Provinsi Tapanuli Pilihan Utama Masyarakat Tapanuli Dan Persiapan Menyongsong Provinsi Tapanuli

Nasional90 Dilihat

 

Oleh Yonge Sihombing, SE, MBA

_Ketua Umum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) Pro Deo Et Patria. HP: 0812 6688 5927_

 

*Latar Belakang*

Hari ini Sabtu, 10 Februari 2024, tergerak hati dan pikiran saya untuk menorehkan sebuah tulisan dengan judul : “PROTAP PILIHAN UTAMA MASYARAKAT TAPANULI DAN PERSIAPAN MENYONGSONG PROVINSI TAPANULI”.

 

‘PROTAP’ adalah singkatan dari Provinsi Tapanuli. Istilah Protap sudah tidak asing di masyarakat tapanuli. Bahkan istilah protap sudah sangat populer di masyarakat Tapanuli, utamanya sejak terjadi insiden protap pada tahun 2008.

 

*Mengapa Protap Menjadi Pilihan Utama Masyarakat Tapanuli ?* Pertama, karena masyarakat Tapanuli memaknai provinsi tapanuli sebagai sebuah identitas, yakni: (1) identitas sejarah keresidenan tapanuli; (2) identitas kewilayahan tapanuli; (3) identitas kesukuan tapanuli; (4) identitas marga – marga tapanuli; (5) identitas adat tapanuli; (6) identitas kepercayaan tapanuli; (7) identitas karakter tapanuli.

 

Kedua, karena masyarakat Tapanuli meyakini Provinsi tapanuli sebagai sebuah jalan menuju kesejahteraan masyarakat tapanuli melalui: (1) peningkatan pelayanan kepada masyarakat; (2) percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; (3) percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah tapanuli; (4) percepatan pengelolaan potensi daerah Protap; (5) peningkatan keamanan dan ketertiban protap; (6) peningkatan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah protap.

 

Ketiga, pembentukan provinsi tapanuli telah memenuhi syarat yaitu : (1). Syarat Administratif seperti: (a) Persetujuan DPRD Kab/Kota, (b) Persetujuan Gubernur Sumatera Utara; (c) Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Utara; (2) syarat teknis seperti: (a) Kemampuan Ekonomi; (b) Potensi Daerah; (c) Sosial Budaya; (d) Sosial Politik; (e) Kependudukan; (f) Luas daerah; (g) Pertahanan; (h)

Keamanan; (i) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat; (k) Kemampuan keuangan; (l) Rentang Kendali; (3) Syarat Fisik telah terpenuhi yaitu: 5 kabupaten dan 1 kota, yaitu: Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan; Kab. Toba; Kab. Samosir, Kab. Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga.

 

*Persiapan Menyongsong Provinsi Tapanuli*

 

*Persiapan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Tapanuli*

1. Plt. Gubernur

2. Sekretaris Daerah

3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

5. Asisten Administrasi Umum

6. Staf Ahli Gubernur

7. Bid. Hukum, Politik dan Pemerintahan

8. Bid. Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA

9. Bid. Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pemberdayaan Masyarakat

10. Sekretariat Daerah

11. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

12. Biro Kesejahteraan Rakyat

13. Biro Hukum

14. Biro Perekonomian

15. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

16. Biro Administrasi Pembangunan

17. Biro Organisasi

18. Biro Umum

19. Biro Administrasi Pimpinan

20. Sekretariat Pimpinan

21. Sekretaris DPRD

22. Inspektorat

23. Inspektur Daerah

24. Badan Kepegawaian

25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

27. Badan Keuangan dan Aset Daerah

28. Badan Pendapatan Daerah

29. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

30. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

31. Badan Penghubung Daerah Provinsi

32. Dinas Daerah

33. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

34. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

35. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

36. Dinas Kelautan dan Perikanan

37. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

38. Dinas Kesehatan

39. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

40. Dinas Komunikasi dan Informatika

41. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

42. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

43. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil

44. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan

45. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

46. Dinas Pendidikan

47. Dinas Perhubungan

48. Dinas Perkebunan dan Peternakan

49. Dinas Perpustakaan dan Arsip

50. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

51. Dinas Sosial

52. Dinas Ketenagakerjaan

53. Satuan Polisi Pamong Praja

54. Direktur Rumah Sakit

 

*Pengenalan Kewenangan Pemerintah Provinsi Tapanuli*

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;

5. Penanganan bidang kesehatan;

6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;

7. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;

8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;

9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;

10. Pengendalian lingkungan hidup;

11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;

12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan Provinsi Tapanuli;

14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; dan

15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/ kota.

 

*Pengenalan Hak Pemerintah Daerah Provinsi Tapanuli*

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan Provinsi Tapanuli;

2. Memilih pimpinan daerah Provinsi Tapanuli;

3. Mengelola aparatur daerah Provinsi Tapanuli;

4. Mengelola kekayaan daerah Provinsi Tapanuli;

5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Tapanuli;

6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah Provinsi Tapanuli;

7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan

8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 

*Pengenalan Kewajiban Provinsi Tapanuli*

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI;

2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;

3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;

4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;

5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;

7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;

8. Mengembangkan sistem jaminan sosial;

9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;

10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;

11. Melestarikan lingkungan hidup; dan

12. Mengelola administrasi kependudukan;

13. Melestarikan nilai sosial budaya; dan

14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

 

*Penutup*

Demikian tulisan ini disampaikan, semoga bermanfaat, terimakasih.

Sumber: Rilis

Editor : JHarianja