Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan resmi mengakhiri jabatan

oleh -405 views

Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan resmi mengakhiri jabatan Rabu (20/1/2021) pekan depan dan sebagai mantan presiden dia akan menikmati pensiun, tunjangan, dan fasilitas lain yang total nilainya di atas US$ 1 juta per tahun seumur hidupnya.

Setelah sikapnya yang memecah belah rakyat Amerika selama empat tahun, meledek para lawan politik dengan julukan yang memerahkan telinga (sleepy Joe Biden, pocahontas Elizabeth Warren, crooked Hillary Clinton dll), manajemen kacau dalam menangani Covid-19, dan memuncak pada kerusuhan di gedung legislatur Capitol Hill, banyak yang beranggapan bahwa Trump tidak layak menerima tunjangan besar yang akan menjadi beban pajak rakyat sampai dia almarhum.

Siapa yang tidak rela?

Selama dua bulan terakhir Trump selalu mengulangi narasi tanpa bukti kuat bahwa kemenangan Biden buah dari kecurangan. Dia menolak mengakui kemenangan Biden sampai detik ini, dan menambah panas suasana dengan memberi pernyataan, tanpa ada yang bertanya, kalau dia tidak akan hadir pada pelantikan Rabu depan.

Secara teori, setelah semua sikap ingkar dan bermusuhan ini, 82 juta pemilih Biden nyaris bisa dipastikan tidak akan rela kalau Trump bisa melenggang begitu saja dan menikmati fasilitas dan dana negara seumur hidupnya seolah tidak pernah terjadi apa pun.

Secara faktual, para anggota Partai Demokrat ditambah 10 anggota Partai Republik melampiaskan ketidakrelaan mereka dengan memakzulkan Trump dalam sidang DPR 13 Januari lalu.

Seharusnya, pemakzulan bertujuan menggulingkan presiden dari jabatannya karena berkhianat atau melanggar sumpah. Namun, tanpa sidang DPR itu pun Trump akan pensiun dengan sendirinya kurang dari sepekan lagi, tidak cukup waktu bagi Senat untuk menyidangkan pemakzulan tersebut.

728×90 Leaderbord

Partai Demokrat tahu itu tetapi mereka tetap memakzulkan Trump dengan harapan statusnya sebagai “presiden tercela” akan menghapus haknya atas tunjangan finansial negara dan menutup peluangnya untuk kembali maju di pemilihan presiden 2024.

Jumlah orang yang tidak rela dengan tunjangan pensiun Trump paling tidak sebanyak 232 anggota DPR yang mendukung pemakzulan itu.

Selain itu, para pakar hukum, pengamat politik, dan tokoh masyarakat banyak yang menyuarakan opini di media massa menuntut tunjangan itu dihapus.

Misalnya Kurt Bardella, pengamat politik di USA Today. Dia mengecam para politisi Partai Republik yang tidak berani bertindak setelah Trump mengompori aksi rusuh di gedung Capitol untuk menggagalkan pengesahan kemenangan Biden, tindakan yang bisa dikategorikan makar.

“Mereka tampaknya berpikir bahwa terlepas dari tindak-tanduknya yang berbahaya dan anti-demokrasi, ia (Trump) tetap berhak mendapat tunjangan yang dibayar dengan pajak rakyat selama sisa hidupnya,” tulis Bardella.

Dia menyebut Trump telah menghasut pendukungnya untuk melakukan pemberontakan pada peristiwa di Capitol, sama seperti pendapat banyak pakar hukum di Amerika. Menurut Bardella, setelah dimakzulkan maka Senat harus segera bersidang dan menyatakan Trump bersalah sehingga semua hak pensiunnya gugur.

Harapan dia ini sulit diwujudkan karena hanya empat hari tersisa sebelum Trump pensiun.