Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang

oleh -296 views

Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang pada Senin (7/6/2021). UU ini meresmikan keluarnya Rusia dari perjanjian kontrol senjata Open Skies, satu pakta yang memungkinkan penerbangan pengawasan tak bersenjata di atas negara-negara anggota.

Rusia berharap Putin dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dapat membahas perjanjian itu ketika mereka bertemu akhir bulan ini di pertemuan puncak di Jenewa.

Tetapi pemerintahan Biden memberi tahu Moskwa pada bulan Mei bahwa mereka tidak akan memasuki kembali pakta tersebut setelah pemerintahan Trump keluar darinya tahun lalu.

Kremlin mengatakan pada hari Senin bahwa keputusan AS untuk menarik diri dari perjanjian telah “secara signifikan mengganggu keseimbangan kepentingan” di antara anggota pakta dan telah memaksa Rusia untuk keluar.

“Ini menyebabkan kerusakan serius pada ketaatan perjanjian dan signifikansinya dalam membangun kepercayaan dan transparansi, (menyebabkan) ancaman bagi keamanan nasional Rusia,” kata Kremlin dalam satu pernyataan di situs webnya.

Moskwa berharap Biden akan membalikkan keputusan pendahulunya.

Tetapi pemerintahan Biden tidak mengubah taktik, menuduh Rusia melanggar pakta tersebut, yang dibantah Moskwa.

Pada Januari, Rusia mengumumkan rencananya sendiri untuk meninggalkan perjanjian itu. Pemerintah mengajukan undang-undang ke parlemen bulan lalu untuk meresmikan kepergiannya.

Pada saat itu, juru bicara Kremlin mengatakan salah satu alasannya adalah bahwa Amerika Serikat (AS) masih dapat menerima informasi yang diperoleh melalui perjanjian dari sekutu NATO-nya.

Tetapi para pejabat AS mengatakan Rusia telah melanggar perjanjian itu dengan membatasi penerbangan AS dari tetangga Rusia Georgia dan daerah kantong Rusia di Kaliningrad di pantai Baltik.

Perjanjian tersebut, yang ditandatangani pada tahun 1992 dan mulai berlaku pada tahun 2002. Perjanjian memungkinkan negara-negara untuk melakukan penerbangan pengawasan tanpa senjata dalam waktu singkat di seluruh wilayah pihak lain dan mengumpulkan informasi tentang kekuatan militer satu sama lain.

Tujuan perjanjian adalah untuk meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan di antara negara-negara.

Anggotanya termasuk negara-negara di seluruh Eropa, bekas Uni Soviet dan Kanada.

No More Posts Available.

No more pages to load.