Satgas Penanganan Covid-19 mengeluarkan aturan baru terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat selama libur Hari Raya Iduladha 1442 Hijriah

oleh -255 views

Satgas Penanganan Covid-19 mengeluarkan aturan baru terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat selama libur Hari Raya Iduladha 1442 Hijriah. Surat Edaran (SE) nomor 15 Tahun 2021 ini mulai berlaku pada 18-25 Juli 2021, termasuk peniadaan kegiatan peribadatan di wilayah yang menjalankan PPKM Darurat.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengatakan, kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan pengalaman masa libur sejak tahun lalu yang menyebabkan peningkatan kasus positif Covid-19 hingga lima kali lipat.

Secara keseluruhan, kebijakan ini menitikberatkan pada pembatasan mobilitas hingga kegiatan tradisi masyarakat selama masa libur lebaran tersebut.

“Berdasarkan hasil Ratas tingkat menteri dan pemerintah daerah dan TNI/Polri dalam memantau perkembangan kasus dan kondisi di lapangan, maka diputuskan adanya SE Satgas Covid-19 sebagai payung kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat selama libur Hari Raya Iduladha 1442 Hijriah,” kata Wiku dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/7/2021).

Beberapa cakupan kebijakan termasuk pembatasan kegiatan mobilitas masyarakat dengan seluruh perjalanan orang keluar daerah dibatasi untuk sementara. Peraturan ini hanya dikecualikan bagi pekerja sektor esensial dan orang dengan keperluan mendesak.

Selain itu, pelaku perjalanan dengan usia kurang dari 18 tahun dibatasi untuk sementara dan semua pengguna moda transportasi wajib melampirkan persyaratan untuk perjalanan seperti yang telah diwajibkan selama PPKM Darurat.

Wiku mengungkapkan, untuk kegiatan peribadatan Iduladha akan ditiadakan dan dioptimalkan untuk ibadah di rumah berlaku untuk wilayah yang melakukan PPKM Darurat, PPKM Mikro Diperketat, serta wilayah non-PPKM Darurat yang berstatus zona merah dan oranye.

“Ditiadakan terlebih dahulu dan dikerjakan di kediaman atau rumah masing-masing,” tegas Wiku.

Sedangkan wilayah non-PPKM darurat dan non-PPKM Diperketat lainnya boleh melaksanakan kegiatan peribadatan dengan kapasitas maksimal 30%.

Kemudian, seluruh silaturahmi baik jarak dekat dan jarak jauh dilakukan secara virtual. Dengan posko desa/kelurahan membatasi wilayahnya dengan tidak menerima tamu dari luar daerahnya. Membatasi warga berinteraksi dengan kerabat lain yang bukan satu rumah.

Sedangkan pembatasan wisata di wilayah PPKM Darurat dan PPKM Mikro Diperketat ditutup sementara. Dan di wilayah selain itu boleh membuka pariwisata dengan kapasitas maksimal 25%.

Selanjutnya, tokoh masyarakat dan pemuka agama, kepala desa atau lurah, pemberi pekerjaan dan pimpinan perusahaan diwajibkan untuk melakukan sosialisasi pembatasan kegiatan masyarakat seperti yang telah diatur.rilis

No More Posts Available.

No more pages to load.