Presiden Prancis Emmanuel Macron menguraikan visinya tentang masa depan Eropa

oleh -531 views

 

DNEWSRADIO.COM – Presiden Prancis Emmanuel Macron menguraikan visinya tentang masa depan Eropa, pada Senin (4/3) waktu setempat. Dalam visinya, dia mendesak supaya dilakukan reformasi di kawasan Schengen – yang menerapkan kebijakan bebas paspor – serta membentuk badan baru guna melindungi demokrasi dari serangan siber (cyber) dan berita bohong (hoax).

Dalam artikel opini, yang akan diterbitkan oleh beberapa surat kabar Eropa terkemuka termasuk Die Welt, Guardian, El Pais dan, Corriere della Serra, Macron juga memperbarui seruannya mengenai kerja sama keamanan yang lebih besar dan menekankan perlunya kebijakan suaka bersama untuk menangani krisis migran.

“Tidak pernah, sejak Perang Dunia II, Eropa begitu diperlukan. Namun Eropa belum pernah berada di dalam bahaya semacam itu,” ujar Macron, seperti dikutip dari AFP.

Namun, pernyataan yang disampaikan Macron tersebut dipandang oleh banyak orang sebagai awal dari kampanye untuk pemilihan Parlemen Eropa, pada Mei tahun ini.

Dalam artikel opini, presiden juga mencantumkan serangkaian inisiatif yang dapat digunakan Uni Eropa untuk mempertahankan diri dan agar lebih dekat dengan nilai-nilai intinya.

“Sebuah badan Eropa untuk perlindungan demokrasi akan menyediakan ahli-ahli Eropa pada setiap negara anggota guna melindungi proses pemilihannya dari serangan siber dan manipulasi,” demikian anjuran yang diberikan Macron.

728×90 Leaderbord

Dia menambahkan, pembiayaan partai-partai politik dari luar negeri pun harus dilarang, serta perlu ada aturan yang disetujui untuk melarang pidato bernada kebencian dan kekerasan di internet.

Sebelumnya pada Januari, Macron menyebut jika kampanye Brexit – yang membuat Inggris memilih meninggalkan Uni Eropa – telah dimanipulasi dari luar oleh banyak hal yang disebut dengan berita bohong.

Brexit, lanjut dia, merupakan simbol krisis Eropa karena tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlindungan dalam menghadapi ancaman hari ini. Bahkan pria berusia 41 tahun itu menyarankan untuk mereformasi 26 negara anggota Schengen, yang memungkinkan adanya pergerakan bebas antar anggota.

“Bagi semua yang ingin menjadi anggota Schengen harus menerima kontrol yang lebih ketat di perbatasan luar dan kebijakan suaka umum bagi para migran,” pungkasnya.

Namun sejumlah anggota UE Eropa timur, termasuk yang diperintah oleh pemerintahan sayap kanan di Polandia dan Hongaria, telah menolak seruan sebelumnya untuk menerima sebagian dari para migran yang datang dari Timur Tengah dan Afrika.

Macron berpendapat supaya Eropa juga harus saling berbagi kekuatan perbatasan bersama, disertai dengan pembuatan kantor bersama untuk menangani permintaan suaka.

Selain itu, untuk menghindari ketidakpuasan rakyat, ia mengusung gagasan tentang gaji minimum Eropa. Dalam visinya, Macron menggambarkan bagaimana hal itu bisa berfungsi sebagai “perisai sosial yang menjamin gaji yang sama di tempat kerja yang sama.”

Pada saat yang sama, Eropa harus berusaha memihak kepentingan bisnisnya sendiri, seperti halnya para pesaing kita dari Amerika dan Tiongkok,” ujarnya.

Dia juga memperingatkan warga tentang ancaman menerima status quo, dan mendesak mereka untuk mengupayakan perubahan sambil menjaga nilai-nilai bersama.

“Konferensi untuk Eropa yang melibatkan “panel warga”, dapat diadakan untuk mengedepankan semua perubahan yang diperlukan bagi upaya politik kita, tanpa tabu, bahkan untuk merevisi perjanjian,” jelas Macron.

Dia juga mendesak perundingan perjanjian pertahanan dan keamanan yang baru, dan membentuk dewan keamanan Eropa yang akan mencakup Inggris untuk mempromosikan inisiatif pertahanan kolektif.

Dalam pidatonya pada September 2017, Macron menyerukan kerja sama keamanan yang lebih besar di Eropa dan kebijakan suaka bersama. Tetapi sampai sekarang, gagasannya hanya mendapat dukungan dari pemimpin Jerman Angela Merkel, serta memicu perlawanan langsung dari para pemimpin pemerintah sayap kanan di Italia, Hongaria dan Polandia.

Macron pun dipandang telah mengacaukan sistem politik tradisional Prancis setelah menang dalam pemilihan presiden 2017, dengan mengalahkan Marine Le Pen, pemimpin Front Nasional sayap kanan.

Sejak itu, ia telah berusaha meliberalisasi ekonomi Prancis. Namun langkahnya telah memicu oposisi akar rumput dengan aksi demonstrasi massa selama tiga bulan oleh parapengunjuk rasa “rompi kuning”.