnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta pertanggungjawaban atas ucapan yang dilontarkan Jogi yang telah dianggap melecehkan wartawan itu. Ia menyebutkan, bahwa perkataan tersebut juga akan berdampak dan menuai kritikan para insan pers lainnya, yang notabene melakukan peliputan dengan menggunakan kamera handphone.

“Dia (Jogi) tidak sadar bahwa perkataannya itu, akan jadi polemik atau kritikan dari rekan-rekan wartawan lain yang meliput mengunakan kamera handphone,” pungkasnya.

Tim FPII Korwil Kota Bogor